KOPI Delft: How Governments Open Their Data – Ahmad Luthfi

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) menggelar kegiatan rutin diskusinya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft. Pada kesempatan ini Ahmad Luthfi, mahasiswa doktoral di fakultas Technology, Policy, and Management memaparkan risetnya tentang pengembangan decision support tool untuk pengambilan keputusan terkait open data pada institusi publik.

Di zaman keterbukaan informasi saat ini, data yang dibagikan oleh pemerintah, sebagai lembaga yang  berkewajiban dalam mengatur kehidupan masyarakat, merupakan hal yang dirasa vital bagi banyak pihak. Beberapa manfaat dari keterbukaan data antara lain: (i) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan, (iii) meningkatkan penegakan hukum dan kebijakan, (iv) mendorong pembangunan yang inklusif, serta (v) mendorong inovasi baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat luas. Untuk mendorong keterbukaan data di Indonesia, pemerintah telah mencetuskan beberapa undang undang seperti UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU No 23 tahun 2014 yang memiliki semangat meningkatkan inovasi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan – peraturan tersebut melandasi beberapa langkah strategis yang sedang dijalankan, seperti tercetusnya ide open government yang kemudian didetilkan lebih lanjut pada RPJMN 2015-2019. Meskipun usaha yang dilakukan sudah cukup banyak, berdasarkan survey tentang Open Data Readiness yang diadakan oleh Open Data Barometer, Indonesia hanya menduduki peringkat 38. Hal ini menandakan masih luas ruang bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan datanya.

Adapun salah satu tantangan dari keterbukaan data di Indonesia adalah banyaknya institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membuka data. Di tingkat nasional, setidaknya ada tujuh institusi yang memiliki hak dan kewajiban: Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kompleksnya mekanisme pengambilan keputusan tersebut melatarbelakangi proyek riset empat tahun Ahmad yang bertujuan untuk mengembangkan decision support tool yang dapat menimbang potensi manfaat dan resiko dari membuka suatu data. Harapannya tool yang dikembangkan pak Luthfi dapat mempercepat proses pembukaan data oleh pemerintah tanpa mengurangi kualitas pengambilan keputusan untuk membuka data itu sendiri.

Langkah awal proyek penelitian Ahmad yang telah dijalani adalah mebuat framework yang dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan yang terjadi. Ahmad mengadopsi konsep Institutional Design yang mulanya diciptakan oleh peneliti dari TU Delft. Konsep ini sudah umum dipakai oleh pemerintah Belanda untuk merancang regulasi serta langkah strategis dalam mengimplementasikan suatu teknologi baru. Berdasarkan konsep ini, Ahmad mengembangkan IDMF (Institutional Decision-making Framework of Opening Data, lihat Gambar di bawah) untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan di Indonesia. Penekanan yang diberikan oleh Ahmad dalam presentasinya adalah faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait keterbukaan data tidak hanya faktor technology, tetapi juga institutional (bagaimana institusi – institusi terkait dirancang) serta process (bagaimana hubungan antar institusi serta hubungan institusi dengan pengguna data dirancang). Dua faktor inilah yang sering dilupakan dalam pembahasan publik meskipun dua faktor tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan keterbukaan data Indonesia.

KOPI Delft: Solving Indonesian Infrastructure Challenges through Research and Innovation – James Zulfan

Delft – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) kembali melakukan diskusi rutin pada tanggal 9 Juli 2018 dalam kegiatannya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft. Isu yang dibahas kali ini adalah terkait penyelesaian tantangan infrastruktur di Indonesia melalui riset dan inovasi. Diskusi dilakukan bersama dengan Bapak James Zulfan, selaku Peneliti di Pusat Litbang SDA dan Kementrian PUPR. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Disusun oleh pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan, Indonesia terdiri dari daerah yang memiliki sumber daya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, konektivitas dan pemerataan pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu masalah krusial yang masih dihadapi oleh bumi pertiwi. Akibatnya, beberapa daerah memiliki kelebihan sumber daya sementara daerah lainnya mengalami defisit sehingga harus mengimpor komoditas tersebut. Salah satu bentuk kesenjangan kebutuhan tersebut adalah masih adanya daerah yang mengalami kekurangan air, misalnya di kawasan Indonesia Timur, meskipun wilayah-wilayah tersebut memiliki ketersediaan sumber daya air yang cukup banyak.

