KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

Delft – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) merupakan diskusi rutin yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft. Pada 13 Februari 2020, KOPI kembali diselenggarakan dengan mengangkat topik yang sebenarnya tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, sebuah fenomena yang hampir terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang ini, yaitu banjir di Ibukota. Di awal tahun 2020, Jakarta mendapat “hadiah” berupa banjir bandang, yang ikut menghadang beberapa kota penyangga seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. Masyarakat yang terdampak pada umumnya sudah tau apa yang menjadi penyebab banjir: kurangnya daerah resapan karena masifnya pembangunan dan pemukiman, tersumbatnya saluran air, sampah yang menumpuk di sungai, pengelolaan limbah yang buruk, curah hujan tinggi, dan masih banyak lagi. Walaupun sudah sadar akan penyebab dan dampak banjir, mengapa masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya belum mampu untuk menyelesaikan fenomena yang sudah terjadi selama ratusan tahun ini?

KOPI menghadirkan tiga pakar utama yaitu Suryadi yang merupakan dosen senior di Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, Aries yang sedang menempuh program PhD di IHE Delft, dan Daniel selaku kandidat PhD di bidang water management di Delft University of Technology (TU Delft). Kegiatan yang berlokasi di TPM Building kampus TU Delft dilaksanakan dengan presentasi dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ingrid Sitorus, selaku moderator yang merupakan lulusan master dari TU Delft di bidang transportasi, infrastruktur, dan logistik. Pemaparan dan diskusi membahas banjir yang terjadi di wilayah Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Banjir merupakan peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (UU 24/2007). Tidak dapat dipungkiri bahwa banjir merupakan fenomena yang kompleks dan sistemik meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, kebijakan, dan lain-lain. Namun, secara mengerucut, faktor-faktor tersebut dapat digeneralisasikan menjadi dua faktor yaitu faktor alam dan manusia, papar Aries. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, topografi dan morfologi sungai, dan kenaikan air laut. Ketidakmampuan suatu daratan untuk menampung volume limpasan air akan menyebabkan air mencari jalan keluar, sesuai dengan sifat air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke rendah. Faktor manusia terdiri dari penggunaan lahan yang tidak tepat. Dengan kata lain, tata guna lahan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, misalnya, suatu kawasan yang telah direncanakan sebagai daerah resapan atau penghijauan disalahgunakan sebagai kawasan pembangunan pemukiman, gedung perkantoran, dan bangunan industri. Ledakan populasi akibat fenomena urbanisasi juga menyebabkan banyaknya penduduk di Ibukota. Selain itu, masih terjadi fenomena penduduk meninggalkan sampah di daerah aliran sungai (DAS) yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan kesiapan pemerintah dalam menangani tumpukan sampah yang kian menggunung.

Berdasarkan pemaparan dari Daniel, pertumbuhan sampah lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan penduduk. Dengan kata lain, lebih banyak volume sampah yang bertambah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Ibukota. Pertumbuhan penduduk di Jakarta pada 2011-2018 relatif rendah dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 10-15 cm/tahun juga terjadi akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan sebagian daerah utara Jakarta terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir yang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan aspek materil.  Tidak dapat dipungkuri bahwa banyak daerah bantaran sungai yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar padahal seharusnya menjadi kawasan penyangga jika air sungai meluap. Penduduk yang bermukin di kawasan tersebut secara langsung membahayakan diri mereka dan meningkatkan risiko terjadinya banjir. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, salah satunya dengan melakukan penggusuran. Berbicara tentang aspek psikologis masyarakat yang terkena dampak penggusuran, Daniel memaparkan bahwa manusia secara psikologis tidak ada keinginan, tidak ada preferensi, dan tidak ada kemampuan (terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah) untuk pindah. Pemerintah yang meliputi Pemprov, Pemkot, Kementerian, serta badan penelitian terkait perlu melakukan peningkatan pada berbagai aspek, seperti koordinasi antar institusi, operation and maintenance, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian penggunaan lahan. Badan-badan penelitian dibawah kementerian, institusi pemerintah, dan universitas perlu berkolaborasi sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar formalitas namun dapat diterapkan dan dibiayai untuk keberlanjutannya.

Walaupun investasi cukup banyak diberikan untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, kolam retensi, kanal, dan pompa, namun kurangnya kegiatan operation and maintenance menyebabkan keberjalanannya kurang optimal, pompa rusak, dan tersumbatnya saluran. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan dan implementasi asset management yang memadai sehingga semangat untuk membangun tidak sama dengan semangat untuk merawat. Hal ini tercermin dari banyaknya sedimentasi pada saluran gorong-gorong, rusaknya pompa, rusaknya pintu air, rusaknya sistem peringatan banjir, serta tumpukan sedimentasi di kanal dan sungai yang mengurangi kapasitas daya tampung air. Suryadi mengatakan perlu dilakukan pemantauan pada normalisasi dan naturalisasi, yang merupakan tindakan untuk mengembalikan daerah aliran air pada kondisi awal dan berusaha bekerjasama dengan alam untuk mengendalikan banjir. Misalnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang semakin menyempit akibat bangunan liar disekitar bantaran kali, dapat dikembalikan seperti kondisi awal dengan tanaman penampung luapan air di sekitarnya. Jika kegiatan operation dan maintenance di daerah aliran sungai dan sistem drainase di Jakarta dilakukan dengan baik, hal ini dapat mengurangi potensi banjir hingga 40%. Kurangnya konsistensi kebijakan serta masalah pembagian kewenangan dan sistem politik juga memicu terjadinya banjir. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan “law enforcement” secara ketat untuk menghindari eksploitasi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Suryadi juga memaparkan Belanda sebagai contoh, bahwa normalisasi dilakukan dengan aktivitas perawatan secara berkala yang dipantau secara ketat dan naturalisasi diterapkan dengan menjaga kondisi sungai dan sekitarnya serta dengan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Fenomena banjir merupakan hal yang sangat kompleks dan sistemik, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan perlu solusi dari aspek teknis maupun non-teknis. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi perlu melakukan usaha lebih untuk menyediakan solusi berupa infrastruktur pengendali banjir yang dilengkapi dengan kemampuan operation dan maintenance yang memadai. Selain itu, isu sosial yang terjadi di masyarakat juga perlu diselesaikan, karena banyak solusi teknis yang sudah berjalan tidak dibarengi dengan solusi sosial yang memadai, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam penanggulangan banjir masih minim.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI-Delft-Aries-Purwanto

Direct Link

KOPI-DELFT-Daniel-Sihombing

Direct Link

KOPI-Delft-F.X.-Suryadi

Direct Link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.