KOPI Delft – Digitalisasi Pendidikan di Indonesia

Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) kembali diadakan oleh PPI Delft (PPID) pada 14 November 2020. KOPI merupakan event diskusi rutin PPID mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan di tanah air. Ada yang menarik pada KOPI edisi November 2020 ini, yaitu KOPI kali ini diadakan secara daring dengan melibatkan narasumber dan peserta yang tersebar di Belanda dan Indonesia. Pada edisi kali ini, KOPI membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan fenomena COVID-19, yaitu “Digitalisasi Pendidikan di Indonesia”. Sebagaimana telah diketahui, fenomena COVID-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 memaksa kita untuk menjalani kehidupan “baru”, tak terkecuali dengan kehidupan di dunia pendidikan terutama perguruan tinggi (PT). Seperti apa kehidupan “baru” ini? Bagaimana para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia dalam menghadapinya?

KOPI kali ini menghadirkan beberapa tokoh seperti Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D. selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), Shahnaz Safitri, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia, dan Agung Wahyudi selaku kandidat PhD Fakultas Technology, Policy, and Management TU Delft (Technische Universiteit Delft). Kegiatan yang berlangsung secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom ini dipandu oleh Albert Santoso selaku kandidat PhD dari Fakultas Applied Science TU Delft. Pemaparan dan diskusi membahas kebijakan pemerintah terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terpaksa dilakukan di tengah pandemi COVID-19, proses PJJ yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia, serta kesiapan infrastruktur Indonesia dalam menunjang PJJ tersebut.

Sudut Pandang Pemerintah

Presentasi 1 SPADA: Digitalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

PJJ merupakan sistem pembelajaran yang tidak mengharuskan pengajar dan pelajar untuk berada di tempat yang sama, dimana hal ini dilakukan melalui media daring yang didukung oleh aplikasi maupun program pihak ketiga. Regulasi mengenai PJJ telah diatur di dalam Permendikbud no. 7 tahun 2020. Sebenarnya pemerintah (melalui Kemendikbud) telah mencanangkan program SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia) sejak tahun 2014 yang juga memuat pedoman PJJ atau online learning. SPADA menjalankan berbagai program seperti memberikan pelatihan hybrid learning (campuran pembelajaran daring dan langsung) kepada 180.000 guru, menyediakan layanan Massive Online Open Course (MOOCs), program IPD (Inovasi Pembelajaran Digital), Program Kampus Merdeka, dan lain-lain. Menurut Aris Junaidi, penerapan PJJ dan SPADA masih terkendala oleh beberapa tantangan seperti kurangnya modul baru yang tersedia (dari kebutuhan PT sekitar 4000-an baru tersedia sejumlah 1000-an), tidak semua dosen menguasai PJJ, belum meratanya akses jaringan internet terutama di remote area, biaya yang sangat tinggi bagi daerah tertinggal.

Pemateri 1: Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D

Namun demikian, Aris juga lanjut menerangkan bahwa DIKTI telah melakukan berbagai dukungan untuk mewujudkan SPADA dan PJJ dengan baik. Bentuk dukungan tersebut antara lain adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga penyedia layanan platform dan IT (seperti Google Classroom, AWS, Cisco, Huawei), bekerjasama dengan MenKominfo dengan memberikan paket data internet kepada mahasiswa dan dosen selama beberapa bulan, memberikan pelatihan PJJ (terkait IT, modul, dan online assessment)  secara gratis kepada ratusan ribu dosen dan mahasiswa, memberlakukan Credit Transfer kepada mahasiswa yang mengambil subject dari PT terkemuka dunia di luar negeri melalui international MOOCs (seperti Coursera, edX, dsb.), serta membantu biaya kuliah kepada 400.000 mahasiswa.

Mengenai pelaksanaan SPADA, Aris menuturkan bahwa 98% PT sudah menerapkan PJJ secara daring berdasarkan survey DIKTI pada bulan Juli 2020. Hasil evaluasi DIKTI juga menunjukkan respon beragam dari mahasiswa terkait PJJ meskipun secara garis besar interaksi antara dosen dan mahasiswa sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

Dukungan DIKTI untuk PJJ

Sudut Pandang Akademik Universitas

Melalui sudut pandang akademik universitas, Shahnaz Safitri menyampaikan sebuah hal yang menarik, dimana sebenarnya pemanfaatan teknologi PJJ sudah dicanangkan sejak 20 tahun silam meskipun prosesnya berjalan dengan perlahan. Namun demikian, pandemi COVID-19 membuat 98% PT di Indonesia berhasil mewujudkan rencana 20 tahun silam tersebut hanya dalam waktu kurang dari satu bulan!. Shahnaz juga menuturkan bahwa proses PJJ berlangsung dengan 2 metode, yaitu sinkronus (tatap muka) dan asinkronus (penugasan tanpa tatap muka). Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa transisi pembelajaran terhadap PJJ telah melewati proses transisi yang terbilang cukup monoton di awal, dimana para dosen mengalami kebingungan sehingga membutuhkan pembekalan digital (tidak hanya untuk pencapaian belajar, namun juga terhadap faktor lain seperti kondisi psikologis mahasiswa yang kurang mendukung maupun permasalahan teknis). Penerapan PJJ juga sangat tergantung dari kesiapan LMS (Learning Management System) universitas terkait.

Presentasi 2: Digitalisasi Pendidikan menurut Sudut Pandang Pengajar

Berdasarkan sebuah penelitian dari Universitas Indonesia, mahasiswa tetap mengalami berbagai kesulitan meskipun sebagian besar bersikap positif dalam menghadapi PJJ. Salah satu kesulitan tersebut adalah efikasi diri (senang belajar online namun tidak selalu yakin apakah mereka mengetahui dan mampu untuk belajar secara mandiri), kesulitan mengakses teknologi (seperti telat mengumpulkan tugas karena terdapat jadwal pemadaman listrik), sulitnya memantau capaian pembelajaran (demotivasi terhadap mahasiswa), dan sulitnya berkonsentrasi akibat lingkungan sekitar (termasuk akibat adanya anggota keluarga yang terkena dampak COVID-19). Hal ini mengakibatkan gangguan psikologis bagi mahasiswa seperti gangguan kecemasan, gejala depresi, dan kualitas tidur yang buruk. Sedangkan bagi para dosen, masih banyak yang memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi dengan teknologi (bahkan untuk sekedar memahami berbagai program dasar seperti Microsoft Office).

