sliderweb2
InDelftnesia 2021: Soto van Indonesisch
sliderweb1
previous arrow
next arrow

Merakit Kembali Kota Semarang

Ditulis oleh Widasari Yunida
Diterjemahkan dan diedit oleh Julivius Prawira

(Kerangka kerja strategis untuk Kota Semarang, sebuah eksplorasi mekanisme adaptasi lokal dalam Urban Mitigation Planning)

Artikel ini ditulis berdasarkan tesis kelulusan Re-Assembling Semarang City. Untuk lebih lengkapnya, bisa diakses pada tautan berikut. Laporan ini dimaksudkan untuk menampilkan spektrum dan ruang lingkup penelitian mulai dari teoritis hingga praktek lapangan, dari analisis hingga elaborasi desain dalam urban mitigation planning.

Menggunakan Semarang, kita akan mendalami mengenai soft approach dan hard approach dalam urban mitigation resilience planning. Kegiatan ini akan ditinjau melalui perspektif sosial dan ketahanan ekologis dan juga positioning urban design (baik dari arsitektur, landscape, dan perencanaan). Kampung Kemijen di Semarang, Indonesia sebagai daerah terpilih akan didalami lebih lanjut untuk menunjukkan mekanisme adaptasi lokal oleh penduduk setempat dalam menghadapi banjir.

Banyak yang berpendapat bahwa partisipasi lokal terus berlangsung bersamaan (parallel: tidak bersentuhan) dengan proses perencanaan. Pemerintah setempat (local authority) gagal memberikan kerangka kerja untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan desain top-down bagi komunitas tidak dapat menyediakan ruang layak huni dan berkualitas baik dalam skala lingkungan. Sebagai permulaan; Bagaimana saya, sebagai desainer perkotaan, menyesuaikan situasi ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat?

Semarang dan Pembangunannya

Semarang merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting sejak jaman Belanda. Terletak di bagian utara Pulau Jawa, Indonesia, ekonomi di kota Semarang berkembang dengan pesat. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan perencanaan infrastruktur yang baik. Isu air seperti banjir telah menjadi sahabat karib Semarang. Kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah semakin mengancam Kota Semarang, terutama daerah pesisirnya.

Beberapa intervensi untuk menghadapi masalah ini telah diimplementasi, namun intervensi ini tidak dipersiapkan untuk menghadapi masalah mendatang yang tidak pasti. Mengandalkan infrastruktur semata tentunya akan menghabiskan banyak biaya dan sekalinya dibangun, fungsi infrastruktur tersebut tidak mudah untuk diubah. Selain itu, kerap muncul pertanyaan ketika situasi mendesak, apakah infrastruktur yang dibangun berorientasi pada kuantitas (cepat dan banyak) atau kualitas (baik dan tahan lama)?

Masing-masing adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama, intervensi berorientasi kuantitas terkadang harus datang dari pemerintah (top down) (misalnya, bagaimana cara merelokasi orang ke lokasi perumahan baru dengan cepat), sedangkan kualitas lebih berbicara tentang pendekatan merakyat (bottom up). Ketika kualitas terjamin, rakyat akan termotivasi secara alami untuk bertindak.

Ketika warga tidak termotivasi untuk relokasi, warga yang lebih memilih tinggal sudah menunjukkan mekanisme adaptasinya sendiri dalam menghadapi banjir, dengan cara meninggikan lantai bangunan atau melakukan intervensi sederhana seperti membuat tanggul kecil untuk menahan air. Untuk proyeksi jangka panjang, tanpa adanya penanggulangan yang layak dalam skala yang lebih besar, tindakan yang telah diambil akan menurunkan kualitas hidup dan mengganggu kesejahteraan masyarakat dan kota. Pembangunan kota yang tidak merata dan investasi infrastruktur yang kurang tepat tidak memperbaiki masalah ini dan semakin memperburuk keadaan kelompok rentan.

Kota Semarang membutuhkan pendekatan baru dalam perencanaan mitigasi perkotaan multiskala (multiscale) jangka panjang dengan konflik sosial yang minimal untuk memecahkan masalah lingkungan & untuk menghadapi fenomena perubahan iklim. Terlepas dari kompleksitas perencanaan lintas skala (cross-scale), mekanisme adaptasi lokal yang ditunjukkan oleh kelompok rentan memberikan peluang untuk mengatasi masalah kota.

Proyek ini mencoba memanfaatkan mekanisme adaptif lokal sebagai strategi dalam perencanaan mitigasi perkotaan (urban mitigation planning) untuk wilayah pesisir yang rentan. Intervensi yang direncanakan berfokus pada keseimbangan pendekatan lunak & keras (soft and hard approaches), menekankan prinsip ketahanan sosial-ekologis perkotaan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah air berpusat pada wilayah di salah satu kampung pesisir yang rentan, Kemijen.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Semarang dengan mengajukan cara-cara alternatif dalam perencanaan kota, dengan fokus pada bagaimana melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan. Pemahaman tentang konteks lokal sangat diperlukan untuk menemukan dan menentukan kelebihan penduduk setempat, dan juga sekaligus memahami situasi kehidupan budaya mereka sebelum diusulkan pendekatan baru. Dalam kunjungan lapangan saya ke Semarang, banyak dijumpai mekanisme masyarakat beradaptasi menghadapi situasi yang ada. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali lebih dalam dan meneliti tentang mekanisme adaptasi mereka dan bagaimana hal ini dapat ditafsirkan sebagai peluang dalam perencanaan tata kota.

