KOPI Delft Espresso

KOPI Delft Espresso kembali hadir dengan tema yang selalu menarik untuk diperbincangkan, yaitu “Kebijakan Pengembangan Energi di Indonesia”. Kali ini PPI Delft bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda kedatangan tamu dari Dewan Energi Nasional, yaitu Bapak Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, Bapak Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT, dan Ibu Dra. Suharyati. Adapun Bapak Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc berhalangan hadir.

Pada acara yang dihadiri sekitar 25 peserta tersebut, Pak Tumiran sebagai perwakilan akademisi di DEN menjelaskan kondisi tata kelola energi di Indonesia saat ini. Beliau menekankan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan energi agar tidak lagi menjadikan energi hanya sebagai komoditas, namun memandangnya sebagai “energi” yang memberi nilai tambah. Beberapa data produksi dan pemanfaatan energi dipaparkan. Selain data bahwa mengenai produksi migas yang masih di bawah kebutuhan nasional, di sisi lain Indonesia masih menjadi salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia ketika cadangan yang dimiliki tidak terlalu besar. Menurut beliau, saat ini Indonesia masih membutuhkan energi tersebut untuk pertumbuhan nasional. Alih-alih sebagai komoditi yang diekspor, akan lebih bijak jika produksi batu bara tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Energi yang dihasilkan, menurut beliau, semestinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kebutuhan produktif, khususnya untuk daerah di luar Jawa & Bali.

Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, beliau juga memaparkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur energi (seperti pembangkit listrik, dll), agar menggunakan produk atau hasil karya anak bangsa. Apabila komponennya belum bisa diproduksi di dalam negeri, setidaknya perakitan komponen yang dibeli dari luar negeri. Hal ini perlu dimulai dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian ada transfer pengetahuan dan diharapkan nantinya Indonesia bisa memproduksi sendiri dan tidak selalu menjadi negara konsumen. Sayangnya, hal tersebut sulit direalisasikan karena di sisi lain, komponen impor merupakan objek pajak dan hal ini pada akhirnya menjadikan biaya produksi dalam negeri menjadi lebih mahal dan kalah bersaing. Sebagai salah satu solusinya, beliau mengambil contoh bagaimana negara Tiongkok membeli produk teknologi untuk ditiru dan dibuat di negara mereka dengan biaya yang lebih rendah, sembari meningkatkan kualitas produknya.

Lalu bagaimana pandangan beliau mengenai sustainable energy? Beliau menyampaikan bahwa saat ini Indonesia perlu memprioritaskan pengembangan ekonominya. Untuk mencapai hal itu, Indonesia memerlukan pasokan energi yang besar dan murah. Oleh karena itu, bisa dimengerti bila penggunaan batu bara masih menjadi pilihan utama. Penggunaan EBT akan menyusul ketika kebutuhan energi sudah tidak lagi bertambah. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagai negara berkembang kurang bijak bila dibandingkan dengan negara maju yang sudah mampu menerapkan energi baru dan terbarukan (EBT). Meski demikian, riset dan pengembangan EBT tetap harus dimulai dan didukung oleh pemerintah, yang saat ini diwujudkan dalam bentuk dukungan pendanaan untuk riset, regulasi, dan diikutsertakannya EBT dalam kebijakan jangka panjang pemerintah RI. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menceritakan keluhan dari para pengusaha di bidang EBT, seperti geotermal, mengenai tingginya risiko dan ketidakpastian dalam industri tersebut, sehingga menurunkan minat para pengusaha untuk merambah bidang tersebut.

Di tingkat tatanan yang lebih kecil, penggunaan EBT dapat mulai dilakukan untuk konsumen dengan tingkat ekonomi atas. Beliau menyampaikan gagasan agar rumah-rumah dengan tingkat ekonomi atas atau golongan mampu didorong untuk menggunakan sustainable energy seperti sinar matahari. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan tarif listrik progresif yang dibuat sedemikian rupa agar masyarakat yang mampu cenderung memilih EBT. Sedangkan energi konvensional bisa diprioritaskan untuk golongan menengah ke bawah.

Mengenai regulasi, DEN juga mengusulkan agar kebijakan mengenai pajak dan royalti harus diawali dengan penyediaan infrastruktur agar menarik investor, dan bukan membuat kebijakan pajak dan royalti setelah sebuah sektor telah berkembang.

Di akhir presentasi, Pak Tumiran dan Pak Dwi juga menyampaikan harapannya agar para mahasiswa dan peneliti bisa mengembangkan sektor energi di Indonesia, terutama EBT melalui risetnya.