Oleh sebab itu, salah satu fokus pembangunan Indonesia hingga tahun 2019 adalah pemerataan infrastruktur. Dari beberapa daftar yang masuk dalam national strategic project untuk mencapai persebaran infrastruktur yang rata, ketersediaan sumber daya air merupakan salah satu program yang menjadi fokus pada tahun 2015-2019. Bentuk program tersebut salah satunya adalah dengan pengadaan bendungan, rehabilitasi, flood control, dan coastal protection. Salah satu output yang diharapkan dari program tersebut adalah adanya 57 bendungan baru yang siap beroperasi pada akhir tahun 2019. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah di kawan Indonesia Timur dan beberapa daerah di pulau Jawa yang sebenarnya ketersediaan sumber daya airnya banyak, namun pengolahannya masih kurang baik. Untuk itu, pemerataan infrastruktur perlu didasarkan pada kondisi tiap daerah melalui peta kebutuhan dan sumber daya air. Masalah lain yang dihadapi oleh infrastruktur bendungan adalah terkait operability dan pemeliharaannya mengingat struktur dan morfologi sungai di Indonesia yang mudah mengalami degradasi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembakan strategi berdasarkan research and development. Indonesia memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di tiap kementerian hingga pemerintah daerah. Peran utama dari Balitbang tersebut adalah untuk mendukung dirjen yang akan mengelola dan mengerjakan konstruksi fisik di lapangan. Balitbang melakukan riset dan pengembangan terkait masalah-masalah yang ada di lapangan, melahirkan inovasi dan melakukan modifikasi untuk memunculkan solusi yang optimal. Solusi yang dihasilkan oleh Balitbang ini diharapkan dapat menjadikan konstruksi di lapangan lebih murah, membutuhkan waktu instalasi yang lebih cepat, serta konstruksi yang lebih kuat. Di sinilah peran Balitbang menjadi sangat penting dalam pemecahan tantangan infrastruktur di Indonesia.

Salah satu teknologi yang diciptakan oleh Balitbang terkait permasalahan infrastruktur bendungan dan bending di Indonesia adalah diterapkannya teknologi modular sebagai pengganti conventional weir.  Penyebab utama kerusakan pada bendungan dan bendung sendiri adalah degradasi, ditambah lagi dengan adanya penambangan pasir liar yang mempercepat degradasi sungai tersebut. Balitbang mengadakan penelitian dan pengembangan teknologi yang mampu membuat bendungan dan bendung menjadi lebih fleksibel sehingga lebih tahan terhadap gerusan lokal dan degradasi dasar sungai. Setelah melakukan riset di laboratorium dan pengembangan yang intensif, terciptalah suatu teknologi blok beton terkunci dalam bentuk modular.

Komponen blok beton terkunci berbentuk modular ini dapat dipasang secara in situ. Kaitan antar komponennya yang cukup lentur namun tidak tetap didesain agar dapat menghadapi morfologi dasar sungai yang dinamis. Setelah mengalami uji performa secara intensif, akhirnya diperoleh dua produk modular segmental yang bisa mengamali mass production.

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh teknologi modular dibandingkan dengan teknologi konvensional antara lain: fleksibilitas, dapat beradaptasi dengan degradasi dasar sungai; karakteristik dalam bentuk modul memberikan kemudahan maintenance; mendukung eco-hydraulic karena kualitas air lebih baik akibat aerasi yang terus berjalan; mengurangi biaya bahan dari volume yang lebih kecil secara kesuluruhan dan efisiensi kolam yang lebih tinggi; serta time-saving karena fabrikasi dapat dilakukan secara paralel dengan aktivitas lain.