Menyeimbangkan pendekatan lunak & keras

Partisipasi publik mungkin menjadi peran penting dalam perencanaan mitigasi. Namun, untuk mengembangkannya menuju perencanaan yang tahan bahaya (hazard-resilient), kebijakan penggunaan lahan, investasi, program, dan tata kelola (governance) memainkan peran penting dalam membangun kota. Oleh karena itu, keseimbangan pendekatan keras dan lunak harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan perkotaan. Dalam penelitian ini elemen utama dari Kerangka Strategis terdiri dari Time Phase Planning, Multiscalar Planning & Stakeholder Engagement.

Pendekatan Keras: fase waktu (phase planning) & perencanaan multiscalar (multiscalar planning)

Penataan kota normatif di Indonesia cenderung hanya berpusat pada pendekatan keras atau dalam hal ini infrastruktur ‘keras’. Proses ini dapat dikembangkan dengan memperjelas tahapan implementasi berdasarkan waktu.

Dengan begitu, strategi pengembangan dapat dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu dan juga menyediakan pilihan untuk implementasi yang berbeda pada strategi yang tumpang tindih antar waktu. Hasil dari time phasing ini adalah untuk membuat tahap Progres Pengerjaan, sehingga memungkinkan implementasi proyek yang fleksibel.

Achieving Hazard-Resilient Coastline

Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan EPA (2011), berikut beberapa saran untuk pengembangan desain dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, lingkungan, dan mitigasi bahaya di wilayah pesisir. Saran ini disesuaikan dengan konteks situs Semarang seperti sebagai berikut:

  1. Strategi Penempatan
    • Mengintegrasikan risiko sebagai bagian dari tata guna lahan dan perencanaan kota dengan melakukan overlay proyeksi banjir ke dalam masterplan melalui Geographic Information System (GIS)
    • Proyeksi skenario banjir (yang mencakup informasi kondisi masa mendatang) pada wilayah pengembangan yang direncanakan untuk memeriksa kemungkinan dan prioritas wilayah untuk investasi, menambah strategi dan perangkat terkait skema keuangan, desain, kebijakan, dll yang sesuai. Perencanaan untuk membuat rencana mitigasi jangka panjang.
    • Mengidentifikasi kemungkinan pengembangan kawasan rawan dengan risiko minimal banjir /hazard-proof, untuk mendorong infill (pengisian).
    • Melestarikan kawasan hijau dan kawasan lingkungan yang penting serta menjadikannya sebagai bagian dari mitigasi dampak. Ini juga bisa diubah menjadi ruang publik.
    • Mempertimbangkan pengaruh dari daerah berkembang terhadap daerah lainnya.
  2. Strategi Desain
    • Mempertimbangkan kebutuhan lokal: kebutuhan infrastruktur, tipologi bangunan, kepadatan, sistem drainase dan resiko bahaya. Menyelaraskan rencana mitigasi yang mengurangi risiko dan mengintegrasikannya dengan rencana setempat.
    • Pertimbangan ketahanan dalam penempatan bangunan, dapat berbentuk penyesuaian penggunaan lahan seperti menempatkan bangunan penting di area yang lebih aman.
    • Air sebagai bagian dari kehidupan perkotaan, mengintegrasikan air sebagai bagian dari desain.
    • Mempertimbangkan pengertian masyarakat akan daerah, bangunan bersejarah, interaksi sosial dan aksesibilitas ketika merancang bangunan bertingkat.
    • Menyediakan alat dan bantuan teknis untuk implementasi lokal.
    • Mempertimbangkan bagaimana desain dan pengembangan terjadi berdasarkan perubahan iklim (dataran banjir, badai, curah hujan) dan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat dan perencanaan.
  3. Mengurangi Risiko dengan Relokasi
    • Meningkatkan infrastruktur yang ada dan membuat skema insentif dan investasi dalam mengakomodasi perubahan kondisi alam.
    • Memprioritaskan fasilitas masyarakat untuk relokasi, lokasi baru harus lebih mudah diakses.
    • Memprioritaskan bangunan penting untuk dipindahkan ke area yang lebih aman.
    • Menggunakan skema insentif di daerah rawan bahaya untuk mempromosikan dan mendorong relokasi.
    • Memastikan skema relokasi sesuai dan ditargetkan untuk kelompok yang paling rentan dan memastikan distribusi yang adil.