Pemateri 2: Shahnaz Safitri, S.Psi., M.Psi

Sementara itu dalam dunia riset, bidang sains dan teknologi (sainstek) merupakan bidang yang paling terpengaruh akibat pandemi COVID-19 dimana kegiatan praktik yang umumnya berjalan di laboratorium menjadi terhambat. Namun demikian, beberapa universitas memberikan prioritas kepada mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi untuk menggunakan laboratorium selama masa pandemi meski dengan jumlah pengunjung yang dibatasi.

Pada bidang sosiohumaniora, berbagai adaptasi dilakukan dalam menjalani riset di tengah pandemi, seperti menggunakan metode pengambilan data melalui kuesioner online dan data sekunder. Shahnaz memaparkan beberapa langkah dalam proses beradaptasi dengan PJJ, yaitu Subtitusi (penggunaan teknologi sebagai pengganti proses tatap muka), Augmentasi (pemberdayaan alih fungsi), Modifikasi (merubah model tugas), dan Redefinisi (munculnya tugas dengan jenis yang sama sekali baru).

Dampak pandemi COVID-19 pada pihak terkait di Pendidikan Tinggi

Sudut Pandang Infrastruktur Penunjang Teknologi

Melalui sudut pandang infrastruktur penunjang teknologi dalam menerapkan digitalisasi pendidikan, Agung Wahyudi menjelaskan bahwa ketersediaan jaringan internet ke rumah-rumah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 14% dari seluruh rumah yang ada (setara dengan hanya 2% dari seluruh pengguna broadband!). Perkembangan mobile broadband berlangsung dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan fixed broadband, sehingga penerapan PJJ lebih banyak melalui telepon seluler (padahal di luar negeri umumnya menggunakan fixed broadband). Hal ini menjadi kendala yang sangat nyata untuk menerapkan PJJ dengan skala nasional. Agung juga melanjutkan bahwa pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia merupakan sebuah pekerjaan yang sangat sulit dan penuh tantangan. Bahkan Agung juga mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok benua Eropa masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan membangun jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Kesulitan ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah pulau di Indonesia (ebih dari 17.000 pulau) sehingga pembangunan jaringan internet tersebut membutuhkan konstruksi kabel bawah laut yang sangat banyak dan nilai investasi yang sangat luar biasa besar.

Presentasi 3: Digitalisasi Pendidikan – Perkembangan Infrastruktur Penyokong Digital Pendidikan di Indonesia

Lebih jauh, Agung juga memaparkan bahwa proses pemerataan pembangunan jaringan internet ke seluruh Indonesia sangat terkendala oleh kesenjangan pendapatan per kapita antar daerah. Sebagai conoh, in-land connectivity di Pulau Jawa sudah over-crowded, sedangkan jaringan kabel optik di Papua atau Sulawesi masih kurang peminat. Hal ini disebabkan karena operator/provider jaringan internet tidak melihat adanya demand yang cukup agar menjadikan investasi menjadi feasible pada daerah-daerah tersebut. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya “Prisoner’s Dilemma”, dimana operator/provider sudah cukup puas dan profitable dengan jaringan yang tersedia di kota-kota besar sementara itu kepuasan ini mengakibatkan ketidakmerataannya pembangunan jaringan internet di seluruh pelosok negeri. Namun demikian, terdapat sebuah opportunity atau peluang dibalik segala keterbatasan dan kendala yang ada. Salah satu peluang tersebut adalah telah dibangunnya data center Google di Indonesia, sehingga hal ini diharapkan mampu membantu kemajuan teknologi informasi dan PJJ di Indonesia.

Situasi Terkini teknologi pendidikan digital

Sebagai perbandingan terhadap perkembangan infrastruktur teknologi di negara lain, Agung memberikan beberapa contoh. Korea Selatan menyadari bahwa hampir tidak mungkin terwujudnya pembangunan jaringan internet untuk seluruh populasi hanya dengan mengandalkan perusahaan swasta yang ada, hal ini mendorong adanya skema PPP (Public Private Partnership) dimana pembangunan infrastruktur teknologi terdiri atas kontribusi operator/swasta (50%), pemerintah lokal (30%), dan pemerintah pusat (20%). Sementara di Belanda, digunakannya Cartesius (supercomputer grid) untuk melakukan komputasi di level nasional.

Demikian ringkasan KOPI pada edisi November 2020 ini, semoga diskusi dan obrolan ini menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para peserta dan generasi muda yang akan melanjutakan tongkat estafet pembangunan negeri di masa yang akan datang (yang sebenarnya sudah tidak lama lagi).(MR).


Demikian ringkasan KOPI pada edisi November 2020 ini, semoga diskusi dan obrolan ini menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para peserta dan generasi muda yang akan melanjutakan tongkat estafet pembangunan negeri di masa yang akan datang (yang sebenarnya sudah tidak lama lagi).(MR).

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

Delft – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) merupakan diskusi rutin yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft. Pada 13 Februari 2020, KOPI kembali diselenggarakan dengan mengangkat topik yang sebenarnya tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, sebuah fenomena yang hampir terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang ini, yaitu banjir di Ibukota. Di awal tahun 2020, Jakarta mendapat “hadiah” berupa banjir bandang, yang ikut menghadang beberapa kota penyangga seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. Masyarakat yang terdampak pada umumnya sudah tau apa yang menjadi penyebab banjir: kurangnya daerah resapan karena masifnya pembangunan dan pemukiman, tersumbatnya saluran air, sampah yang menumpuk di sungai, pengelolaan limbah yang buruk, curah hujan tinggi, dan masih banyak lagi. Walaupun sudah sadar akan penyebab dan dampak banjir, mengapa masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya belum mampu untuk menyelesaikan fenomena yang sudah terjadi selama ratusan tahun ini?

