Merakit Kembali Kota Semarang

Ditulis oleh Widasari Yunida
Diterjemahkan dan diedit oleh Julivius Prawira

(Kerangka kerja strategis untuk Kota Semarang, sebuah eksplorasi mekanisme adaptasi lokal dalam Urban Mitigation Planning)

Artikel ini ditulis berdasarkan tesis kelulusan Re-Assembling Semarang City. Untuk lebih lengkapnya, bisa diakses pada tautan berikut. Laporan ini dimaksudkan untuk menampilkan spektrum dan ruang lingkup penelitian mulai dari teoritis hingga praktek lapangan, dari analisis hingga elaborasi desain dalam urban mitigation planning.

Menggunakan Semarang, kita akan mendalami mengenai soft approach dan hard approach dalam urban mitigation resilience planning. Kegiatan ini akan ditinjau melalui perspektif sosial dan ketahanan ekologis dan juga positioning urban design (baik dari arsitektur, landscape, dan perencanaan). Kampung Kemijen di Semarang, Indonesia sebagai daerah terpilih akan didalami lebih lanjut untuk menunjukkan mekanisme adaptasi lokal oleh penduduk setempat dalam menghadapi banjir.

Banyak yang berpendapat bahwa partisipasi lokal terus berlangsung bersamaan (parallel: tidak bersentuhan) dengan proses perencanaan. Pemerintah setempat (local authority) gagal memberikan kerangka kerja untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan desain top-down bagi komunitas tidak dapat menyediakan ruang layak huni dan berkualitas baik dalam skala lingkungan. Sebagai permulaan; Bagaimana saya, sebagai desainer perkotaan, menyesuaikan situasi ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat?

Semarang dan Pembangunannya

Semarang merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting sejak jaman Belanda. Terletak di bagian utara Pulau Jawa, Indonesia, ekonomi di kota Semarang berkembang dengan pesat. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan perencanaan infrastruktur yang baik. Isu air seperti banjir telah menjadi sahabat karib Semarang. Kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah semakin mengancam Kota Semarang, terutama daerah pesisirnya.

Beberapa intervensi untuk menghadapi masalah ini telah diimplementasi, namun intervensi ini tidak dipersiapkan untuk menghadapi masalah mendatang yang tidak pasti. Mengandalkan infrastruktur semata tentunya akan menghabiskan banyak biaya dan sekalinya dibangun, fungsi infrastruktur tersebut tidak mudah untuk diubah. Selain itu, kerap muncul pertanyaan ketika situasi mendesak, apakah infrastruktur yang dibangun berorientasi pada kuantitas (cepat dan banyak) atau kualitas (baik dan tahan lama)?

Masing-masing adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama, intervensi berorientasi kuantitas terkadang harus datang dari pemerintah (top down) (misalnya, bagaimana cara merelokasi orang ke lokasi perumahan baru dengan cepat), sedangkan kualitas lebih berbicara tentang pendekatan merakyat (bottom up). Ketika kualitas terjamin, rakyat akan termotivasi secara alami untuk bertindak.

Ketika warga tidak termotivasi untuk relokasi, warga yang lebih memilih tinggal sudah menunjukkan mekanisme adaptasinya sendiri dalam menghadapi banjir, dengan cara meninggikan lantai bangunan atau melakukan intervensi sederhana seperti membuat tanggul kecil untuk menahan air. Untuk proyeksi jangka panjang, tanpa adanya penanggulangan yang layak dalam skala yang lebih besar, tindakan yang telah diambil akan menurunkan kualitas hidup dan mengganggu kesejahteraan masyarakat dan kota. Pembangunan kota yang tidak merata dan investasi infrastruktur yang kurang tepat tidak memperbaiki masalah ini dan semakin memperburuk keadaan kelompok rentan.