Pendekatan Lunak: keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement)

Pendekatan ‘lunak’ berlaku terutama untuk perilaku dan tindakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam tindakan pencegahan, mitigasi dan adaptasi (Smajgl et al., 2015; Sonego et al., 2013) seperti meninggikan bangunan, menyediakan dan mengelola kebersihan air. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan mitigasi perkotaan menggunakan pendekatan ‘keras’. Sebuah penelitian berargumen bahwa kombinasi pendekatan keras dan lunak dalam jangka panjang akan menghasilkan solusi yang lebih baik (Pagano et al. 2018) daripada hanya mengandalkan pendekatan keras.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap bencana. Dalam teori ekonomi, permintaan (demand) dipengaruhi oleh kemauan (willingness) dan kemampuan (ability) untuk membeli barang. Dalam beberapa kasus relokasi, kemauan sering kali didahulukan kemudian diikuti oleh kemampuan. Pemerintah seringkali mengambil inisiatif dan tindakan terlebih dahulu, seperti membangun rumah sosial baru. Tindakan yang menyediakan kemampuan ini seringkali mengabaikan aspek penting dari kemauan, seperti kesediaan masyarakat untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman atau ke perumahan sosial.

Berdasarkan studi kasus dan observasi lapangan, pemerintah tidak menginvestasikan waktu dan uang untuk pelibatan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Padahal, hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk merelokasi masyarakat. Terdapat pola dimana masyarakat di Semarang memiliki kemauan yang relatif rendah dan kemampuan yang rendah untuk merelokasi diri, mereka tidak memiliki pilihan dan preferensi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal mereka sekarang.

Dalam kerangka strategis ini, kearifan lokal atau mekanisme adaptif yang dihadirkan oleh masyarakat lokal menjadi aset berharga dalam proses pembangunan. Aset ini dikumpulkan melalui analisis yang diperoleh dari observasi, wawancara dan penelitian di beberapa komunitas lokal kampung atau desa di Semarang, salah satunya di Kecamatan Kemijen. Kearifan lokal ini menyajikan karakteristik sosio-kultural yang unik di mana untuk proses analisis replikabilitas diperlukan untuk menggeneralisasikan nilai-nilai dan aspek-aspek penting dari kearifan lokal yang ada (misalnya: kearifan lokal tentang metode teknis, dan kegiatan sosial-ekonomi, pola perilaku).

Usulan ini diajukan untuk mengimplementasikan proses transformasi perkotaan yang berusaha menekankan dan menyeimbangkan pendekatan soft (people empowerment) dan hard (hard infrastucture) melalui lapisan fisik dan nonfisik (Sosial Ekonomi, Tata Kelola, Tata Air, Penggunaan Lahan & Infrastruktur).

Potensi penerapan pada kegiatan sehari-hari

Partisipasi Lokal & Pemberdayaan Masyarakat

Banyak yang berpendapat bahwa partisipasi lokal berjalan tanpa pernah terlibat dalam proses perencanaan, dengan pemerintah setempat gagal memberikan kerangka kerja untuk partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini: mengidentifikasi dampak positif proyek, strategi penyerbukan silang (cross-pollination) dan pengetahuan lokal, mencari mediator yang sesuai, atau bekerja dengan masyarakat untuk melestarikan taman dan ruang publik. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memanfaatkan program sosial dalam perencanaan kota yang menggunakan jejaring sosial dan mengajak masyarakat untuk mengekspresikan dan memetakan kebutuhan dan tuntutan mereka sehingga dapat ditangani dan diintegrasikan ke dalam rencana desain.

Menyeimbangkan Pendekatan Lunak dan Keras dalam Perencanaan Mitigasi Perkotaan

Dalam konteks Indonesia, tidak ada bukti bahwa pemerintah pernah meminta pendapat untuk kebijakan dan prosedur dan lebih sering menggunakan pendekatan berorientasi hasil akhir untuk perumusan kebijakan dan proses perencanaan kota. Perencanaan normatif sebagaimana yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah tidak siap untuk diimplementasikan dalam skala lebih rendah untuk memberikan masyarakat kualitas setara skala perkotaan dalam skala lokal. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya kebutuhan untuk perencanaan strategis lebih lanjut dan membutuhkan solusi dari bawah ke atas (bottom-up) yang dapat berkontribusi pada perkembangan perangkat-perangkat baru saat ini. Perlu ditekankan bahwa tindakan mereka menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam proses perencanaan.

Proses keterlibatan partisipatif ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan lebih banyak diskusi antar pemangku kepentingan. Akan tetapi, hasil dari proses ini mungkin memberikan peluang kesepakatan yang lebih tinggi di kedua sisi.

Skenario: Peluang Adaptif

Penelitian ini mencoba memproyeksikan kemungkinan kondisi kota di masa depan terkait perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan besar bagi kota. Di Semarang, pendekatan baru mitigasi perkotaan harus segera diusulkan untuk mengakomodasi kegiatan sosial ekonomi di kota. Oleh karena itu, serangkaian rekomendasi dan pendekatan baru perlu disediakan bagi praktik perencanaan kota dengan menyeimbangkan pendekatan lunak dan keras. Dalam konteks Semarang, sebuah katalog berisi opsi-opsi tindakan akan sangat membantu penduduk setempat dalam mengambil keputusan apakah mereka harus memperbaiki rumahnya atau tidak. Katalog itu menyediakan instruksi perumahan dan utilitas dengan kualitas yang terjangkau dan terstandar, yang tetap memungkinkan fleksibilitas dan terbuka untuk interpretasi. Hal ini memberikan ruang untuk penyesuaian yang lebih adaptif sesuai dengan dinamika kota.