KOPI menghadirkan tiga pakar utama yaitu Suryadi yang merupakan dosen senior di Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, Aries yang sedang menempuh program PhD di IHE Delft, dan Daniel selaku kandidat PhD di bidang water management di Delft University of Technology (TU Delft). Kegiatan yang berlokasi di TPM Building kampus TU Delft dilaksanakan dengan presentasi dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ingrid Sitorus, selaku moderator yang merupakan lulusan master dari TU Delft di bidang transportasi, infrastruktur, dan logistik. Pemaparan dan diskusi membahas banjir yang terjadi di wilayah Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Banjir merupakan peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (UU 24/2007). Tidak dapat dipungkiri bahwa banjir merupakan fenomena yang kompleks dan sistemik meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, kebijakan, dan lain-lain. Namun, secara mengerucut, faktor-faktor tersebut dapat digeneralisasikan menjadi dua faktor yaitu faktor alam dan manusia, papar Aries. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, topografi dan morfologi sungai, dan kenaikan air laut. Ketidakmampuan suatu daratan untuk menampung volume limpasan air akan menyebabkan air mencari jalan keluar, sesuai dengan sifat air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke rendah. Faktor manusia terdiri dari penggunaan lahan yang tidak tepat. Dengan kata lain, tata guna lahan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, misalnya, suatu kawasan yang telah direncanakan sebagai daerah resapan atau penghijauan disalahgunakan sebagai kawasan pembangunan pemukiman, gedung perkantoran, dan bangunan industri. Ledakan populasi akibat fenomena urbanisasi juga menyebabkan banyaknya penduduk di Ibukota. Selain itu, masih terjadi fenomena penduduk meninggalkan sampah di daerah aliran sungai (DAS) yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan kesiapan pemerintah dalam menangani tumpukan sampah yang kian menggunung.

Berdasarkan pemaparan dari Daniel, pertumbuhan sampah lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan penduduk. Dengan kata lain, lebih banyak volume sampah yang bertambah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Ibukota. Pertumbuhan penduduk di Jakarta pada 2011-2018 relatif rendah dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 10-15 cm/tahun juga terjadi akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan sebagian daerah utara Jakarta terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir yang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan aspek materil.  Tidak dapat dipungkuri bahwa banyak daerah bantaran sungai yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar padahal seharusnya menjadi kawasan penyangga jika air sungai meluap. Penduduk yang bermukin di kawasan tersebut secara langsung membahayakan diri mereka dan meningkatkan risiko terjadinya banjir. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, salah satunya dengan melakukan penggusuran. Berbicara tentang aspek psikologis masyarakat yang terkena dampak penggusuran, Daniel memaparkan bahwa manusia secara psikologis tidak ada keinginan, tidak ada preferensi, dan tidak ada kemampuan (terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah) untuk pindah. Pemerintah yang meliputi Pemprov, Pemkot, Kementerian, serta badan penelitian terkait perlu melakukan peningkatan pada berbagai aspek, seperti koordinasi antar institusi, operation and maintenance, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian penggunaan lahan. Badan-badan penelitian dibawah kementerian, institusi pemerintah, dan universitas perlu berkolaborasi sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar formalitas namun dapat diterapkan dan dibiayai untuk keberlanjutannya.

Walaupun investasi cukup banyak diberikan untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, kolam retensi, kanal, dan pompa, namun kurangnya kegiatan operation and maintenance menyebabkan keberjalanannya kurang optimal, pompa rusak, dan tersumbatnya saluran. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan dan implementasi asset management yang memadai sehingga semangat untuk membangun tidak sama dengan semangat untuk merawat. Hal ini tercermin dari banyaknya sedimentasi pada saluran gorong-gorong, rusaknya pompa, rusaknya pintu air, rusaknya sistem peringatan banjir, serta tumpukan sedimentasi di kanal dan sungai yang mengurangi kapasitas daya tampung air. Suryadi mengatakan perlu dilakukan pemantauan pada normalisasi dan naturalisasi, yang merupakan tindakan untuk mengembalikan daerah aliran air pada kondisi awal dan berusaha bekerjasama dengan alam untuk mengendalikan banjir. Misalnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang semakin menyempit akibat bangunan liar disekitar bantaran kali, dapat dikembalikan seperti kondisi awal dengan tanaman penampung luapan air di sekitarnya. Jika kegiatan operation dan maintenance di daerah aliran sungai dan sistem drainase di Jakarta dilakukan dengan baik, hal ini dapat mengurangi potensi banjir hingga 40%. Kurangnya konsistensi kebijakan serta masalah pembagian kewenangan dan sistem politik juga memicu terjadinya banjir. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan “law enforcement” secara ketat untuk menghindari eksploitasi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Suryadi juga memaparkan Belanda sebagai contoh, bahwa normalisasi dilakukan dengan aktivitas perawatan secara berkala yang dipantau secara ketat dan naturalisasi diterapkan dengan menjaga kondisi sungai dan sekitarnya serta dengan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Fenomena banjir merupakan hal yang sangat kompleks dan sistemik, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan perlu solusi dari aspek teknis maupun non-teknis. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi perlu melakukan usaha lebih untuk menyediakan solusi berupa infrastruktur pengendali banjir yang dilengkapi dengan kemampuan operation dan maintenance yang memadai. Selain itu, isu sosial yang terjadi di masyarakat juga perlu diselesaikan, karena banyak solusi teknis yang sudah berjalan tidak dibarengi dengan solusi sosial yang memadai, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam penanggulangan banjir masih minim.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI-Delft-Aries-Purwanto