Kota Semarang membutuhkan pendekatan baru dalam perencanaan mitigasi perkotaan multiskala (multiscale) jangka panjang dengan konflik sosial yang minimal untuk memecahkan masalah lingkungan & untuk menghadapi fenomena perubahan iklim. Terlepas dari kompleksitas perencanaan lintas skala (cross-scale), mekanisme adaptasi lokal yang ditunjukkan oleh kelompok rentan memberikan peluang untuk mengatasi masalah kota.

Proyek ini mencoba memanfaatkan mekanisme adaptif lokal sebagai strategi dalam perencanaan mitigasi perkotaan (urban mitigation planning) untuk wilayah pesisir yang rentan. Intervensi yang direncanakan berfokus pada keseimbangan pendekatan lunak & keras (soft and hard approaches), menekankan prinsip ketahanan sosial-ekologis perkotaan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah air berpusat pada wilayah di salah satu kampung pesisir yang rentan, Kemijen.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Semarang dengan mengajukan cara-cara alternatif dalam perencanaan kota, dengan fokus pada bagaimana melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan. Pemahaman tentang konteks lokal sangat diperlukan untuk menemukan dan menentukan kelebihan penduduk setempat, dan juga sekaligus memahami situasi kehidupan budaya mereka sebelum diusulkan pendekatan baru. Dalam kunjungan lapangan saya ke Semarang, banyak dijumpai mekanisme masyarakat beradaptasi menghadapi situasi yang ada. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali lebih dalam dan meneliti tentang mekanisme adaptasi mereka dan bagaimana hal ini dapat ditafsirkan sebagai peluang dalam perencanaan tata kota.

Menyeimbangkan pendekatan lunak & keras

Partisipasi publik mungkin menjadi peran penting dalam perencanaan mitigasi. Namun, untuk mengembangkannya menuju perencanaan yang tahan bahaya (hazard-resilient), kebijakan penggunaan lahan, investasi, program, dan tata kelola (governance) memainkan peran penting dalam membangun kota. Oleh karena itu, keseimbangan pendekatan keras dan lunak harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan perkotaan. Dalam penelitian ini elemen utama dari Kerangka Strategis terdiri dari Time Phase Planning, Multiscalar Planning & Stakeholder Engagement.

Pendekatan Keras: fase waktu (phase planning) & perencanaan multiscalar (multiscalar planning)

Penataan kota normatif di Indonesia cenderung hanya berpusat pada pendekatan keras atau dalam hal ini infrastruktur ‘keras’. Proses ini dapat dikembangkan dengan memperjelas tahapan implementasi berdasarkan waktu.

Dengan begitu, strategi pengembangan dapat dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu dan juga menyediakan pilihan untuk implementasi yang berbeda pada strategi yang tumpang tindih antar waktu. Hasil dari time phasing ini adalah untuk membuat tahap Progres Pengerjaan, sehingga memungkinkan implementasi proyek yang fleksibel.

Achieving Hazard-Resilient Coastline

Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan EPA (2011), berikut beberapa saran untuk pengembangan desain dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, lingkungan, dan mitigasi bahaya di wilayah pesisir. Saran ini disesuaikan dengan konteks situs Semarang seperti sebagai berikut:

