ANALISIS PERSPEKTIF: DAUR ULANG LIMBAH ELEKTRONIK (E-WASTE) DI INDONESIA

Oleh Muhammad Dzikri Ahira Soefihara

Perkembangan teknologi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mendorong pertumbuhan industri elektronik menjadi salah satu industri global terbesar. Perkembangan tersebut diiringi dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan akan barang elektronik sehingga menghasilkan limbah elektronik dari end of life products dalam jumlah yang besar di seluruh dunia [1]. Limbah elektronik didefinisikan sebagai sampah dari perangkat elektronik yang telah rusak atau tidak dapat digunakan Kembali [1,2] dan tergolong kedalam bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 [3]. Dua kategori utama dari limbah elektronik yaitu electronic waste dan electric waste ditunjukkan oleh Gambar 1 [4].

Gambar 1. Distribusi limbah elektronik [4]

Limbah elektronik adalah salah satu aliran limbah yang tumbuh paling cepat dan diperkirakan bahwa limbah tersebut sudah mencapai sekitar 8% dari keseluruhan limbah yang dihasilkan sektor publik [4]. Tingkat penimbunan limbah elektronik meningkat 10% setiap tahun (Sakunda, 2013) dan pada tahun 2016, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara global telah mencapai 44,7 juta metrik ton (Mt) yang memiliki 24,4% pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Menurut laporan monitor limbah elektronik yang diterbitkan oleh United Nations University (UNU), hanya 20% limbah elektronik yang dihasilkan di dunia dikumpulkan dan didaur ulang melalui jalur formal pada tahun 2016 [5].

Limbah elektronik mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan resiko kerusakan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh kandungan logam berat seperti Pb, Hg, Cd, dan C serta flame retardants [4]. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan, makan akan semakin tinggi juga resiko bahaya dan toksisitas pada manusia dan lingkungan. Untuk mencegah resiko tersebut, setiap perangkat elektronik yang telah melewati batas masa pakai atau tidak dapat digunakan kembali, perlu dikumpulkan dan didaur ulang dengan cara yang tepat. Terlepas dari bahan berbahaya tersebut, limbah elektronik juga mengandung material yang sangat berharga untuk dapat diperoleh kembali seperti emas dan perak sehingga mendorong pendaur ulang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Printed Circuit Boards (PCBs) merupakan jenis e-waste yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan memiliki porsi sekitar 3–5% dari total keseluruhan e-waste. Sebesar 43% dari total produksi emas di dunia digunakan untul produk elektronik [4]. Pada Gambar 2 ditunjukkan kandungan senyawa yang terdapat dalam PCBs [4].

Gambar 2. Kandungan logam limbah elektronik berasal dari printed circuit board [4]. Beberapa kandungan lainnya adalah Hg, Ba, Cd, As, dan flame retardants.

Konsentrasi logam yang terdapat dalam e-waste mencapai 40-800 kali lipat dari jumlah kandungan emas dalam bijih emas (Au), dan 30-40 kali lipat dari jumlah kandungan tembaga (Cu) dalam bijih Cu yang ditambang di Amerika Serikat [4]. Secara global, 267,3 ton Au dan 7.275 ton Ag dikonsumsi setiap tahun oleh industri elektronik[4]. Konsentrasi logam mulia seperti Au dan Cu dalam limbah PCBs yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan logam tersebut dalam bijih mineral menjadikan daur ulang limbah elektronik menjadi sangat penting baik dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan.

Limbah Elektronik di Indonesia

Salah satu penelitian menunjukkan, berdasarkan metode Material Flow Analysis (MFA), akumulasi limbah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 622.000 ton [9]. Berdasarkan model MFA tersebut, total limbah elektronik yang dihasilkan (2015-2025) diperkirakan mencapai 3,75–4,98 juta ton. Pada tahun 2015, televisi diperkirakan menjadi jenis limbah elektronik terbesar (37%) [10]. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan e-waste di Indonesia adalah 14,91% setiap tahunnya. Potensi pertumbuhan sampah elektronik ini harus didukung dengan pengolahan limbah elektronik yang tepat guna untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Benua Asia, sebagai penghasil limbah elektronik terbesar (40,7%) [5], belum sepenuhnya mempunyai regulasi yang mengatur mengenai limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang tergolong rendah dalam mengatur permasalahan limbah elektronik [5]. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya data mengenai limbah elektronik sehingga ketiadaan data statistik secara real time akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Rendahnya penerapan teknologi mengenai pengelolaan limbah elektronik di Indonesia menciptakan peluang untuk pengumpulan dan daur ulang limbah elektronik berbasis informal seperti industri rumahan.