Direct Link

KOPI-DELFT-Daniel-Sihombing

Direct Link

KOPI-Delft-F.X.-Suryadi

Direct Link

KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

Delft, 18 November 2019 – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft merupakan kolokium yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di kota Delft, Belanda, untuk menjadi wahana diskusi rutin terkait isu-isu tertentu. Kegiatan kali ini mengangkat isu yang sedang hangat di Indonesia yaitu mengenai rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Pada hari Jumat, 15 November 2019, KOPI menghadirkan empat orang narasumber yang akan membahas visi pemerintah dalam pemindahan ibukota serta mengkajinya dari berbagai sudut pandang keilmuan, yaitu lingkungan, pengembangan wilayah atau geospasial, dan ekonomi. Narasumber kami adalah James Zulfan (James) yang merupakan peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga lulusan S2 dari IHE Delft Institute for Water Education, Agung Indrajit (Agung) yang sedang menempuh PhD di bidang Architecture and Built Environment di Delft University of Technology, Aldy Gustinara (Aldy) yang sedang menempuh PhD di bidang Economics of Technology and Innovation di Delft University of Technology, dan Floriana Ayumurti (Ayu) yang merupakan lulusan S2 Water Management di Delft University of Technology. Berlokasi di TPM Building Hall A, Delft University of Technology, para narasumber memberikan pemaparan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Bramka Arga Jafino, seorang kandidat PhD di bidang Policy Analysis di Delft University of Technology.

Alasan pemindahan ibukota seringkali dikaitkan dengan masalah populasi dan ruang gerak di Jakarta yang semakin padat sehingga menyebabkan macet, permasalahan udara, permasalahan lingkungan, dan tidak meratanya ekonomi (Bappenas, 2019). Hal ini membuat pemerintah merasa perlu mencari solusi untuk mengurangi beban kota Jakarta dengan memindahkan ibukota ke lokasi yang lebih layak untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Link youtube pemaparan 01 Opening :
https://www.youtube.com/watch?v=3RCtDvueJd0

Melirik permasalahan ibukota dari aspek lingkungan, Ayu mengatakan bahwa Jakarta menempati posisi ke-7 untuk kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index (AQI) dimana sudah melebihi ambang batas toleransi. Bahkan, pada Oktober 2019, kualitas udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan AirVisual. 61% sungai tercemar berat (DLH DKI Jakarta) dan hampir 90% air tanah tercemar bakteri yang berbahaya bagi manusia menurut Sekretaris Dijten CK Kementerian PUPR. Jakarta mengalami penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 15 cm/tahun (Abidin, H.Z., et al., 2011) akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta, khususnya bagian utara, terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir. Pulau Kalimantan menjadi alternatif pemerintah untuk memindahkan Ibukota, tepatnya di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai yang terletak di wilayah pemanfaatan hasil hutan kayu dan merupakan habitat hewan-hewan endemik mengingat lokasinya yang terletak di daerah aliran sungai Jembayan. Total area untuk rancangan ibukota baru diperkirakan sebesar 180.000 Ha, dimana 51% dari area ini akan dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (Kementerian PUPR, 2019). Artinya, 49% lahan hijau akan dirombak menjadi pemukiman, perkantoran, dan infrastruktur pendukung yang dapat berimplikasi pada berkurangnya lahan hijau sebagai “carbon sink” (kemampuan suatu wilayah untuk menyerap CO2), infiltrasi air,peningkatan emisi karbon, dan berkurangnya populasi satwa akibat konversi habitat yang dapat mengancam jalur migrasi (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, 2019).

Link youtube pemaparan 02 Floriana Ayumurti :
https://www.youtube.com/watch?v=bNvIwvcgzgc 

Dari kacamata geospasial, Agung mengatakan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan dapat mengalami berbagai tantangan walaupun lokasinya terletak di tengah dan relatif aman terhadap gempa dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tantangan yang perlu menjadi pertimbangan adalah mengenai peran pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, juga terdapat kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pertimbangan dari aspek urban planning yang menjadi tantangan adalah standar layanan urban, finansial, aturan-aturan sektor, kepemerintahan, feasibility, dan kemampuan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan/sustainability. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045, pemerintah mengharapkan ibukota baru dapat diproyeksikan sebagai “smart capital city – sustainable and competitive” dimana segala aspek seperti livable, safe, green, smart, dan competitive harus terpenuhi (Bappenas). Aspek-aspek tersebut harus ditopang oleh kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, dan sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip technology, policy, and organization (Chourabi et al, 2012). Agung juga menegaskan bahwa kunci kota yang berkelanjutan bukan ditentukan oleh seberapa canggihnya teknologi, namun terletak pada kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing.

Link youtube pemaparan 03 Agung Indrajit :
https://www.youtube.com/watch?v=KFp-1wt2JYc

Aldy memberikan pemaparan dari sudut pandang ekonomi. Konsentrasi penduduk Indonesia terpusat di pulau Jawa, dimana perbandingan persentase antara jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) hampir sama, yaitu sekitar 58% (Badan Pusat Statistik), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional tersentralisasi di Pulau Jawa. Menurut BAPPENAS, pemindahan ibukota tidak akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Namun, berdasarkan penelitian dari INDEF, dapat terjadi shock pada pendanaan pemerintah karena additional government spending. Berdasarkan penelitian tersebut, Aldy memaparkan bahwa dampaknya adalah tidak adanya perubahan sektoral secara signifikan, real investment tidak berubah, dan meningkatnya pengeluaran pemerintah karena pemindahan ibukota baru. Terdapat dua skenario pembiayaan pemindahan ibukota, yaitu Rp 1466 T dan Rp 2323 T yang bersumber dari APBN, SBSN, dan swasta (Bappenas). Hal ini disinyalir dapat berdampak pada defisitnya APBN dikarenakan trend menunjukkan pendapatan lebih kecil dari belanja negara yang dikeluarkan setiap tahunnya. Untuk Kalimantan sendiri, kegiatan ekonomi juga tersentralisasi di Kalimantan Timur, yaitu sekitar 53% dari total PDB di pulau Kalimantan (Sumber: Pribadi – Diolah berdasarkan data dari World Input-Output Table dan BPS). Melihat trend kontribusi sektor jasa terhadap pendapatan negara dan laju produktivitas yang meningkat, ke depannya struktur ekonomi dapat ditopang dari sektor jasa. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai peningkatan hutang negara, perdagangan global, resesi global, dan hal-hal lainnya yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.