Kesimpulan

Ada sebuah peluang untuk mengintegrasikan mekanisme adaptif dan kearifan lokal melalui inisiatif dan perencanaan strategis yang tepat dalam menjawab permasalahan perkotaan. Secara spasial, mereka dapat mengungkapkan: di mana lahan yang mereka tempati atau gunakan. Sifat alami taktis mereka akan menciptakan keahlian secara operasional dengan mengembangkan taktik yang dapat berubah berdasarkan lokasi, di mana taktik yang ada dapat diterapkan dalam periode yang pendek atau lebih lama.

Partisipasi publik dalam perencanaan skala makro: inisiatif masyarakat

Dalam konteks Semarang, prakarsa yang dihadirkan oleh penduduk permukiman informal mengungkapkan nilai tambah lingkungan terbangun terkait banjir dan penurunan tanah. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan tindakan yang diambil dengan sadar (conscious act) dan evolusi eksperimental dari waktu ke waktu. Inisiatif masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan kota, terutama pengetahuan lokal mereka dalam persepsi spasial. Inisiatif ini, jika diterjemahkan dengan baik ke dalam kerangka strategis, mungkin juga dapat berdampak positif pada kebijakan dan peraturan perkotaan, dan mungkin memberikan pelajaran berharga bagi pemerintahan.

Oleh karena itu, kerangka kerja dukungan komunitas sangat penting untuk mengenali masalah, mengungkap potensi, menemukan solusi, dan hingga respons terencana untuk kebutuhan aktual. Setiap proposal intervensi pada perkotaan harus disusun sedemikian rupa untuk mengakomodasi pola penggunaan lokal dan kebutuhan mendesak, menyediakan hubungan kemitraan dan menghubungkan orang-orang dengan kebutuhan yang sama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang berguna, dan yang terpenting kemitraan dengan pemerintah dibangun untuk memperluas program di lokasi lain. Kemitraan dengan komunitas lokal diperlukan jika tindakan mereka akan berdampak lingkungan.

Transferabilitas dan replikasi

Adaptasi pengetahuan lokal yang dikumpulkan harus memungkinkan transformasi melalui pengulangan dan untuk adaptasi terhadap dorongan lokal. Perlu diingat juga bagaimana dampak kegiatan yang dilipatgandakan terhadap sistem yang ada dan secara luas. Perdebatan Ini terbatas mengenai transferabilitas praktis (practical transferability) antara skala mikro-meso-makro, baik dengan peningkatan (scaling up) atau koordinasi dengan strategi pada level yang lebih tinggi. Rencana skala makro perlu dipertahankan dalam gambaran, karena mencerminkan tindakan terstruktur yang dikoordinasikan oleh sektor publik. Proyek tidak hanya tentang meningkatkan kondisi ruang fisik, tetapi juga untuk kolaborasi produksi, yang seringkali mengungkapkan kewirausahaan yang menjadi lebih jelas dan dihubungkan melalui jejaring sosial.

Ini menunjukkan pengalihan konsep desain dapat dilakukan dari skala kabupaten (skala meso) ke skala mikro melalui proyek percontohan. Namun dalam perencanaan mitigasi perkotaan, skala makro memainkan peran besar (dalam investasi dan tata kelola kebijakan secara umum). Oleh karena itu, tindakan yang dirasa terbaik adalah membangun kerangka umum pada skala makro dengan implementasi dilaksanakan pada skala meso dan mikro. Secara spasial, intervensi desain dapat dieksplorasi lebih jauh untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia, khususnya di sepanjang garis pantai. Ini akan menciptakan lebih banyak alternatif untuk intervensi desain dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk setempat dalam konteks yang berbeda. 

Salah satu langkah selanjutnya yang diambil adalah mengembangkan proses desain melalui pendekatan pemukim informal. Kesempatan untuk mendiskusikan rencana desain kepada orang-orang yang terdampak dari perencanaan akan menghasilkan strategi sosial yang lebih mendalam.

Selain itu, dalam menangani permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya merencanakan dalam skala kecil, tetapi juga skala yang lebih besar terutama jika menginginkan dampak yang lebih besar. Mulai sekarang kita sebaiknya berinvestasi pada pendekatan lunak dengan memberdayakan masyarakat dan juga komunitas dan tidak hanya mengandalkan investasi pada pendekatan yang keras.

ANALISIS PERSPEKTIF: DAUR ULANG LIMBAH ELEKTRONIK (E-WASTE) DI INDONESIA

Oleh Muhammad Dzikri Ahira Soefihara

Perkembangan teknologi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mendorong pertumbuhan industri elektronik menjadi salah satu industri global terbesar. Perkembangan tersebut diiringi dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan akan barang elektronik sehingga menghasilkan limbah elektronik dari end of life products dalam jumlah yang besar di seluruh dunia [1]. Limbah elektronik didefinisikan sebagai sampah dari perangkat elektronik yang telah rusak atau tidak dapat digunakan Kembali [1,2] dan tergolong kedalam bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 [3]. Dua kategori utama dari limbah elektronik yaitu electronic waste dan electric waste ditunjukkan oleh Gambar 1 [4].