Tidak adanya mekanisme pembuangan dan daur ulang yang tepat ditambah dengan kesadaran konsumen yang rendah tentang pengolahan limbah elektronik, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada pada posisi terendah dalam mekanisme pengumpulan, infrastruktur pengolahan dan penanganan limbah elektronik, menurut Regional E-waste Monitor Report tahun 2017 [7]. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya dalam mendorong proses
end-to-end sistem pengelolaan limbah elektronik (e-waste) untuk meningkatkan kualitas mekanisme pengumpulan dan pengolahan. Pada tahap pengumpulan, peningkatan kesadaran konsumen terhadap bahan berbahaya di limbah elektronik (e-waste) akan menjadi sangat penting. Partisipasi berbasis komunitas dalam pengumpulan sampah elektronik skala rumah tangga secara sukarela dan proses transaksi limbah elektronik dalam skala industri (B2B) merupakan alternatif untuk mekanisme pengumpulan limbah elektronik. Keduanya membutuhkan regulasi formal dalam memantau dan melacak aliran bahan limbah agar dapat diproses lebih lanjut dengan baik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Gambar 3. Tempat pengolahan limbah elektronik berbasis informal/rumahan (kiri) dan emas yang dihasilkan (kanan). (Sumber: dokumentasi pribadi)

Pengolahan Limbah Elektronik

Beberapa metode pengolahan dapat dilakukan untuk memperoleh kembali logam berharga dari limbah elektronik, salah satunya adalah melalui dengan jalur hidrometalurgi [8]. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam melalui jalur pelindian menggunakan larutan kimia. Tahap pertama dalam pengolahan limbah elektronik adalah pemilahan sampah elektronik yang dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Barang elektronik disortir untuk mendapatkan bagian dari limbah elektronik yang dapat untuk diolah sesuai dengan kapasitas alat. Selanjutnya, proses pembongkaran dilakukan dengan cara desoldering atau pemanasan untuk memisahkan komponen elektronik dari limbah elektronik. Selanjutnya, sampah elektronik melalui proses penghancuran dan pemisahan untuk dapat diproses secara selektif pada tahap pelindian dan pemurnian. Pengecilan ukuran terdiri dari penghancuran dan penggilingan dengan menggunakan shredder dan blade atau hammer mill untuk menghasilkan material berukuran 2-5 mm. Selanjutnya, proses pemisahan yang dapat dilakukan adalah pemisahan densitas, untuk memisahkan bahan plastik, dan pemisahan berbasis magnetik atau elektrostatik untuk memisahkan logam besi dan non besi. Tahap terakhir yaitu proses hidrometalurgi yang terdiri dari tahap pelindian dengan menggunakan reagen seperti asam nitrat dan aqua regia dan selanjutnya proses electrowinning untuk memurnikan logam hasil pelindian. Setiap logam padat selanjutnya akan dicetak setelah melalui proses peleburan.

Gambar 4. Diagram alir pengolahan limbah elektronik melalui jalur hidrometalurgi

Industri limbah elektronik telah berkembang di sebagian negara eropa seiring dengan urgensi yang diterapkan melalui United Nations melalui Sustainable Development Goals. Salah satu perusahaan yang telah menjadi pioneer dalam pengolahan limbah elektronik adalah Umicore, dengan smelter terintegrasi yang memiliki kapasitas daur ulang limbah elektronik terbesar. MGG, Elden, Daimler Benz, NEC, Dowa, Sepro, Shanghai Xinjinqiao, SwissRTec, WEEE Metallica, Hellatron, Aurubis, Attero, Noranda, dan Rönnskar adalah perusahaan aktif lainnya yang juga melakukan pengolahan di bidang limbah elektronik [8]. Negara Asia yang didominasi oleh negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk dapat berkontribusi dalam mengolah limbah elektronik yang tergolong dalam limbah berbahaya.

Daur ulang limbah elektronik merupakan tanda kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Limbah elektronik dan pengelolaannya diintegrasikan dalam program Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menangani limbah, sumber daya, dan circular economy [5]. Beberapa poin penting yang tercakup dalam dokumen panduan OECD, termasuk tentang Extended Producer Responsibility, adalah pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.