Link youtube pemaparan 04 Aldy Gustinara :
https://www.youtube.com/watch?v=uuGz57wa9TI

James Zulfan, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan pemaparan terkait rencana dan visi pemerintah dalam pemindahan ibukota. Pengembangan infrastruktur yang memadai tentunya diperlukan untuk mengakomodir ibukota baru seperti jalan, jalan tol, lajur sepeda, dan transportasi berbasis rel. Pada 2019-2021, pemerintah akan melakukan tahap perencanaan. Tahap sayembara sedang berjalan untuk dipilih desain terbaik dan hasilnya akan diintegrasikan dengan desain dari konsultan PUPR. Ibukota direncanakan pindah per tahun 2024. Menurut James, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah ketersediaan air. Kebutuhan air baku adalah sebanyak 6900 lt/s, sedangkan kemampuan lokasi tersebut hanya bisa menopang sebanyak 3000 lt/s. Di sekitar kota Balikpapan dan Samarinda sudah terdapat 6 bendungan yang dimanfaatkan oleh warga lokal untuk keperluan rumah tangga dan irigasi. Jika disambungkan dengan pipa air akan mahal sekali biayanya, maka diperlukan adanya bendungan air khusus untuk wilayah ibukota baru yang diimbangi dengan adanya pengendalian banjir dan infrastruktur drainase yang handal. Rencananya akan dibangun 8 bendungan baru dengan memakai sistem smart control.

Link youtube pemaparan 05 James Zulfan :
https://www.youtube.com/watch?v=Si7FxsTbj2A

Pada sesi diskusi, pemindahan ibukota menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya terkait dampak pemerataan ekonomi. Penentuan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota, yang sudah menjadi pusat ekonomi di Pulau Kalimantan, dikhawatirkan tidak bisa mewakili visi pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi. Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan, juga dikhawatirkan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, kecuali jika ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa menarik banyak investor. Namun, di sisi lain, pemindahan pusat pemerintahan juga dapat membuka peluang untuk mengawali pengembangan sektor bisnis dan ekonomi sehingga nantinya dapat menjadi pusat ekonomi dan mendukung pemerataan ekonomi secara perlahan-lahan. Hal lain yang didiskusikan adalah terkait isu lingkungan, seperti pentingnya AMDAL untuk memperoleh izin tata ruang. AMDAL bersifat dinamis dan dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan jika ada urgensi dan kebutuhan demikian. Pemindahan ibukota dan peningkatan penduduk juga dikhawatirkan dapat memacu risiko lingkungan seperti kebakaran hutan, karena walaupun terbilang aman, risiko kebakaran masih ada. Pemindahan ibukota juga akan memiliki kontribusi yang kecil terhadap revitalisasi sungai di Jakarta karena penyebab pencemaran mayoritas berasal dari perumahan warga. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan merupakan salah satu strategi mitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, namun terdapat prioritas-prioritas proyek nasional lain untuk mencabut akar permasalahan yang ada, sehingga IKN dan proyek-proyek lainnya harus dapat berjalan beriringan.

Pemindahan ibukota adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan revolusioner, sehingga perlu dikaji dari berbagai disiplin keilmuan guna mewujudkan kota yang pintar dan berkelanjutan. Jangan sampai lingkungan menjadi aspek yang selalu dikorbankan untuk menyokong aspek-aspek lainnya. Harapannya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan dengan matang potensi dampak yang bisa timbul dari pemindahan ibukota, misalnya dengan mempertimbangkan mitigasi bencana kebakaran. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat perlu bekerjasama menyumbangkan kompetensinya serta mengedepankan pentingnya aksesibilitas data dan keterbukaan dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, eksekusi, dan pemantauan calon ibukota baru ini.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI Delft-Agung-Geospatial

Direct Link

KOPI Delft-Aldy-Ekonomi

Direct Link

KOPI Delft-Ayu-Lingkungan

Direct Link

KOPI Delft-James-PUPR

Direct Link

KOPI Delft – Social Media Buzzers: The Influence on Public Perspective and Decision Making

KOPI Delft – Social Media Buzzers: The Influence on Public Perspective and Decision Making

Jumat, 18 Oktober 2019, PPI Delft kembali mengadakan diskusi rutin melalui Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft, yang dilaksanakan di gedung Technology, Policy, and Management (TPM) pukul 18.00-20.00. Berbeda dengan diskusi-diskusi sebelumnya, kali ini KOPI dikemas untuk membahas suatu isu yang sedang hangat di Indonesia dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang keilmuan. Pada sesi kali ini, tema yang diangkat adalah tentang fenomena buzzers di media sosial dan pengaruhnya dalam pembentukan perspektif, opini, dan pengambilan keputusan publik di dunia nyata. Sebagaimana kita ketahui, saat ini, pengaruh media sosial sangat besar dalam hidup kita, sehingga fabrikasi informasi yang tersebar memberikan pesan bawah sadar untuk membuat publik semakin terpolarisasi. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan kedua narasumber yang membahas persoalan ini dari dua sudut pandang yang berbeda, menyeimbangkan aspek teknis dan sosial.

Narasumber pertama adalah Wirawan Agahari yang merupakan mahasiswa PhD di bagian ICT, TPM, TU Delft. Beliau sempat bekerja sebagai Senior Research Associate pada Center of Innovation Policy and Governance (CIPG) yang menerbitkan penelitian tentang fenomena buzzers pada 2017 lalu, berjudul “Di balik fenomena buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia”. Penelitian ini menjadi patokan dari pemaparan yang diberikan. Terdapat perbedaan antara influencers dan buzzers yang terletak pada expertise kedua kelompok tersebut, sebagaimana influencers didengar karena merupakan expert pada suatu bidang tertentu. Sedangkan, tujuan buzzers lebih untuk membangun awareness daripada engagement. Melalui media sosial, kita semua digiring untuk terlibat secara tidak sadar pada apa yang dinamakan filter bubble, algoritma yang bertujuan untuk membuat seseorang adiktif dan terjebak pada satu topik berita atau informasi tertentu saja. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi semakin ekstrim terhadap suatu tendensi tertentu, yang membuatnya merasa semakin benar. Lebih lanjut, ia akan mencoba mencari sekelompok orang yang memiliki satu kecenderungan dan pemikiran, untuk kemudian sampai pada tempat yang bernama echo chamber, dimana semua orang berkumpul untuk berbagi pandangan yang sama dan menyepakati suatu hal tersebut.