Gambar 1. Distribusi limbah elektronik [4]

Limbah elektronik adalah salah satu aliran limbah yang tumbuh paling cepat dan diperkirakan bahwa limbah tersebut sudah mencapai sekitar 8% dari keseluruhan limbah yang dihasilkan sektor publik [4]. Tingkat penimbunan limbah elektronik meningkat 10% setiap tahun (Sakunda, 2013) dan pada tahun 2016, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara global telah mencapai 44,7 juta metrik ton (Mt) yang memiliki 24,4% pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Menurut laporan monitor limbah elektronik yang diterbitkan oleh United Nations University (UNU), hanya 20% limbah elektronik yang dihasilkan di dunia dikumpulkan dan didaur ulang melalui jalur formal pada tahun 2016 [5].

Limbah elektronik mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan resiko kerusakan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh kandungan logam berat seperti Pb, Hg, Cd, dan C serta flame retardants [4]. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan, makan akan semakin tinggi juga resiko bahaya dan toksisitas pada manusia dan lingkungan. Untuk mencegah resiko tersebut, setiap perangkat elektronik yang telah melewati batas masa pakai atau tidak dapat digunakan kembali, perlu dikumpulkan dan didaur ulang dengan cara yang tepat. Terlepas dari bahan berbahaya tersebut, limbah elektronik juga mengandung material yang sangat berharga untuk dapat diperoleh kembali seperti emas dan perak sehingga mendorong pendaur ulang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Printed Circuit Boards (PCBs) merupakan jenis e-waste yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan memiliki porsi sekitar 3–5% dari total keseluruhan e-waste. Sebesar 43% dari total produksi emas di dunia digunakan untul produk elektronik [4]. Pada Gambar 2 ditunjukkan kandungan senyawa yang terdapat dalam PCBs [4].

Gambar 2. Kandungan logam limbah elektronik berasal dari printed circuit board [4]. Beberapa kandungan lainnya adalah Hg, Ba, Cd, As, dan flame retardants.

Konsentrasi logam yang terdapat dalam e-waste mencapai 40-800 kali lipat dari jumlah kandungan emas dalam bijih emas (Au), dan 30-40 kali lipat dari jumlah kandungan tembaga (Cu) dalam bijih Cu yang ditambang di Amerika Serikat [4]. Secara global, 267,3 ton Au dan 7.275 ton Ag dikonsumsi setiap tahun oleh industri elektronik[4]. Konsentrasi logam mulia seperti Au dan Cu dalam limbah PCBs yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan logam tersebut dalam bijih mineral menjadikan daur ulang limbah elektronik menjadi sangat penting baik dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan.

Limbah Elektronik di Indonesia

Salah satu penelitian menunjukkan, berdasarkan metode Material Flow Analysis (MFA), akumulasi limbah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 622.000 ton [9]. Berdasarkan model MFA tersebut, total limbah elektronik yang dihasilkan (2015-2025) diperkirakan mencapai 3,75–4,98 juta ton. Pada tahun 2015, televisi diperkirakan menjadi jenis limbah elektronik terbesar (37%) [10]. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan e-waste di Indonesia adalah 14,91% setiap tahunnya. Potensi pertumbuhan sampah elektronik ini harus didukung dengan pengolahan limbah elektronik yang tepat guna untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Benua Asia, sebagai penghasil limbah elektronik terbesar (40,7%) [5], belum sepenuhnya mempunyai regulasi yang mengatur mengenai limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang tergolong rendah dalam mengatur permasalahan limbah elektronik [5]. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya data mengenai limbah elektronik sehingga ketiadaan data statistik secara real time akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Rendahnya penerapan teknologi mengenai pengelolaan limbah elektronik di Indonesia menciptakan peluang untuk pengumpulan dan daur ulang limbah elektronik berbasis informal seperti industri rumahan.

Tidak adanya mekanisme pembuangan dan daur ulang yang tepat ditambah dengan kesadaran konsumen yang rendah tentang pengolahan limbah elektronik, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada pada posisi terendah dalam mekanisme pengumpulan, infrastruktur pengolahan dan penanganan limbah elektronik, menurut Regional E-waste Monitor Report tahun 2017 [7]. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya dalam mendorong proses
end-to-end sistem pengelolaan limbah elektronik (e-waste) untuk meningkatkan kualitas mekanisme pengumpulan dan pengolahan. Pada tahap pengumpulan, peningkatan kesadaran konsumen terhadap bahan berbahaya di limbah elektronik (e-waste) akan menjadi sangat penting. Partisipasi berbasis komunitas dalam pengumpulan sampah elektronik skala rumah tangga secara sukarela dan proses transaksi limbah elektronik dalam skala industri (B2B) merupakan alternatif untuk mekanisme pengumpulan limbah elektronik. Keduanya membutuhkan regulasi formal dalam memantau dan melacak aliran bahan limbah agar dapat diproses lebih lanjut dengan baik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Gambar 3. Tempat pengolahan limbah elektronik berbasis informal/rumahan (kiri) dan emas yang dihasilkan (kanan). (Sumber: dokumentasi pribadi)