Saat ini, terdapat tiga prototype teknologi modular yang telah diterapkan di Majalengka, Morotai, dan Padang. Konsep modular juga dapat diterapkan untuk saluran irigasi. Selama ini, masalah utama pada saluran irigasi adalah kebocoran dan kelongsoran tanggul karena kerusakan lining saluran oleh penurunan kualitas bahan atau konstruksi yang kurang baik. Dengan diterapkannya teknologi modular, saluran irigasi menjadi lebih kuat dan pemeliharannya menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi modular blok beton bergigi dapat diaplikasikan sebagai pengaman pantai untuk mencegah longsor dan penurunan garis pantai akibat erosi.

Pengembangan teknologi modular ini merupakan salah satu bukti bahwa output yang dihasilkan dari riset dan inovasi dapat menjadi solusi bagi tantangan infrastruktur yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Balitbang mampu memunculkan inovasi dan output berdasarkan masalah yang ada di lapangan.  Saat ini, teknologi modular sedang memasuki fase standardisasi agar dapat segera digunakan di berbagai daerah. Selain itu, training modul dari hasil uji lab dan implementasi di lapangan akan segera dilakukan. Ke depannya, diharapkan kerjasama dengan universitas dan pihak kementerian di lapangan dapat ditingkatkan demi mempercepat pemerataan infrastruktur.

KOPI Delft: 4D Open Spatial Information Infrastructure – Agung Indrajit

4D Open Spatial Information Infrastructure Supporting Participatory Urban Planning Monitoring

Delft –Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) kembali melakukan diskusi rutin pada tanggal 15 September 2017 dalam kegiatannya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft mengenai isu terkait Indonesia yang bertemakan isu geospasial dan penggunaan data spasial serta partisipasi masyarakat untuk melakukan monitoring dari rencana yang telah ditetapkan. Penjelasan awal mengenai topik diskusi diberikan oleh Bapak Agung Indrajit, seorang mahasiswa program doctoral TU Delft di bawah Faculty of Architecture & Built Environment. Partisipasi peserta lain pun difasilitasi dengan sesi tanya jawab yang diskusi mengenai data geospasial dan pemakaiannya bagi pembangunan.

PBB telah menetapkan bahwa populasi manusia secara berkala akan berpindah menuju daerah perkotaan kedepannya. Pada tahun 2020, 80% penduduk Eropa akan tinggal di daerah perkotaan, sedangkan pada tahun 2030, 54% penduduk Asia akan melakukan hal yang sama. Dengan adanya perpindahan yang besar ini, dapat diperkirakan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah akan semakin tinggi, maka dari itu infrastruktur sistem informasi yang bersifat open dan menarik partisipasi dari masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ini.

Ketika berbicara infrastruktur sistem informasi dan daerah urban, maka tidak dapat dipungkiri bahwa smart city akan muncul di dalam pembicaraan. Konsep smart city di Indonesia saat ini dianggap Pak Agung masih berada pada tahap smartphone city, dimana seluruh informasi yang masuk kepada pemerintah akan hal-hal krusial masih datang dari informasi yang diberikan oleh masyarakatnya baik dari media sosial, pelaporan melalui aplikasi, ataupun data sekunder yang diberikan oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri masih belum memiliki sebuah sistem monitoring yang tidak bergantung pada pelaporan smarphone masyarakat kotanya dan tidak berbasis pada rencana tata kota awal yang telah ditetapkan. Rencana tata kota pasti akan menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya (bencana alam, krisis ekonomi, dll), maka dari itu dibutuhkan berbagai alat kendali yang dapat memastikan bahwa rencana tata kota ini akan diimplementasikan sesuai dengan rencana yang ada dan 4D Open SII ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Pak Agung

Melalui desain infrastruktur sistem informasi yang tidak hanya dapat membuka informasi rencana tata ruang kota dan daerah, namun juga dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menginformasikan ketidaksesuaian data yang ada, diharapkan bahwa rencana tata ruang daerah/kota tidak hanya berhenti pada level rencana saja, namun dapat dijalankan eksekusi dan implementasinya sesuai dengan rencana tersebut. Pak Agung melihat bahwa pada saat ini fokus terlalu banyak diberikan pada level perencanaan, dan untuk bagian pengawasan cukup minim. Maka dari itu penelitian beliau diharapkan dapat mengambil peran dalam menyeimbangakan porsi perencanaan dan pengawasan.