Narasumber kedua kita, Eri Sidharta, merupakan mahasiswa Master dari ISS Erasmus University Rotterdam dalam bidang keilmuan Econometrics. Beliau sedang mengerjakan penelitian yang berkaitan dengan fenomena buzzers ini. Atas nama viralitas, kebenaran (post-truth) sudah tidak penting lagi. Publik dibuat semakin terpolarisasi. Para pendengung (buzzers) di Indonesia sengaja memainkan emosi sekelompok orang di spektrum seberang (trolling). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, dimana berita tentang “Pope mendukung Trump” banyak diklik oleh pendukung partai Demokrat dan bukan orang-orang yang pro Republikan. Bentuk negara juga mempengaruhi hal ini, misalnya negara otoriter cenderung mempunyai “mesin” buzzers yang dibiayai oleh pemerintah. Baru-baru ini, terdapat penelitian tentang buzzers di seluruh dunia, yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak buzzers, terutama dalam hal politik. Fenomena ini dapat berdampak pada demokrasi, dimana hal ini dapat mendorong populisme: gerakan untuk mengajak dari liberal demokrasi (dimana kaum minoritas dihargai) ke iliberal demokrasi (dimana orang-orang menjadi anti perbedaan atau anti diversitas). Tidak hanya sampai situ, hal ini dapat memberikan konsekuensi ekonomi pada suatu negara akibat tendensi deglobalisasi. Oleh karena itu, sudah saatnya berpindah dari esse est percipi (to exist is to be perceived) menjadi cogito ergo sum (to think therefore I am).

Paparan oleh kedua narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang dipandu oleh moderator kita, Kusnandar, yang merupakan mahasiswa PhD di TU Delft dalam bidang Multi-Actor Systems. Para peserta yang hadir sangat antusias dalam bertanya dan berdiskusi, sehingga diskusi berjalan dengan lancar dan seru. Beberapa hal menarik yang didapat dari diskusi ini adalah bahwa buzzers politik masih ada di area abu-abu, yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kuat. Parameter etikanya pun masih abu-abu, mana yang melanggar norma mana yang tidak. Yang dapat menjadi acuan adalah bagaimana penyebaran suatu berita tidak melanggar hak asasi manusia, tidak mengandung unsur SARA, dan bukan merupakan kebohongan. Yang paling penting adalah bagaimana dapat mengedukasi masyarakat untuk memilah secara bijaksana informasi yang beredar dan tidak mudah percaya dengan berita hoax. Selain itu, literasi data diperlukan sebagai dasar yang paling kuat untuk memerangi hoax. Sampai saat ini belum ada peraturan yang cukup kuat dan tepat guna untuk menanggulangi perkara ini, hanya ada UU ITE. Oleh karena itu, regulasi yang tepat dibutuhkan, tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan peran media sosial sebagai platform untuk berpendapat.

Kopi Delft: Facebook – The Internship

Delft – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) kembali melakukan diskusi rutin pada tanggal 20 Februari 2018 dalam kegiatannya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft. Sedikit berbeda dengan topik-topik diskusi sebelumnya, Mohammad Riftadi, master student dari Computer Science, TU Delft berbagi pengalamannya saat menjalani internship sebagai network engineer di salah satu perusahaan raksasa di dunia, Facebook. Di awal sesi, Riftadi menjabarkan definisi, jenis-jenis, dan keuntungan internship. Internship adalah bekerja dalam periode waktu dan perusahaan tertentu. Terdapat dua macam internship menurut Riftadi, yaitu: (1) Research based yang sesuai bagi yang berminat untuk mellanjutkan PhD, e.g. ETH Zurich menawarkan research internship yang main assignment-nya adalah membuat paper; (2) Industry based yang sesuai bagi yang berminat untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah menyeleasikan masa kuliah. Keuntungan dari melakukan internship adalah: (1) Menambah pengalaman kerja; (2) Menambah pendapatan; (3) Melatih kemampuan Bahasa; dan (4) Memberikan perspektif baru yang dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri yang bersangkutan.

Setelah menjelaskan mengenai internship secara general, Riftadi menceritakan pengalaman pribadinya saat mencari peluang dan proses internshipnya selama tiga bulan di Facebook. Untuk perusahaan seperti Facebok, aplikasi prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Website Facebook careers for students and grads. Rata-rata pendaftaran untuk internship ditutup di akhir tahun sebelumnya. Tapi terkadang masih ada posisi yang masih dibuka di bulan Februari dan Maret.
2. Isi form & upload CV
3. Dihubungi oleh recruiter
4. Technical screening
5. Technical interviews oleh engineer yang akan kerja bersama dengan kita. Interview ini berkaitan dengan teknis per domain dan dalam format live coding interview.
6. Internship offer (location, duration, salary, logistics, transport, housing).

Riftadi menjabarkan bahwa sebelum memulai proses internship di kantor cabang Dublin, setiap engineer harus menjalani orientation period ang dilakukan di Facebook London selama tiga hari. Setelah orientasi selesai, setiap intern di-assign satu manajer (mentor) dan ditugaskan untuk mengerjakan satu project. Di Facebook, project deskripsi adalah setiap intern diberikan satu masalah yang harus diselesaikan dengan mandiri. Meskipun tidak ada instruksi secara eksplisit, standar pekerjaan yang dihasilkan tetap harus sesuai dengan standar tinggi yang dimiliki oleh Facebook. Selama project berlangsung, intern tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada manajer yang telah di-assign kepada mereka; melainkan harus bertanya kepada sesama engineer. Di Facebook tidak ada jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Komposisi internship sebagai engineer adalah 10% meeting, 10% designing, dan 80% coding. Evaluasi pekerjaan intern dilaksanakan dua kali, yaitu mid evaluation dan final evaluation yang dinilai oleh rekan kerja.

