KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

Delft, 18 November 2019 – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft merupakan kolokium yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di kota Delft, Belanda, untuk menjadi wahana diskusi rutin terkait isu-isu tertentu. Kegiatan kali ini mengangkat isu yang sedang hangat di Indonesia yaitu mengenai rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Pada hari Jumat, 15 November 2019, KOPI menghadirkan empat orang narasumber yang akan membahas visi pemerintah dalam pemindahan ibukota serta mengkajinya dari berbagai sudut pandang keilmuan, yaitu lingkungan, pengembangan wilayah atau geospasial, dan ekonomi. Narasumber kami adalah James Zulfan (James) yang merupakan peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga lulusan S2 dari IHE Delft Institute for Water Education, Agung Indrajit (Agung) yang sedang menempuh PhD di bidang Architecture and Built Environment di Delft University of Technology, Aldy Gustinara (Aldy) yang sedang menempuh PhD di bidang Economics of Technology and Innovation di Delft University of Technology, dan Floriana Ayumurti (Ayu) yang merupakan lulusan S2 Water Management di Delft University of Technology. Berlokasi di TPM Building Hall A, Delft University of Technology, para narasumber memberikan pemaparan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Bramka Arga Jafino, seorang kandidat PhD di bidang Policy Analysis di Delft University of Technology.

Alasan pemindahan ibukota seringkali dikaitkan dengan masalah populasi dan ruang gerak di Jakarta yang semakin padat sehingga menyebabkan macet, permasalahan udara, permasalahan lingkungan, dan tidak meratanya ekonomi (Bappenas, 2019). Hal ini membuat pemerintah merasa perlu mencari solusi untuk mengurangi beban kota Jakarta dengan memindahkan ibukota ke lokasi yang lebih layak untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Link youtube pemaparan 01 Opening :
https://www.youtube.com/watch?v=3RCtDvueJd0

Melirik permasalahan ibukota dari aspek lingkungan, Ayu mengatakan bahwa Jakarta menempati posisi ke-7 untuk kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index (AQI) dimana sudah melebihi ambang batas toleransi. Bahkan, pada Oktober 2019, kualitas udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan AirVisual. 61% sungai tercemar berat (DLH DKI Jakarta) dan hampir 90% air tanah tercemar bakteri yang berbahaya bagi manusia menurut Sekretaris Dijten CK Kementerian PUPR. Jakarta mengalami penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 15 cm/tahun (Abidin, H.Z., et al., 2011) akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta, khususnya bagian utara, terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir. Pulau Kalimantan menjadi alternatif pemerintah untuk memindahkan Ibukota, tepatnya di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai yang terletak di wilayah pemanfaatan hasil hutan kayu dan merupakan habitat hewan-hewan endemik mengingat lokasinya yang terletak di daerah aliran sungai Jembayan. Total area untuk rancangan ibukota baru diperkirakan sebesar 180.000 Ha, dimana 51% dari area ini akan dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (Kementerian PUPR, 2019). Artinya, 49% lahan hijau akan dirombak menjadi pemukiman, perkantoran, dan infrastruktur pendukung yang dapat berimplikasi pada berkurangnya lahan hijau sebagai “carbon sink” (kemampuan suatu wilayah untuk menyerap CO2), infiltrasi air,peningkatan emisi karbon, dan berkurangnya populasi satwa akibat konversi habitat yang dapat mengancam jalur migrasi (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, 2019).

Link youtube pemaparan 02 Floriana Ayumurti :
https://www.youtube.com/watch?v=bNvIwvcgzgc 

Dari kacamata geospasial, Agung mengatakan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan dapat mengalami berbagai tantangan walaupun lokasinya terletak di tengah dan relatif aman terhadap gempa dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tantangan yang perlu menjadi pertimbangan adalah mengenai peran pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, juga terdapat kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pertimbangan dari aspek urban planning yang menjadi tantangan adalah standar layanan urban, finansial, aturan-aturan sektor, kepemerintahan, feasibility, dan kemampuan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan/sustainability. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045, pemerintah mengharapkan ibukota baru dapat diproyeksikan sebagai “smart capital city – sustainable and competitive” dimana segala aspek seperti livable, safe, green, smart, dan competitive harus terpenuhi (Bappenas). Aspek-aspek tersebut harus ditopang oleh kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, dan sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip technology, policy, and organization (Chourabi et al, 2012). Agung juga menegaskan bahwa kunci kota yang berkelanjutan bukan ditentukan oleh seberapa canggihnya teknologi, namun terletak pada kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing.