Hasil diskusi pada kegiatan KOPI Delft ini diharapkan dapat menjadi sebuah program dan sumbangsih yang nyata untuk pembangunan Indonesia kedepannya. Apabila para ada yang tertarik lebih jauh mengenai program dan penelitian yang telah dipaparkan, silahkan menghubungi Sdr.Agung Indrajit melalui surat elektronik berikut agungindrajit@gmail.com

 

KOPI Delft: Pembangunan Ketahanan Air, Energi dan Pangan (AEP) Nasional Berbasis Lokal – Aries Purwanto

Pembangunan Ketahanan Air, Energi dan Pangan (AEP) Nasional Berbasis Lokal Dengan Pendekatan ‘Nexus’ & Model Sistem Dinamik (Studi Kasus di Kabupaten Karawang, Jawa Barat)

Delft – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) kembali melakukan diskusi rutin pada tanggal 9 Juni 2017 dalam kegiatannya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft mengenai isu terkait Indonesia yang bertemakan pengelolaan dan pembangunan ketahanan air, energi dan pangan nasional berbasis lokal. Diskusi ini dimulai dengan sesi pemaparan oleh Aries Purwanto, seorang mahasiswa program doctoral IHE Delft Institute for Water Education. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh para peserta.

Air, energi dan pangan (AEP) adalah sektor yang sangat mendasar serta tidak dapat tergantikan perannya dalam menunjang kehidupan bukan hanya manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan dan penanganan yang baik terhadap tiga sector tersebut sangatlah dibutuhkan demi terciptanya ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan kualitas (quality) yang baik. Ketiga aspek ketahanan tersebut harus diwujudkan melalui sebuah tahapan yang terintegrasi satu sama lain dengan tetap memperhatikan keterkaitannya (interlinkages).

Bagi Indonesia yang saat ini terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dan telah menerapkan sistem desentralisasi, tentunya bukanlah hal yang mudah untuk membangun ketahanan AEP di seluruh penjuru wilayah tanah air. Menurut data, Indonesia masih menempati peringkat 14 dari 28 negara Asia Pasifik dalam hal Water Security Index (IWMI, 2015), skor 5.82 dari 10 (Low Level) dalam hal Ketahanan Energi (DEN, 2014), dan peringkat 74 dari 109 negara dalam hal Ketahanan Pangan (GFSI, 2015). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih perlu banyak berbenah menuju terciptanya ketahanan AEP yang berkeadilan. Adanya mismanajemen sumber daya, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan, disinyalir menjadi salah satu penyebab inefektifitas pencapaian target ketahanan AEP tersebut.
Dalam penelitian yang sedang didalaminya, Sdr. Aries Purwanto menawarkan sebuah framework sistem dinamik dengan pendekatan ‘Nexus’ yang memadukan antara manajemen dan governance. Framework tersebut diharapkan nantinya mampu menciptakan integrasi dan keterkaitan antar ketiga sector, sehingga mismanajemen dan tumpang tindih kewenangan di tingkat pusat dan daerah dapat semakin berkurang. Menurutnya, diperlukan pula adanya sebuah rencana jangka panjang berkesinambungan sehingga pergantian pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat tidak serta merta merubah rencana pembangunan dan pengelolaan ketahanan AEP yang telah ditetapkan.

Hasil diskusi pada kegiatan KOPI Delft ini diharapkan dapat menjadi sebuah program dan sumbangsih yang nyata untuk pembangunan Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, bagi yang tertarik lebih jauh mengenai program dan penelitian tersebut, silahkan menghubungi Sdr. Aries Purwanto melalui surat elektronik berikut aries.thea@gmail.com

Processed with VSCO

KOPI DELFT: Menurunkan Disparitas Ekonomi di Indonesia Dengan Pengoptimalan Sistem Transportasi – Ni Luh Putu Pratidinatri

Delft, NL – Dalam acara Kolokium Pelajar Indonesia di Delft (KOPI Delft) kali ini, Jumat, 17 Maret 2017, beberapa pelajar Indonesia di Delft membahas tema mengenai optimisasi sistem transportasi di Indonesia agar dapat menurunkan disparitas ekonomi bersama Ni Luh Putu Pratidinatri. Studi kasus yang diangkat yaitu mengenai harga semen yang cenderung tinggi di daerah Papua dibandingkan dengan harga semen di Jawa. Harga semen di Pulau Jawa berkisar sebesar Rp 70.000,00-Rp 80.000,00/sak sementara harga semen di daerah Papua berkisar Rp 800.000,00 – Rp2.000.000,00/sak (berbagai sumber).