Untuk akomodasi yang diberikan kepada intern adalah satu apartemen yang digunakan bersama dengan satu roommate. Namun bila sudah berkeluarga, 1 apartment akan dialokasikan hanya untuk intern dan keluarganya.

Di KOPI kali ini, Riftadi juga membagikan beberapa fun facts yang ditemukan saat menjalani internshipnya di Facebook, yaitu:

1. Kantor FB dimanapun lokasinya memiliki model interior dan furnitur yang selalu sama.
2. Kafetaria memiliki tema yang berbeda setiap harinya
3. Selalu tersedia requestable dietary yang akan difasilitasi untuk semua karyawan tanpa terkecuali.
4. Di tiap lantai ada micro-kitchen, kulkas yang berisi minuman dan snack.
5. Terdapat monitor di micro-kitchen yang menampilkan foto personil yang faceversary (work anniversary pegawai yang sudah bekerja satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dst.)
6. Terdapat ruang entertainment untuk pegawainya.
7. Terdapat 8 orang Indonesia yang sudah bekerja di FB Dublin!
8. Semua Facebook versi Beta digunakan secara internal oleh staff Facebook.

Di akhir sesi, Riftadi juga memberikan informasi mengenai career path di Facebook. Terdapat dua kategori, yaitu individual contributor, yang memiliki kelas E3-E10, dan management. Untuk fresh-graduate memulai karir di facebook dari kelas E3. Satu hal yang unik dari sistem human resource yang dimiliki oleh Facebook adalah setiap staff dapat berpindah dari individual contributor ke management, dan sebaliknya. Hal ini memberikan keleluasaan kepada staff untuk mencoba hal yang baru dalam karirnya.

KOPI Delft: Perkembangan dan Aplikasi Synthetic Biology di Indonesia dan di Dunia

Delft – Pada tanggal 9 November 2018, PPI Delft mengadakan kegiatan diskusi rutin KOPI Delft (Kolokium Pelajar Indonesia). Pada KOPI kali ini, Sasha Yogiswara, mahasiswa master di bidang Life Science, memberikan informasi menarik tentang bioteknologi serta perkembangannya di dunia dan di Indonesia. Topik utama yang dibawakan oleh Sasha adalah GMO (Genetically Modified Organism) products dan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak.

Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup tersebut untuk mengubah atau membantu kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adapula 3 contoh pemanfaatan bioteknologi, yaitu obat-obatan, biofuel, dan bahan-bahan pangan. Bioteknologi pun juga sudah ada sejak dahulu kala. Salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi adalah jagung. Jagung yang sering kita temui sekarang, memiliki bentuk yang sangat berbeda ribuan tahun yang lalu dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Melalui banyak “selective breeding”, jagung tersebut akhirnya bermutasi menjadi jagung yang saat ini banyak kita konsumsi. Selain itu, ada juga contoh lainnya, yaitu fermentasi oleh ragi, nata de coco oleh bakteri, dan tentu saja tempe yang dibuat dengan jamur.

Pembuatan obat-obatan juga dapat dilakukan dengan bioteknologi. Antibiotik pertama yang ditemukan, penicillin, berasal dari penelitian tentang jamur yang dapat membunuh bakteri. Sejak saat itu, perkembangan bioteknologi berkembang, dimulai dari tahun 1960an yang biasa disebut era sintetik biologi. Obat sintetik pertama yang diproduksi secara massal adalah artemisinin, atau obat malaria. Artemisinin asli yang berasal dari tumbuhan kenikir sangatlah susah untuk didapatkan dan mahal. Pembuatan artemisinin sintetik tersebut tentu sangat membantu negara-negara yang memiliki banyak kasus malaria.

Lalu seperti apa perkembangan bioteknologi di Indonesia? Sampai saat ini, ada 3 pusat penelitian besar yang ada di Indonesia, yaitu PPBBI (Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia), Pusat Penelitian Biologi LIPI, dan pusat penelitian bioteknologi di Universitas Indonesia (UI). Di website LIPI sendiri, terdapat 4 fokus utama perkembangan bioteknologi di LIPI tersebut, yaitu diversifikasi pangan, penciptaan bibit unggul ternak, vaksin, optimalisasi sumberdaya pertanian, biorefinery, dan biosimilar, protein terapetik, kit diagnostic. Namun, pada kenyataannya, perkembangan bioteknologi di Indonesia masih memprihatinkan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan fasilitas dan bahan-bahan yang harus diimpor dari luar negri. Akan tetapi, ada beberapa mahasiswa UI yang ikut berlomba di kompetisi sintetik biologi terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensial di bidang bioteknologi namum masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Untuk itu, Indonesia harus dapat menghadapi tantangan dalam perkembangan bioteknologinya. Tantangan tersebut adalah:
1. Anggaran riset bioteknologi yang masih sangat kecil di Indonesia (0.9% dari total APBN),
2. Pembuatan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan bioteknologi, dan penerimaan hasil produk bioteknologi oleh masyarakat.

Lalu, apa itu GMO yang sering dibicarakan belakangan ini? GMO adalah “Genetically Modified Organism”. Salah satu contoh produk GMO adalah beras berwarna kuning yang mengandung vitamin A yang sangat banyak. Produk tersebut dibuat untuk menanggulangi penyakit mata akibat kekurangan vitamin A. Namun, banyak orang yang menolak produk tersebut hanya karena produk tersebut adalah “genetically modified”. Padahal banyak produk seperti jagung yang ada sekarang, adalah hasil dari modifikasi DNA dengan cara “selective breeding”. Dengan adanya teknologi GMO ini, kita seharusnya juga memikirkan apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari GMO, tentunya juga dengan berhati-hati dengan resiko dari modifikasi DNA tersebut, karena pada akhirnya, kita berharap GMO dapat dimanfaatkan untuk kebaikan manusia tanpa ada efek buruk yang ditimbulkan.