Link youtube pemaparan 03 Agung Indrajit :
https://www.youtube.com/watch?v=KFp-1wt2JYc

Aldy memberikan pemaparan dari sudut pandang ekonomi. Konsentrasi penduduk Indonesia terpusat di pulau Jawa, dimana perbandingan persentase antara jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) hampir sama, yaitu sekitar 58% (Badan Pusat Statistik), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional tersentralisasi di Pulau Jawa. Menurut BAPPENAS, pemindahan ibukota tidak akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Namun, berdasarkan penelitian dari INDEF, dapat terjadi shock pada pendanaan pemerintah karena additional government spending. Berdasarkan penelitian tersebut, Aldy memaparkan bahwa dampaknya adalah tidak adanya perubahan sektoral secara signifikan, real investment tidak berubah, dan meningkatnya pengeluaran pemerintah karena pemindahan ibukota baru. Terdapat dua skenario pembiayaan pemindahan ibukota, yaitu Rp 1466 T dan Rp 2323 T yang bersumber dari APBN, SBSN, dan swasta (Bappenas). Hal ini disinyalir dapat berdampak pada defisitnya APBN dikarenakan trend menunjukkan pendapatan lebih kecil dari belanja negara yang dikeluarkan setiap tahunnya. Untuk Kalimantan sendiri, kegiatan ekonomi juga tersentralisasi di Kalimantan Timur, yaitu sekitar 53% dari total PDB di pulau Kalimantan (Sumber: Pribadi – Diolah berdasarkan data dari World Input-Output Table dan BPS). Melihat trend kontribusi sektor jasa terhadap pendapatan negara dan laju produktivitas yang meningkat, ke depannya struktur ekonomi dapat ditopang dari sektor jasa. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai peningkatan hutang negara, perdagangan global, resesi global, dan hal-hal lainnya yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.

Link youtube pemaparan 04 Aldy Gustinara :
https://www.youtube.com/watch?v=uuGz57wa9TI

James Zulfan, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan pemaparan terkait rencana dan visi pemerintah dalam pemindahan ibukota. Pengembangan infrastruktur yang memadai tentunya diperlukan untuk mengakomodir ibukota baru seperti jalan, jalan tol, lajur sepeda, dan transportasi berbasis rel. Pada 2019-2021, pemerintah akan melakukan tahap perencanaan. Tahap sayembara sedang berjalan untuk dipilih desain terbaik dan hasilnya akan diintegrasikan dengan desain dari konsultan PUPR. Ibukota direncanakan pindah per tahun 2024. Menurut James, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah ketersediaan air. Kebutuhan air baku adalah sebanyak 6900 lt/s, sedangkan kemampuan lokasi tersebut hanya bisa menopang sebanyak 3000 lt/s. Di sekitar kota Balikpapan dan Samarinda sudah terdapat 6 bendungan yang dimanfaatkan oleh warga lokal untuk keperluan rumah tangga dan irigasi. Jika disambungkan dengan pipa air akan mahal sekali biayanya, maka diperlukan adanya bendungan air khusus untuk wilayah ibukota baru yang diimbangi dengan adanya pengendalian banjir dan infrastruktur drainase yang handal. Rencananya akan dibangun 8 bendungan baru dengan memakai sistem smart control.

Link youtube pemaparan 05 James Zulfan :
https://www.youtube.com/watch?v=Si7FxsTbj2A

Pada sesi diskusi, pemindahan ibukota menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya terkait dampak pemerataan ekonomi. Penentuan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota, yang sudah menjadi pusat ekonomi di Pulau Kalimantan, dikhawatirkan tidak bisa mewakili visi pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi. Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan, juga dikhawatirkan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, kecuali jika ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa menarik banyak investor. Namun, di sisi lain, pemindahan pusat pemerintahan juga dapat membuka peluang untuk mengawali pengembangan sektor bisnis dan ekonomi sehingga nantinya dapat menjadi pusat ekonomi dan mendukung pemerataan ekonomi secara perlahan-lahan. Hal lain yang didiskusikan adalah terkait isu lingkungan, seperti pentingnya AMDAL untuk memperoleh izin tata ruang. AMDAL bersifat dinamis dan dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan jika ada urgensi dan kebutuhan demikian. Pemindahan ibukota dan peningkatan penduduk juga dikhawatirkan dapat memacu risiko lingkungan seperti kebakaran hutan, karena walaupun terbilang aman, risiko kebakaran masih ada. Pemindahan ibukota juga akan memiliki kontribusi yang kecil terhadap revitalisasi sungai di Jakarta karena penyebab pencemaran mayoritas berasal dari perumahan warga. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan merupakan salah satu strategi mitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, namun terdapat prioritas-prioritas proyek nasional lain untuk mencabut akar permasalahan yang ada, sehingga IKN dan proyek-proyek lainnya harus dapat berjalan beriringan.

Pemindahan ibukota adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan revolusioner, sehingga perlu dikaji dari berbagai disiplin keilmuan guna mewujudkan kota yang pintar dan berkelanjutan. Jangan sampai lingkungan menjadi aspek yang selalu dikorbankan untuk menyokong aspek-aspek lainnya. Harapannya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan dengan matang potensi dampak yang bisa timbul dari pemindahan ibukota, misalnya dengan mempertimbangkan mitigasi bencana kebakaran. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat perlu bekerjasama menyumbangkan kompetensinya serta mengedepankan pentingnya aksesibilitas data dan keterbukaan dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, eksekusi, dan pemantauan calon ibukota baru ini.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI Delft-Agung-Geospatial

Direct Link

KOPI Delft-Aldy-Ekonomi

Direct Link

KOPI Delft-Ayu-Lingkungan

Direct Link

KOPI Delft-James-PUPR

Direct Link