Mendaur ulang 1 juta laptop menghemat energi yang setara dengan listrik yang digunakan oleh 3.657 rumah selama setahun [4]. Inisiatif global telah muncul di seluruh dunia yang perlu diadaptasi sepenuhnya di negara berkembang seperti Indonesia. Circular economy harus diterapkan untuk tetap menutup lingkaran dari life cycle materials dengan mengolah kembali end of life products dimana limbah elektronik diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Munculnya PP No. 27 tahun 2020 [3] yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spefisik, yang didalamnya mengatur mengenai sampah elektronik, dapat menjadi dasar acuan serta inisiasi yang baik untuk sinergisasi produsen, konsumen, pemerintah, dan pelaku pengolahan untuk sama sama menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari limbah elektronik.

Referensi

[1] Frazzoli, C., Orisakwe, O. E., Dragone, R., & Mantovani, A. (2009). Diagnostic health risk assessment of electronic waste on the general population in developing countries’ scenarios. Environmental Impact Assessment Review.
[2] Grant, K., Goldizen, F. C., Sly, P. D., Brune, M.-N., Neira, M., Berg, M. v., & Norman, R. E. (2013). Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review. Lancet Glob Health 2013, 1: e350–61.
[3] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
[4] Kaya, M. (2016). Recovery of metals and nonmetals from electronic waste by physical and chemical recycling processes. Waste Management.
[5] Baldé, C., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., & Stegmann, P. (2017). The Global E-waste Monitor – 2017. Bonn/Geneva/Vienna: United Nations.
[6] Perkins, D. N., BS, M.-N. B., Tapiwa Nxele, M., & Peter D. Sly, M. (2014). E-Waste: A Global Hazard. Annals of Global Health, 80:286-295.
[7] Honda, S., Khetriwal, D. S., & Kuehr, R. (2016). Regional E-waste Monitor: East and Southeast Asia. Bonn: United Nations University & Japanese Ministry of the Environment.
[8] Kaya, M. (2019). Electronic Waste and Printed Circuit Board Recycling Technologies. Cham, Switzerland: Springer.
[9] Rochman, F. F., Ashton, W. S., & Mochamad. (2016). E-waste, money and power: Mapping electronic waste flows in Yogyakarta. Environmental Development.
[10] Andarani, P., & Goto, N. (2013). Potential e-waste generated from households in Indonesia using material flow analysis. Springer Japan.

Peta Virus: Konsep untuk melawan pandemi di Indonesia

Oleh Nur An Nisa Milyana

Munculnya beberapa varian baru virus Corona membuat pemerintah di seluruh dunia kewalahan dalam mengatasi penyebarannya yang semakin tidak terkendali. Sejak awal bulan Maret, varian virus B117 dari Inggris bahkan telah sampai di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang semakin sulit kepada masyarakat dalam menghadapi bahaya pandemi.

Permasalahan utama selama satu tahun menghadapi pandemi sejatinya selalu bertitik berat pada kesulitan dalam mendeteksi keberadaan dan penyebaran virus. Secara sejarah, virus sebagai makhluk yang tidak kasat mata memang sulit untuk dideteksi. Kebanyakan orang di masa lalu bahkan sering mengaitkan keberadaan virus sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sihir. Akan tetapi, semua itu mulai bisa diatasi dengan memanfaatkan analisis data dan memetakan kejadian penyebaran secara eksisting. 

Dimulai pada tahun 1854, seorang peneliti bernama John Snow memulai ide pemetaan sederhana untuk melihat penyebaran virus Kolera di Broad Street, London. Teknik sederhana yang beliau lakukan yaitu tiga tahapan sederhana dengan mencari semua orang yang sakit lalu menanyakan: 1) dimana lokasi tinggal pasien (Tracking), 2) tempat mana saja yang telah mereka kunjungi (Monitoring), 3) siapa saja yang pasien temui selama sakit (Cautioning). Nyatanya, konsep ini sukses dalam memutus rantai virus Kolera pada masa tersebut.

Bila kita bandingkan dengan kondisi saat ini, pemerintah sejatinya telah menerapkan proses Tracking untuk mendeteksi banyak kasus yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan – antara lain pendataan jumlah orang tanpa gejala (OTG), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP). Dari segi Monitoring, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berbasis data dalam membantu memutuskan rantai penyebaran di suatu area. Selain itu, kebijakan berbasis data ini sangat penting dalam kebijakan pertahanan yang ketat dan tindakan social distancing, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah beresiko tinggi. Untuk proses Cautioning, pemerintah juga telah menyediakan beberapa platform seperti aplikasi PeduliLindungi dan website covid19.go.id untuk membantu masyarakat dalam melihat perkembangan kasus terbaru di daerah mereka.

Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa mencoba menyediakan data saja tidak cukup. Pemerintah juga harus menyusun proses transmisi data ini mulai dari setiap fasilitas kesehatan hingga tingkat nasional. Ditambah dengan permasalah data blunder yang dapat menimbulkan keraguan atas reliabilitas data COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Perbedaan standar data di lingkungan pemerintah daerah juga membuat terlalu banyak versi pandemi. Ini menyebabkan pandangan yang tidak lengkap tentang resiko yang ditimbulkan COVID-19 di tingkat lokal dan nasional. Beberapa kasus baru diumumkan setelah beberapa hari; beberapa bahkan hanya terakumulasi di akhir sehingga berimbas ke pelaporan kasus yang naik drastis di menit-menit terakhir. Penundaan ini menyebabkan terputusnya informasi dari tingkat pusat ke daerah dan mempengaruhi tanggapan langsung dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketepatan waktu data harus diperlakukan lebih hati-hati untuk menghindari variasi kualitas data antar daerah dan meningkatkan akurasi di tingkat nasional.

Kita semua telah menghadapi COVID-19 selama satu tahun. Karenanya, masalah data ini seharusnya tidak lagi menjadi alasan. Rumah sakit serta masyarakat sangat mengandalkan data tersebut. Karena kita hidup di tengah pandemi di mana setiap jam seseorang mungkin terinfeksi, alasan kecil ini mungkin menjadi alasan terbesar mengapa kita selalu kehilangan kendali terhadap virus setiap saat. Urgensi standar data untuk memastikan pelaporan yang konsisten tentang COVID-19 menjadi penting untuk membangun tindakan pengambilan keputusan yang tepat. 

Selain itu, penting untuk pemerintah antar daerah dalam memiliki standar yang sama dalam menyajikan data kepada publik. Menggabungkan semua angka menjadi ribuan baris dalam satu tabel besar tentunya tidak nyaman untuk dibaca. Hal ini menyebabkan banyak warga mengalami kesulitan dalam menilai seberapa penting informasi tersebut – kemudian berimbas pada kurangnya pemahaman data dalam level yang serius.

Setiap harinya, godaan untuk bertemu dan berinteraksi dengan kerabat tentunya terus meningkat. Membuat orang-orang bertanya-tanya seberapa beresiko untuk berani keluar rumah. Angka dan grafik sangat berguna dalam menampilkan kumpulan data yang besar, tetapi pembaca mungkin tidak dengan mudah memahaminya. Mengilustrasikan kumpulan data ini ke dalam peta online dapat memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efektif tentang potensi bahaya yang terkait dengan jumlah infeksi per area. Kita bisa membayangkan cara memvisualisasikannya seperti peta cuaca. Jika kita menampilkan risiko seolah-olah akan “hujan” maka pembaca memahami bahwa mereka akan “basah”, atau mungkin membawa payung sebagai pelindung jika perlu keluar.

Dalam upaya “Tracking, Monitoring, Cautioning”, warga juga harus memahami apakah resiko itu layak diambil melalui data-data yang disebar oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem peta digital untuk menyajikan area kawasan berdampak dengan cara visual yang sederhana dapat menjadi alat yang sangat baik untuk menganalisis penyebaran virus. Dalam hal ini, peta dapat memvisualisasikan bagaimana virus bergerak melalui populasi dalam kepadatan tertentu.

Beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi visualisasi pemetaan untuk menguraikan data yang ada – tetapi belum ada yang menjelaskan hal-hal penting seperti skala data yang disajikan serta waktu kejadian. Penggunaan visualisasi peta yang baik untuk meningkatkan kewaspadaan dapat mendorong orang untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan penularan. Selain itu, tingkat pemahaman yang sama dapat membantu pemerintah dan warga negara untuk membuat keputusan yang cepat.

Kesimpulannya, pemerintah perlu memahami bahwa data COVID-19 penting untuk mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Pada akhirnya, banyak hal sangat bergantung pada bagaimana kita, sebagai masyarakat, memberikan respon dalam mengatasi virus tersebut. Jika tidak, akan semakin banyak varian virus lainnya yang masuk dan berimplikasi ke semakin tidak terkendalinya pandemi di masa mendatang.