KOPI Delft Espresso: Human Capital and Innovation (PPI Delft x Ecadin)

Delft – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) berkolaborasi dengan Energy Academy Indonesia (Ecadin) melakukan diskusi bersama pada tanggal 8 Juli 2018 dalam kegiatan yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft Espresso. Isu yang dibahas kali ini adalah terkait Human Capital and Innovation. Sumber daya manusia (SDM) yang beredukasi dan memiliki keahlian tinggi merupakan salah satu kunci utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di negara maju, SDM merupakan aktor utama bagi terciptanya inovasi-inovasi yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, berkembangnya berbagai teknologi dan infrastruktur di negara tersebut merupakan salah satu bentuk nyata penerapan inovasi yang diciptakan oleh SDM-nya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagian besar masih digerakkan oleh ketersediaan sumber daya alam (SDA). Diberkahi dengan berbagai komoditas SDA yang berlimpah, Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas utama mulai dari kopi hingga batubara di dunia. Akan tetapi, ketergantungan pada SDA tersebut dalam jangka waktu panjang untuk menopang pertumbuhan ekonomi merupakan tindakan yang tidak sustainable.

Berbagai negara maju seperti Belanda dan Jepang telah menitikberatkan upaya peningkatan kualitas ekonomi negara pada SDM yang unggul. Diskusi bersama dengan Bapak Rihard Pasaribu, Ibu Yanti Kusumanto, dan Bapak Hasanul A. Hasibuan memberikan beberapa gambaran betapa pentingnya inovasi bagi pertumbuhan di ekonomi, peran SDM yang unggul dalam pencapaian pertumbuhan yang optimal, serta pendekatan yang dapat diambil untuk mengkonversi orientasi pertumbuhan ekonomi dari yang berdasarkan pada SDA menjadi human resource-oriented. Topik ini sangat relevan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa pembangunan SDM akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2019, menggantikan percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat menjadi fokus pada 2015-2018.

Pada prinsipnya, inovasi merupakan segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Agar dapat memberikan manfaat, inovasi harus bersifat intentional. Dalam konteks organisasi misalnya, perusahaan memiliki departemen Research and Development yang memang bertujuan untuk mengembangkan inovasi untuk mencapai target-target spesifik. Dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi berperan penting dalam upaya pemanfaatan peluang untuk mengembangkan SDM di Indonesia. SDM yang unggul merupakan salah satu aktor utama dalam terciptanya inovasi. Terdapat tiga elemen yang dapat membuat suatu inovasi mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: pemerintah sebagai policy maker dan fasilitator, akademia sebagai pihak yang memproduksi inovasi misalnya melalui riset dan penelitian, serta pihak industri. Kerja sama antara ketiga elemen tersebut sangat penting bagi terciptanya inovasi yang bermanfaat. Misalnya, pemerintah harus mendukung kaum akademia dalam mengembangkan inovasi sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai input bagi industri sebagai salah pelaku utama penggerak roda perekonomian negara. Meskipun kerja sama antara pemerintah, industri, dan akademia bukanlah hal yang baru, peran pemerintah sebagai policy maker diharapkan dapat ditingkatkan terutama dalam hal memfasilitasi dan mendukung perkembangan inovasi dan kualitas SDM.

Pemerintah harus mampu menstimulasi dan memberikan kesempatan untuk industri agar berinvestasi di Indonesia. Untuk itulah, tenaga ahli sangat dibutuhkan terlebih di era global economy seperti saat ini. Langkah awal yang dapat diambil adalah mengidentifikasi pada sektor mana Indonesia telah memiliki tenaga ahli yang berkapasitas setara internasional. Selain itu, dengan membuat strategi yang jelas pada sektor tersebut, pemerintah dapat menampilkan business case yang menarik bagi potential investor untuk berinvestasi.

Solusi jangka pendek yang dapat ditempuh misalnya adalah dengan melakukan transfer knowledge untuk pengembangan teknologi tertentu dengan belajar dari negara-negara berkembang. Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia adalah melalui reformasi pendididikan. Melalui diberikannya berbagai program beasiswa kepada pelajar seperti LPDP, pemerintah sebaiknya melakukan refleksi terkait bidang apa saja yang dianggap strategis dan harus menjadi fokus utama perkembangan. Mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan SDM, hanya saja pemerintah harus memastikan adanya strategic plan: apakah bidang keilmuan dan keahlian yang dipelajari akan dibutuhkan 20 tahun ke depan? Topik riset dan expertise yang diharapkan akan dikuasi oleh pelajar-pelajar tersebut sebaiknya merupakan topik yang langsung applicable dan berkaitan langsung dengan kondisi di Indonesia. Jika ini terpenuhi, nantinya lulusan tersebut benar-benar akan memberikan kontribusinya pada pemecahan masalah khusus yang ada di bumi pertiwi.

Selain itu, institusi pemerintah, akademia, dan industri sebaiknya bersama-sama melakukan evaluasi untuk menentukan prioritas apa yang sebaiknya diutamakan dalam timely manner. Misalnya dalam pengembangan energi terbarukan, pemerintah dapat menunjuk suatu tim yang dapat menginisiasi kerja sama antara pelaku industri dan akademia untuk memutuskan jenis energi terbarukan apa yang potensinya paling besar untuk dikembangkan dalam jangka waktu pendek. Dengan adanya direct strategic plan dari pemerintah, industri bisa selektif melakukan investasi setelah mengetahui business value dari rencana tersebut sementara kaum akademia juga secara jelas akan memahami jenis rise tapa yang dapat mereka lakukan demi tercapainya target tersebut. Adanya sinergi antara pemerintah, akademia, dan pelaku industri memungkinkan terciptanya langkah-langkah kerja konkrit demi tercapainya target pembangunan SDM di Indonesia.