Undangan KOPI Delft 10

Pada Kopi Delft ke-10, PPI Delft mendapat kesempatan untuk berbagi mengenai pemeriksaan forensik POLRI pada:
Hari: Jum’at, 29 Mei 2009
Jam: 16.00 s/d 18.00 CET
Tempat: Ruangan 2.02, CiTG

Pembicara adalah tenaga Pemeriksa di instansi Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI.

Nama : Ahmad Fadilan, SSi., MSi.

Pangkat / NRP : AKP / 78020926

Jabatan terakhir : Panit Kimbiotoksfor Labfor Bareskrim Polri Cab. Plg.

Pengalaman dinas : 5 (lima) tahun di Labfor Bareskrim Polri

Aktivitas terakhir : Partisipan Program Double Degree ILDM Bappenas-NESO, UNSRI – UNESCO-IHE

Kontak : (e-mail) ellands_dw@yahoo.com

ABSTAKSI: PEMERIKSAAN FORENSIK POLRI

Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban umat manusia yang terus berkembang telah menghantarkan semua elemen mesyarakat semakin terbuka dan melek iptek serta sadar hukum dan aturan. Era reformasi yang telah bergulir lebih dari satu dasawarsa juga telah menghantarkan organisasi POLRI mereformasi dirinya, berubah menjadi institusi sipil yang profesional dan lebih humanis. Dengan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam negeri, pelindung serta pengayom masyarakat, dan sebagai aparat negara penegak hukum, maka POLRI telah banyak melakukan langkah maju, terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu persoalan hukum atau perkara kriminal, dimana peran proses penyidikan ilmiah (Scientific Crime Investigation) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme dan kinerja POLRI dewasa ini. Tidak tanggung-tanggung, tercatat lumayan banyak kasus-kasus besar yang berhasil terungkap berkat proses sains ini. Apa, bagaimana, seperti apa mekanismenya dan siapa yang ada dibalik peran ini?

Lembaga Laboratorium Kriminal Forensik POLRI sesungguhnya sudah cukup lama berdiri. Namun demikian, selama ini istilah forensik hanya identik dengan pemeriksaan terhadap mayat, sehingga kebanyakan masyarakat awam berfikir bahwa pemeriksaan forensik yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh instansi Polri hanya untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan sebab musabab suatu kematian. Pemahaman ini tidak seluruhnya benar, karena faktanya bahwa pada saat ini, untuk seluruh kasus dugaan tindak pidana maupun perdata, dalam proses penyidikan maupun penyelidikannya melibatkan pemeriksaan secara teknik kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI. Bahkan, sebagian besar masyarakat awam belum mengetahui bahwasanya lembaga Laboratorium Forensik POLRI juga menyediakan jasa pemeriksaan yang bersifat non-pro-justisia, atau pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan dan atas permintaan serta untuk kepentingan masyarakat, dan bukan hanya untuk kepentingan suatu perkara kriminal.

Dengan modal SDM pemeriksa forensik yang mempunyai keahlian masing-masing yang bersifat khusus di bidangnya, dan didukung oleh peralatan pemeriksaan yang berbasiskan teknologi terkini, serta perangkat lunak berupa sistem perundangan, manajemen internal, tupoksi, perkembangan metode pemeriksaan ilmiah dan teknologi terkini serta kerjasama dan link dengan instansi terkait, maka sudah selayaknya semua elemen masyarakat mengetahui atau minimal mengenal lembaga yang satu ini. Tidak hanya untuk antisipasi apabila kebetulan mempunyai persoalan yang terkait dengan persoalan hukum dan kewenangan penyidikan POLRI, tetapi juga untuk kepentingan lainnya yang bersifat umum dan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari (misalnya bisnis).

Dalam kesempatan yang terbatas ini, pembicara akan memperkenalkan mahluk apa yang namanya Labfor Polri itu, mulai dari sisi eksistensi organisasinya, kemampuan dan bidang pemeriksaan yang menjadi keahlian dan kewenangannya, sampai kepada pengenalan tentang sistem peradilan kriminal di Indonesia dan hubungan dengan hak dan kewajiban setiap kita sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan kedudukannya di hadapan hukum dan peraturan perundangan. Semoga dengan meluangkan sedikit waktu kita bersama-sama bisa saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasan. (Serta, satu lagi, agar tidak menjadi ’korban’ konspirasi aparat hukum yang mungkin saja ’nakal’, dikarenakan ketidaktahuan kita akan hak dan kewajiban kita dalam proses hukum, hehehe, yang ini bonus saja!).

Leave a Comment