Pengolahan Limbah Elektronik

Beberapa metode pengolahan dapat dilakukan untuk memperoleh kembali logam berharga dari limbah elektronik, salah satunya adalah melalui dengan jalur hidrometalurgi [8]. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam melalui jalur pelindian menggunakan larutan kimia. Tahap pertama dalam pengolahan limbah elektronik adalah pemilahan sampah elektronik yang dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Barang elektronik disortir untuk mendapatkan bagian dari limbah elektronik yang dapat untuk diolah sesuai dengan kapasitas alat. Selanjutnya, proses pembongkaran dilakukan dengan cara desoldering atau pemanasan untuk memisahkan komponen elektronik dari limbah elektronik. Selanjutnya, sampah elektronik melalui proses penghancuran dan pemisahan untuk dapat diproses secara selektif pada tahap pelindian dan pemurnian. Pengecilan ukuran terdiri dari penghancuran dan penggilingan dengan menggunakan shredder dan blade atau hammer mill untuk menghasilkan material berukuran 2-5 mm. Selanjutnya, proses pemisahan yang dapat dilakukan adalah pemisahan densitas, untuk memisahkan bahan plastik, dan pemisahan berbasis magnetik atau elektrostatik untuk memisahkan logam besi dan non besi. Tahap terakhir yaitu proses hidrometalurgi yang terdiri dari tahap pelindian dengan menggunakan reagen seperti asam nitrat dan aqua regia dan selanjutnya proses electrowinning untuk memurnikan logam hasil pelindian. Setiap logam padat selanjutnya akan dicetak setelah melalui proses peleburan.

Gambar 4. Diagram alir pengolahan limbah elektronik melalui jalur hidrometalurgi

Industri limbah elektronik telah berkembang di sebagian negara eropa seiring dengan urgensi yang diterapkan melalui United Nations melalui Sustainable Development Goals. Salah satu perusahaan yang telah menjadi pioneer dalam pengolahan limbah elektronik adalah Umicore, dengan smelter terintegrasi yang memiliki kapasitas daur ulang limbah elektronik terbesar. MGG, Elden, Daimler Benz, NEC, Dowa, Sepro, Shanghai Xinjinqiao, SwissRTec, WEEE Metallica, Hellatron, Aurubis, Attero, Noranda, dan Rönnskar adalah perusahaan aktif lainnya yang juga melakukan pengolahan di bidang limbah elektronik [8]. Negara Asia yang didominasi oleh negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk dapat berkontribusi dalam mengolah limbah elektronik yang tergolong dalam limbah berbahaya.

Daur ulang limbah elektronik merupakan tanda kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Limbah elektronik dan pengelolaannya diintegrasikan dalam program Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menangani limbah, sumber daya, dan circular economy [5]. Beberapa poin penting yang tercakup dalam dokumen panduan OECD, termasuk tentang Extended Producer Responsibility, adalah pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.

Mendaur ulang 1 juta laptop menghemat energi yang setara dengan listrik yang digunakan oleh 3.657 rumah selama setahun [4]. Inisiatif global telah muncul di seluruh dunia yang perlu diadaptasi sepenuhnya di negara berkembang seperti Indonesia. Circular economy harus diterapkan untuk tetap menutup lingkaran dari life cycle materials dengan mengolah kembali end of life products dimana limbah elektronik diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Munculnya PP No. 27 tahun 2020 [3] yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spefisik, yang didalamnya mengatur mengenai sampah elektronik, dapat menjadi dasar acuan serta inisiasi yang baik untuk sinergisasi produsen, konsumen, pemerintah, dan pelaku pengolahan untuk sama sama menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari limbah elektronik.

Referensi

[1] Frazzoli, C., Orisakwe, O. E., Dragone, R., & Mantovani, A. (2009). Diagnostic health risk assessment of electronic waste on the general population in developing countries’ scenarios. Environmental Impact Assessment Review.
[2] Grant, K., Goldizen, F. C., Sly, P. D., Brune, M.-N., Neira, M., Berg, M. v., & Norman, R. E. (2013). Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review. Lancet Glob Health 2013, 1: e350–61.
[3] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
[4] Kaya, M. (2016). Recovery of metals and nonmetals from electronic waste by physical and chemical recycling processes. Waste Management.
[5] Baldé, C., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., & Stegmann, P. (2017). The Global E-waste Monitor – 2017. Bonn/Geneva/Vienna: United Nations.
[6] Perkins, D. N., BS, M.-N. B., Tapiwa Nxele, M., & Peter D. Sly, M. (2014). E-Waste: A Global Hazard. Annals of Global Health, 80:286-295.
[7] Honda, S., Khetriwal, D. S., & Kuehr, R. (2016). Regional E-waste Monitor: East and Southeast Asia. Bonn: United Nations University & Japanese Ministry of the Environment.
[8] Kaya, M. (2019). Electronic Waste and Printed Circuit Board Recycling Technologies. Cham, Switzerland: Springer.
[9] Rochman, F. F., Ashton, W. S., & Mochamad. (2016). E-waste, money and power: Mapping electronic waste flows in Yogyakarta. Environmental Development.
[10] Andarani, P., & Goto, N. (2013). Potential e-waste generated from households in Indonesia using material flow analysis. Springer Japan.