  1. Strategi Penempatan
    • Mengintegrasikan risiko sebagai bagian dari tata guna lahan dan perencanaan kota dengan melakukan overlay proyeksi banjir ke dalam masterplan melalui Geographic Information System (GIS)
    • Proyeksi skenario banjir (yang mencakup informasi kondisi masa mendatang) pada wilayah pengembangan yang direncanakan untuk memeriksa kemungkinan dan prioritas wilayah untuk investasi, menambah strategi dan perangkat terkait skema keuangan, desain, kebijakan, dll yang sesuai. Perencanaan untuk membuat rencana mitigasi jangka panjang.
    • Mengidentifikasi kemungkinan pengembangan kawasan rawan dengan risiko minimal banjir /hazard-proof, untuk mendorong infill (pengisian).
    • Melestarikan kawasan hijau dan kawasan lingkungan yang penting serta menjadikannya sebagai bagian dari mitigasi dampak. Ini juga bisa diubah menjadi ruang publik.
    • Mempertimbangkan pengaruh dari daerah berkembang terhadap daerah lainnya.
  2. Strategi Desain
    • Mempertimbangkan kebutuhan lokal: kebutuhan infrastruktur, tipologi bangunan, kepadatan, sistem drainase dan resiko bahaya. Menyelaraskan rencana mitigasi yang mengurangi risiko dan mengintegrasikannya dengan rencana setempat.
    • Pertimbangan ketahanan dalam penempatan bangunan, dapat berbentuk penyesuaian penggunaan lahan seperti menempatkan bangunan penting di area yang lebih aman.
    • Air sebagai bagian dari kehidupan perkotaan, mengintegrasikan air sebagai bagian dari desain.
    • Mempertimbangkan pengertian masyarakat akan daerah, bangunan bersejarah, interaksi sosial dan aksesibilitas ketika merancang bangunan bertingkat.
    • Menyediakan alat dan bantuan teknis untuk implementasi lokal.
    • Mempertimbangkan bagaimana desain dan pengembangan terjadi berdasarkan perubahan iklim (dataran banjir, badai, curah hujan) dan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat dan perencanaan.
  3. Mengurangi Risiko dengan Relokasi
    • Meningkatkan infrastruktur yang ada dan membuat skema insentif dan investasi dalam mengakomodasi perubahan kondisi alam.
    • Memprioritaskan fasilitas masyarakat untuk relokasi, lokasi baru harus lebih mudah diakses.
    • Memprioritaskan bangunan penting untuk dipindahkan ke area yang lebih aman.
    • Menggunakan skema insentif di daerah rawan bahaya untuk mempromosikan dan mendorong relokasi.
    • Memastikan skema relokasi sesuai dan ditargetkan untuk kelompok yang paling rentan dan memastikan distribusi yang adil.

Pendekatan Lunak: keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement)

Pendekatan ‘lunak’ berlaku terutama untuk perilaku dan tindakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam tindakan pencegahan, mitigasi dan adaptasi (Smajgl et al., 2015; Sonego et al., 2013) seperti meninggikan bangunan, menyediakan dan mengelola kebersihan air. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan mitigasi perkotaan menggunakan pendekatan ‘keras’. Sebuah penelitian berargumen bahwa kombinasi pendekatan keras dan lunak dalam jangka panjang akan menghasilkan solusi yang lebih baik (Pagano et al. 2018) daripada hanya mengandalkan pendekatan keras.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap bencana. Dalam teori ekonomi, permintaan (demand) dipengaruhi oleh kemauan (willingness) dan kemampuan (ability) untuk membeli barang. Dalam beberapa kasus relokasi, kemauan sering kali didahulukan kemudian diikuti oleh kemampuan. Pemerintah seringkali mengambil inisiatif dan tindakan terlebih dahulu, seperti membangun rumah sosial baru. Tindakan yang menyediakan kemampuan ini seringkali mengabaikan aspek penting dari kemauan, seperti kesediaan masyarakat untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman atau ke perumahan sosial.

Berdasarkan studi kasus dan observasi lapangan, pemerintah tidak menginvestasikan waktu dan uang untuk pelibatan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Padahal, hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk merelokasi masyarakat. Terdapat pola dimana masyarakat di Semarang memiliki kemauan yang relatif rendah dan kemampuan yang rendah untuk merelokasi diri, mereka tidak memiliki pilihan dan preferensi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal mereka sekarang.

Dalam kerangka strategis ini, kearifan lokal atau mekanisme adaptif yang dihadirkan oleh masyarakat lokal menjadi aset berharga dalam proses pembangunan. Aset ini dikumpulkan melalui analisis yang diperoleh dari observasi, wawancara dan penelitian di beberapa komunitas lokal kampung atau desa di Semarang, salah satunya di Kecamatan Kemijen. Kearifan lokal ini menyajikan karakteristik sosio-kultural yang unik di mana untuk proses analisis replikabilitas diperlukan untuk menggeneralisasikan nilai-nilai dan aspek-aspek penting dari kearifan lokal yang ada (misalnya: kearifan lokal tentang metode teknis, dan kegiatan sosial-ekonomi, pola perilaku).