Ketidakmerataan aktivitas ekonomi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disparitas ekonomi ditandai dengan perbedaan produk domestik regional bruto (PDRB) yang signifikan antar provinsi. PDRB dapat dianggap sebagai representasi dari aktif atau tidaknya kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan BPS, lebih dari 50% distribusi PDRB Indonesia terpusat di pulau Jawa, sekitar 20% di pulau Sumatra, dan sisa presentase PDRB Indonesia terdistribusi di pulau-pulau lain. Hal ini menunjukan tingkat kesenjangan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Meskipun Indonesia timur memiliki PDRB yang rendah, terdapat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah mengemas instrumen kebijakan untuk mengintegrasikan sistem transportasi lokal dan nasional, seperti tol laut, dengan tujuan menghubungkan skema perdagangan Indonesia bagian barat dan bagian timur. Namun demikian, ada beberapa trade-off yang harus dilakukan. Salah satu dilema pemerintah ialah, dalam alokasi investasi yang terbatas, menjawab pertanyaan hal mana yang harus diprioritaskan, pembangunan sistem transportasi laut atau infrastruktur di Indonesia Timur. Penelitian Ni Luh mengambil perspektif dari kontribusi transportasi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Gagasan yang diusung pembicara kali ini ialah mengoptimisasi sistem transportasi untuk menjawab dilema di atas. Beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan ialah komposisi armada kapal (meliputi jenis dan kapasitas kapal, jumlah armada, frekuensi pelayaran, rute pelayaran, dan desain kapal) dan ekualitas ekonomi (efek redistribusi pendapatan). Hal yang menarik dalam pembahasan gagasan tersebut ialah memasukan aspek desain kapal dalam mempertimbangkan rute optimal dapat mencapai tingkat redistribusi ekonomi yang lebih tinggi. Terlebih, model sederhana yang telah dikembangkan dapat diaplikasikan. Dengan mengefisiensikan sistem transportasi laut, biaya transportasi dapat diturunkan. Hal ini berdampak pada penurunan harga komoditas strategis di Indonesia Timur, seperti semen. Penurunan harga komoditas berdampak pada peningkatan konsumsi agregat regional, sehingga berdampak positif pada aktivitas ekonomi lokal dan PDRB.

KOPI dilanjutkan dengan diskusi. Indonesia masih menganut kebijakan pasar yang protektif seperti hak eksklusif pelayaran (asas Cabotage) di dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini membatasi daya saing bagi perusahaan-perusahaan swasta, termasuk perusahaan pelayaran serta menurunkan daya tarik bagi investor asing untuk melirik pasar pelayaran dan pasar lainnya Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini membantu melindungi usaha lokal sehingga kontributif terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Hal lain yang menarik ialah adanya interdependensi antara tingkat mobilitas dengan aktivitas ekonomi lokal.

Dari diskusi kali ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia fokus memperbaiki pelayaran domestik. Dalam penyusunan kebijakan, hal ini harus mempertimbangkan juga konteks pelayaran internasional seperti rencana pembangunan Terusan Kra oleh pemerintah Thailand.

KOPI Delft

KOPI DELFT: Menggali Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Competitive Index Indonesia di Sektor Pendidikan – Agung Wahyudi

Delft – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) kembali mengajak anggotanya untuk berdiskusi pada tanggal 13 Januari 2017 tentang isu terkait Indonesia. Tema yang diangkat kali ini adalah kesiapan Indonesia untuk memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam segi pendidikan. Diskusi ini dibuka dengan sesi pemaparan tentang MEA dan kondisi Indonesia di era MEA yang dibawakan oleh Agung Wahyudi, mahasiswa program doktoral pada fakultas Technology Policy Management, Technische Universiteit Delft (TU Delft). Presentasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi oleh para peserta untuk merekomendasikan solusi yang bisa ditawarkan untuk Indonesia.