Peta Virus: Konsep untuk melawan pandemi di Indonesia

Oleh Nur An Nisa Milyana

Munculnya beberapa varian baru virus Corona membuat pemerintah di seluruh dunia kewalahan dalam mengatasi penyebarannya yang semakin tidak terkendali. Sejak awal bulan Maret, varian virus B117 dari Inggris bahkan telah sampai di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang semakin sulit kepada masyarakat dalam menghadapi bahaya pandemi.

Permasalahan utama selama satu tahun menghadapi pandemi sejatinya selalu bertitik berat pada kesulitan dalam mendeteksi keberadaan dan penyebaran virus. Secara sejarah, virus sebagai makhluk yang tidak kasat mata memang sulit untuk dideteksi. Kebanyakan orang di masa lalu bahkan sering mengaitkan keberadaan virus sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sihir. Akan tetapi, semua itu mulai bisa diatasi dengan memanfaatkan analisis data dan memetakan kejadian penyebaran secara eksisting. 

Dimulai pada tahun 1854, seorang peneliti bernama John Snow memulai ide pemetaan sederhana untuk melihat penyebaran virus Kolera di Broad Street, London. Teknik sederhana yang beliau lakukan yaitu tiga tahapan sederhana dengan mencari semua orang yang sakit lalu menanyakan: 1) dimana lokasi tinggal pasien (Tracking), 2) tempat mana saja yang telah mereka kunjungi (Monitoring), 3) siapa saja yang pasien temui selama sakit (Cautioning). Nyatanya, konsep ini sukses dalam memutus rantai virus Kolera pada masa tersebut.

Bila kita bandingkan dengan kondisi saat ini, pemerintah sejatinya telah menerapkan proses Tracking untuk mendeteksi banyak kasus yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan – antara lain pendataan jumlah orang tanpa gejala (OTG), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP). Dari segi Monitoring, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berbasis data dalam membantu memutuskan rantai penyebaran di suatu area. Selain itu, kebijakan berbasis data ini sangat penting dalam kebijakan pertahanan yang ketat dan tindakan social distancing, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah beresiko tinggi. Untuk proses Cautioning, pemerintah juga telah menyediakan beberapa platform seperti aplikasi PeduliLindungi dan website covid19.go.id untuk membantu masyarakat dalam melihat perkembangan kasus terbaru di daerah mereka.

Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa mencoba menyediakan data saja tidak cukup. Pemerintah juga harus menyusun proses transmisi data ini mulai dari setiap fasilitas kesehatan hingga tingkat nasional. Ditambah dengan permasalah data blunder yang dapat menimbulkan keraguan atas reliabilitas data COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Perbedaan standar data di lingkungan pemerintah daerah juga membuat terlalu banyak versi pandemi. Ini menyebabkan pandangan yang tidak lengkap tentang resiko yang ditimbulkan COVID-19 di tingkat lokal dan nasional. Beberapa kasus baru diumumkan setelah beberapa hari; beberapa bahkan hanya terakumulasi di akhir sehingga berimbas ke pelaporan kasus yang naik drastis di menit-menit terakhir. Penundaan ini menyebabkan terputusnya informasi dari tingkat pusat ke daerah dan mempengaruhi tanggapan langsung dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketepatan waktu data harus diperlakukan lebih hati-hati untuk menghindari variasi kualitas data antar daerah dan meningkatkan akurasi di tingkat nasional.

Kita semua telah menghadapi COVID-19 selama satu tahun. Karenanya, masalah data ini seharusnya tidak lagi menjadi alasan. Rumah sakit serta masyarakat sangat mengandalkan data tersebut. Karena kita hidup di tengah pandemi di mana setiap jam seseorang mungkin terinfeksi, alasan kecil ini mungkin menjadi alasan terbesar mengapa kita selalu kehilangan kendali terhadap virus setiap saat. Urgensi standar data untuk memastikan pelaporan yang konsisten tentang COVID-19 menjadi penting untuk membangun tindakan pengambilan keputusan yang tepat. 

Selain itu, penting untuk pemerintah antar daerah dalam memiliki standar yang sama dalam menyajikan data kepada publik. Menggabungkan semua angka menjadi ribuan baris dalam satu tabel besar tentunya tidak nyaman untuk dibaca. Hal ini menyebabkan banyak warga mengalami kesulitan dalam menilai seberapa penting informasi tersebut – kemudian berimbas pada kurangnya pemahaman data dalam level yang serius.

Setiap harinya, godaan untuk bertemu dan berinteraksi dengan kerabat tentunya terus meningkat. Membuat orang-orang bertanya-tanya seberapa beresiko untuk berani keluar rumah. Angka dan grafik sangat berguna dalam menampilkan kumpulan data yang besar, tetapi pembaca mungkin tidak dengan mudah memahaminya. Mengilustrasikan kumpulan data ini ke dalam peta online dapat memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efektif tentang potensi bahaya yang terkait dengan jumlah infeksi per area. Kita bisa membayangkan cara memvisualisasikannya seperti peta cuaca. Jika kita menampilkan risiko seolah-olah akan “hujan” maka pembaca memahami bahwa mereka akan “basah”, atau mungkin membawa payung sebagai pelindung jika perlu keluar.