Usulan ini diajukan untuk mengimplementasikan proses transformasi perkotaan yang berusaha menekankan dan menyeimbangkan pendekatan soft (people empowerment) dan hard (hard infrastucture) melalui lapisan fisik dan nonfisik (Sosial Ekonomi, Tata Kelola, Tata Air, Penggunaan Lahan & Infrastruktur).

Potensi penerapan pada kegiatan sehari-hari

Partisipasi Lokal & Pemberdayaan Masyarakat

Banyak yang berpendapat bahwa partisipasi lokal berjalan tanpa pernah terlibat dalam proses perencanaan, dengan pemerintah setempat gagal memberikan kerangka kerja untuk partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini: mengidentifikasi dampak positif proyek, strategi penyerbukan silang (cross-pollination) dan pengetahuan lokal, mencari mediator yang sesuai, atau bekerja dengan masyarakat untuk melestarikan taman dan ruang publik. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memanfaatkan program sosial dalam perencanaan kota yang menggunakan jejaring sosial dan mengajak masyarakat untuk mengekspresikan dan memetakan kebutuhan dan tuntutan mereka sehingga dapat ditangani dan diintegrasikan ke dalam rencana desain.

Menyeimbangkan Pendekatan Lunak dan Keras dalam Perencanaan Mitigasi Perkotaan

Dalam konteks Indonesia, tidak ada bukti bahwa pemerintah pernah meminta pendapat untuk kebijakan dan prosedur dan lebih sering menggunakan pendekatan berorientasi hasil akhir untuk perumusan kebijakan dan proses perencanaan kota. Perencanaan normatif sebagaimana yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah tidak siap untuk diimplementasikan dalam skala lebih rendah untuk memberikan masyarakat kualitas setara skala perkotaan dalam skala lokal. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya kebutuhan untuk perencanaan strategis lebih lanjut dan membutuhkan solusi dari bawah ke atas (bottom-up) yang dapat berkontribusi pada perkembangan perangkat-perangkat baru saat ini. Perlu ditekankan bahwa tindakan mereka menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam proses perencanaan.

Proses keterlibatan partisipatif ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan lebih banyak diskusi antar pemangku kepentingan. Akan tetapi, hasil dari proses ini mungkin memberikan peluang kesepakatan yang lebih tinggi di kedua sisi.

Skenario: Peluang Adaptif

Penelitian ini mencoba memproyeksikan kemungkinan kondisi kota di masa depan terkait perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan besar bagi kota. Di Semarang, pendekatan baru mitigasi perkotaan harus segera diusulkan untuk mengakomodasi kegiatan sosial ekonomi di kota. Oleh karena itu, serangkaian rekomendasi dan pendekatan baru perlu disediakan bagi praktik perencanaan kota dengan menyeimbangkan pendekatan lunak dan keras. Dalam konteks Semarang, sebuah katalog berisi opsi-opsi tindakan akan sangat membantu penduduk setempat dalam mengambil keputusan apakah mereka harus memperbaiki rumahnya atau tidak. Katalog itu menyediakan instruksi perumahan dan utilitas dengan kualitas yang terjangkau dan terstandar, yang tetap memungkinkan fleksibilitas dan terbuka untuk interpretasi. Hal ini memberikan ruang untuk penyesuaian yang lebih adaptif sesuai dengan dinamika kota.

Kesimpulan

Ada sebuah peluang untuk mengintegrasikan mekanisme adaptif dan kearifan lokal melalui inisiatif dan perencanaan strategis yang tepat dalam menjawab permasalahan perkotaan. Secara spasial, mereka dapat mengungkapkan: di mana lahan yang mereka tempati atau gunakan. Sifat alami taktis mereka akan menciptakan keahlian secara operasional dengan mengembangkan taktik yang dapat berubah berdasarkan lokasi, di mana taktik yang ada dapat diterapkan dalam periode yang pendek atau lebih lama.