Untuk mengukur kesiapan Indonesia dalam mengahadapi MEA, Indeks Kompetitif Umum (GCI) yang bersumber dari World Economic Forum digunakan sebagai acuan. GCI terdiri dari 12 kompetitif pilar yang digunakan untuk membandingkan kesiapan Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki GCI yang sedikit di atas rata-rata negara ASEAN, namun masih tertinggal dari beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand di sebagian besar pilar kompetitif.

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercermin dari pilar Kesehatan dan Pendidikan Dasar serta pilar Pendidikan Tinggi, Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapore. Hal serupa juga terjadi di Human Development Index (HDI) Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain. Namun, HDI Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir seiring dengan pertambahan jumlah anggaran pendidikan. Sayangnya, dari segi keterampilan SDM (PIACC), Indonesia masih masih memiliki skor literacy dan numeracy yang rendah.

Melihat lebih dalam lagi, dijabarkan juga kondisi di dalam negeri Indonesia yang mengakibatkan munculnya peringkat Indonesia yang sebelumnya didiskusikan.  Tidak meratanya HDI per Kab/Kota di Indonesia, banyak prasanara yang tidak menunjang, tidak efisiennya rasio siswa dan guru, serta masih banyak nilai Ujian Nasional (UN) yang di bawah rata-rata adalah hal-hal yang harus dibenahi untuk menaikkan tingkat kompetitif Indonesia. Terutama dilakukannya pemerataan di seluruh wilayah Indonesia agar tingkat kompetitif tidak terpusat pada suatu wilayah saja.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh saudara Agung adalah penggunaan Information and Communication Technology (ICT) sebagai enabler perubahan. Teknologi pita lebar harus digelar ke seluruh Indonesia sehingga memudahkan akses informasi. Dengan mudahnya akses informasi, teknologi berupa Massive Open Online Course (MOOC) dapat dikembangkan sehingga mempermudah akademisi untuk saling berbagi ilmu ke khalayak ramai. Selain itu, peranan aktif masyarakat dalam membangun database, baik berbentuk bank soal ataupun kumpulan bahasa daerah, dapat menjadi katalis penerimaan informasi yang baik di daerah-daerah.

Tentu saja penggunaan ICT sebagai enabler tidak semerta merta dapat terjadi. Hal itu diakibatkan masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya, ketimpangan perkembangan infrastruktur antar daerah dan juga pelatihan penggunaan teknologi ICT agar tidak keluar dari tujuan awal. Maka dari itu, ada beberapa masukan dari beberapa peserta disksui. Untuk menjembatani perbedaan kualitas guru, skema pertukaran guru dapat diberlakukan agar para pendidik dapat mendapatkan dan berbagi pengalaman baru, sehingga ICT dapat diterapkan pada sekolah-sekolah di daerah terpencil sekalipun. Selain itu, yang paling penting, pendidikan dapat dibangun dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Peranan orang tua penting dalam memupuk generasi selanjutnya yang lebih kompetitif, sehingga diharapkan Pemerintah dapat memberikan informasi yang berguna kepada orang tua. Juga, peranan mahasiswa di bidangnya masing-masing dapat dimaksimalkan dengan memberlakukan solusi Kuliah Kerja Nyata (KKN) terarah ke daerah-daerah tujuan sesuai bidang tersebut.

Hasil dari diskusi ilmiah ini diharapkan menjadi program yang nyata. Untuk itu, bagi yang tertarik untuk terlibat dalam program ini, silakan menghubungi Sdr. Agung Wahyudi melalui email berikut agung.wahyudi@gmail.com.

 

15994375_10207424952691313_7173853226130655804_o 15994662_10207424956011396_3248303812124441077_o

KOPI Delft: Pengelelolaan Sumber Daya Air Terpadu Perkotaan dan Menelusuri Konflik Pembagian Air Sungai Cisangkuy

Oleh : PPI Delft

Delft, NL – Dalam salah satu diskusi yang diadakan oleh PPI Delft pada Jumat, 10 Juni 2016, diutarakan pentingnya Integrated Urban Water Management (pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu) dengan semakin terbatasnya air untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Studi kasus yang diangkat ialah mengenai ketersediaan pasokan air yang berkelanjutan bagi PDAM Tirtawening di Bandung yang saat ini dipasok oleh PLTA Cikalong.

Tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air terpadu perkotaan adalah menyatukan semua perencanaan tanpa tumpang tindih dan mengatur prioritas dalam suatu jangka waktu dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan semua pemangku kepentingan. “Semua komponen pada perencanaan harus dilaksanakan,” kata Arieza Akbary Trieputra, mahasiswa MSc Sanitary Engineering UNESCO-IHE dalam paparannya. Yang terlibat dalam sistem terpadu ini bukan hanya pemerintah, namun semua yang menggunakan air dan menghasilkan air limbah. Pemaparannya tentang integrasi manajemen sumber daya air menawarkan landasan berpikir untuk pengaturan air perkotaan sebagai satu kesatuan, di mana tiap pihaknya saling terkait dan mempengaruhi.

Kasus PDAM Tirtawening merupakan contoh nyata konflik yang disebabkan oleh keterbatasan debit air di sungai Cisangkuy. Adanya permintaan untuk penambahan 25% produksi oleh Kota Bandung membuat PDAM Tirtawening harus mencari tambahan pasokan air baku selain dari DAGO Bengkok di Utara, Cisangkuy (Cikalong) di Selatan, dan Cikapundung di kota Bandung yang sebelumnya sudah ada. Pilihan terbaik sumber air berasal dari sungai Cisangkuy yang sebenarya telah dibendung oleh dua PLTA lain di hulu, kemudian masih dibatasi lagi oleh pasokan tambahan air yang digilir 16-18 jam per harinya oleh PLTA Cikalong.

“Setidaknya ada empat aktor yang berkontribusi dalam pengambilan air di kawasan Cikalong, yaitu PDAM Tirtawening, PLTA Cikalong, PDAM Kab. Banjaran, dan aktivitas pertanian,” ujar Nessia Fausta, mahasiswi MSc Water Management TU Delft. Selain PDAM Tirtawening dan PLTA Cikalong, usaha pertanian yang sedang berkembang pesat di area hulu sungai mengambil pasokan air irigasi dari sungai Cisangkuy. Sedangkan di daerah hilir, PDAM Kab. Banjaran juga menggunakan air sungai Cisangkuy untuk kebutuhan Kabupaten Banjaran.

Debit sungai Cisangkuy makin menurun karena musim kemarau dan perubahan iklim. Kualitas air sungai juga semakin buruk dengan banyaknya sampah dan limbah yang dibuang warga ke sungai. Jadi, adakah solusi untuk memenuhi kebutuhan air bagi kota Bandung bagian Selatan? Febya Nurnadiati, PhD Candidate Technology Policy Management TU Delft, memandu jalannya diskusi untuk mencari kemungkinan solusinya.

Ide-ide pun bergulir, mulai dari menyarankan pemerintah untuk membagi-bagi air untuk kepentingan bersama atas dasar pemahaman bahwa air merupakan common good dan bukan commodity sehingga. Selain itu, ada ide yang merasa perlu dibuatnya perjanjian pembagian jatah pasokan air di antara pihak-pihak pengguna air sungai Cisangkuy yang dipantau oleh pemerintah, pembuatan reservoar penampungan air, restorasi hulu sungai, perbaikan kualitas air sungai, pemetaan potensi pasokan air, atau bahkan evaluasi desain bendungan. Salah satu peserta mengingatkan bahwa dalam desain konvensional, pembangunan waduk hanya mempertimbangkan kondisi alam dan teknis fisik bangunan, belum mengacu pada aspek sosial, seperti dinamika pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota.

Diskusi interaktif KOPI Delft ini diselenggarakan rutin oleh para pelajar Indonesia di kota Delft, Belanda, sebagai salah satu sarana untuk memicu ide-ide yang bisa dijadikan solusi bagi berbagai permasalahan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya acara semacam ini, terbentuk budaya untuk berdiskusi dan mencurahkan pendapat secara kritis dan membangun.

13343067_10154849596653492_9147288851149281610_n