KOPI Delft: How Governments Open Their Data – Ahmad Luthfi

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft) menggelar kegiatan rutin diskusinya yang bernama Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft. Pada kesempatan ini Ahmad Luthfi, mahasiswa doktoral di fakultas Technology, Policy, and Management memaparkan risetnya tentang pengembangan decision support tool untuk pengambilan keputusan terkait open data pada institusi publik.

Di zaman keterbukaan informasi saat ini, data yang dibagikan oleh pemerintah, sebagai lembaga yang  berkewajiban dalam mengatur kehidupan masyarakat, merupakan hal yang dirasa vital bagi banyak pihak. Beberapa manfaat dari keterbukaan data antara lain: (i) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan, (iii) meningkatkan penegakan hukum dan kebijakan, (iv) mendorong pembangunan yang inklusif, serta (v) mendorong inovasi baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat luas. Untuk mendorong keterbukaan data di Indonesia, pemerintah telah mencetuskan beberapa undang undang seperti UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU No 23 tahun 2014 yang memiliki semangat meningkatkan inovasi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan – peraturan tersebut melandasi beberapa langkah strategis yang sedang dijalankan, seperti tercetusnya ide open government yang kemudian didetilkan lebih lanjut pada RPJMN 2015-2019. Meskipun usaha yang dilakukan sudah cukup banyak, berdasarkan survey tentang Open Data Readiness yang diadakan oleh Open Data Barometer, Indonesia hanya menduduki peringkat 38. Hal ini menandakan masih luas ruang bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan datanya.

Adapun salah satu tantangan dari keterbukaan data di Indonesia adalah banyaknya institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membuka data. Di tingkat nasional, setidaknya ada tujuh institusi yang memiliki hak dan kewajiban: Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kompleksnya mekanisme pengambilan keputusan tersebut melatarbelakangi proyek riset empat tahun Ahmad yang bertujuan untuk mengembangkan decision support tool yang dapat menimbang potensi manfaat dan resiko dari membuka suatu data. Harapannya tool yang dikembangkan pak Luthfi dapat mempercepat proses pembukaan data oleh pemerintah tanpa mengurangi kualitas pengambilan keputusan untuk membuka data itu sendiri.

Langkah awal proyek penelitian Ahmad yang telah dijalani adalah mebuat framework yang dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan yang terjadi. Ahmad mengadopsi konsep Institutional Design yang mulanya diciptakan oleh peneliti dari TU Delft. Konsep ini sudah umum dipakai oleh pemerintah Belanda untuk merancang regulasi serta langkah strategis dalam mengimplementasikan suatu teknologi baru. Berdasarkan konsep ini, Ahmad mengembangkan IDMF (Institutional Decision-making Framework of Opening Data, lihat Gambar di bawah) untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan di Indonesia. Penekanan yang diberikan oleh Ahmad dalam presentasinya adalah faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait keterbukaan data tidak hanya faktor technology, tetapi juga institutional (bagaimana institusi – institusi terkait dirancang) serta process (bagaimana hubungan antar institusi serta hubungan institusi dengan pengguna data dirancang). Dua faktor inilah yang sering dilupakan dalam pembahasan publik meskipun dua faktor tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan keterbukaan data Indonesia.