Partisipasi publik dalam perencanaan skala makro: inisiatif masyarakat

Dalam konteks Semarang, prakarsa yang dihadirkan oleh penduduk permukiman informal mengungkapkan nilai tambah lingkungan terbangun terkait banjir dan penurunan tanah. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan tindakan yang diambil dengan sadar (conscious act) dan evolusi eksperimental dari waktu ke waktu. Inisiatif masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan kota, terutama pengetahuan lokal mereka dalam persepsi spasial. Inisiatif ini, jika diterjemahkan dengan baik ke dalam kerangka strategis, mungkin juga dapat berdampak positif pada kebijakan dan peraturan perkotaan, dan mungkin memberikan pelajaran berharga bagi pemerintahan.

Oleh karena itu, kerangka kerja dukungan komunitas sangat penting untuk mengenali masalah, mengungkap potensi, menemukan solusi, dan hingga respons terencana untuk kebutuhan aktual. Setiap proposal intervensi pada perkotaan harus disusun sedemikian rupa untuk mengakomodasi pola penggunaan lokal dan kebutuhan mendesak, menyediakan hubungan kemitraan dan menghubungkan orang-orang dengan kebutuhan yang sama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berguna, dan yang terpenting kemitraan dengan pemerintah dibangun untuk memperluas program di lokasi lain. Kemitraan dengan komunitas lokal diperlukan jika tindakan mereka akan berdampak lingkungan.

Transferabilitas dan replikasi

Adaptasi pengetahuan lokal yang dikumpulkan harus memungkinkan transformasi melalui pengulangan dan untuk adaptasi terhadap dorongan lokal. Perlu diingat juga bagaimana dampak kegiatan yang dilipatgandakan terhadap sistem yang ada dan secara luas. Perdebatan Ini terbatas mengenai transferabilitas praktis (practical transferability) antara skala mikro-meso-makro, baik dengan peningkatan (scaling up) atau koordinasi dengan strategi pada level yang lebih tinggi. Rencana skala makro perlu dipertahankan dalam gambaran, karena mencerminkan tindakan terstruktur yang dikoordinasikan oleh sektor publik. Proyek tidak hanya tentang meningkatkan kondisi ruang fisik, tetapi juga untuk kolaborasi produksi, yang seringkali mengungkapkan kewirausahaan yang menjadi lebih jelas dan dihubungkan melalui jejaring sosial.

Ini menunjukkan pengalihan konsep desain dapat dilakukan dari skala kabupaten (skala meso) ke skala mikro melalui proyek percontohan. Namun dalam perencanaan mitigasi perkotaan, skala makro memainkan peran besar (dalam investasi dan tata kelola kebijakan secara umum). Oleh karena itu, tindakan yang dirasa terbaik adalah membangun kerangka umum pada skala makro dengan implementasi dilaksanakan pada skala meso dan mikro. Secara spasial, intervensi desain dapat dieksplorasi lebih jauh untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia, khususnya di sepanjang garis pantai. Ini akan menciptakan lebih banyak alternatif untuk intervensi desain dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk setempat dalam konteks yang berbeda. 

Salah satu langkah selanjutnya yang diambil adalah mengembangkan proses desain melalui pendekatan pemukim informal. Kesempatan untuk mendiskusikan rencana desain kepada orang-orang yang terdampak dari perencanaan akan menghasilkan strategi sosial yang lebih mendalam.

Selain itu, dalam menangani permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya merencanakan dalam skala kecil, tetapi juga skala yang lebih besar terutama jika menginginkan dampak yang lebih besar. Mulai sekarang kita sebaiknya berinvestasi pada pendekatan lunak dengan memberdayakan masyarakat dan juga komunitas dan tidak hanya mengandalkan investasi pada pendekatan yang keras.