Dalam upaya “Tracking, Monitoring, Cautioning”, warga juga harus memahami apakah resiko itu layak diambil melalui data-data yang disebar oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem peta digital untuk menyajikan area kawasan berdampak dengan cara visual yang sederhana dapat menjadi alat yang sangat baik untuk menganalisis penyebaran virus. Dalam hal ini, peta dapat memvisualisasikan bagaimana virus bergerak melalui populasi dalam kepadatan tertentu.

Beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi visualisasi pemetaan untuk menguraikan data yang ada – tetapi belum ada yang menjelaskan hal-hal penting seperti skala data yang disajikan serta waktu kejadian. Penggunaan visualisasi peta yang baik untuk meningkatkan kewaspadaan dapat mendorong orang untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan penularan. Selain itu, tingkat pemahaman yang sama dapat membantu pemerintah dan warga negara untuk membuat keputusan yang cepat.

Kesimpulannya, pemerintah perlu memahami bahwa data COVID-19 penting untuk mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Pada akhirnya, banyak hal sangat bergantung pada bagaimana kita, sebagai masyarakat, memberikan respon dalam mengatasi virus tersebut. Jika tidak, akan semakin banyak varian virus lainnya yang masuk dan berimplikasi ke semakin tidak terkendalinya pandemi di masa mendatang.

KOPI Delft – Pangan Indonesia: Dari Lokal ke Global

13 Februari 2021 oleh MCS

Pada pembukaan awal tahun 2021, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft kembali menyelenggarakan sebuah acara diskusi rutin yang dikenal dengan KOPI (Kolokium Pelajar Indonesia). KOPI kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana acara yang diadakan pada 13 Februari 2021 tersebut bekerja sama dengan InDelftnesia, yakni sebuah acara tahunan seni dan budaya yang juga dilakukan oleh PPID. Kolaborasi KOPI-InDelftnesia diinisiasi bersama dan berkaitan dengan tema InDelftnesia 2021, ‘Soto van Indonesie’ yang bertujuan memperlihatkan kekayaan budaya dan peninggalan Indonesia melalui beragamnya rasa dan komponen yang terkandung dalam soto itu sendiri. Maka dari itu, KOPI 2021 kembali hadir dengan mengusung tema ‘Pangan Indonesia: Dari Lokal ke Global’. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai isu Pengembangan Potensi Pertanian Tanaman Lokal dalam Persaingan Global dari berbagai sudut pandang. Bagaimanakah kondisi pertanian (tanaman) lokal saat ini? Apa saja tantangannya? Apa saja faktor kesuksesan dan peluang yang dapat dilihat? Dan, bagaimana strategi kita bersama agar mampu bersaing secara global?

Beberapa tokoh turut berkontribusi dalam KOPI 2021 yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Mereka adalah Rizky Prayogo Ramadhan selaku peneliti dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia, Dally Chaerul Shaffar selaku Business Director PT. BIOPS Agrotekno Indonesia, dan Nur Alim Bahmid selaku kandidat PhD Departemen Food Quality and Design, WUR (Wageningen University and Research Netherlands). Kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring yang dipandu oleh Hilman Dwi Putra selaku kandidat MSc Complex Systems Engineering Management, Fakultas Technology Policy and Management, TU Delft (Technische Universiteit Delft). 

Pemerintah 

Berdasarkan pemaparan dari Prayogo, pandemi Covid-19 tentunya berdampak buruk pada beberapa lapangan usaha termasuk bidang pertanian di Indonesia. Dilihat dari nilai PDB (Produk Domestik Bruto), meskipun angkanya menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebelum memasuki triwulan keempat, kini sudah membaik dimana sawit dan karet merupakan sektor yang menjadi pendukung utamanya. BEI (Bursa Efek Indonesia) memprediksi pertumbuhan positif ini dapat terus meningkat khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Kita dapat melihat produksi komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, cabe, bawang merah, serta beberapa tanaman pangan dan hortikultura lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2019. Sebaliknya, produksi kedelai yang menurun dari 424,19 juta ton (2019) menjadi 347,85 juta ton (2020) harus menjadi perhatian bersama.   

Untuk tetap dapat mewujudkan pertanian (tanaman) lokal yang mampu bersaing secara global, pemerintah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dari dalam negeri yang dimaksud terkait dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, resiliensi sektor pertanian, tingkat kesejahteraan petani, perubahan preferensi masyarakat, persaingan penggunaan lahan, demikian juga pandemi Covid-19. Kualitas SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan karena rata-rata dari mereka yang berkecimpung di bidang pertanian belum mengenyam pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan, biaya produksi, isu lingkungan, kolaborasi yang minim, sarana prasarana penunjang, dan saluran distribusi masih menjadi tantangan dalam peningkatan daya saing dengan luar negeri. 

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong daya saing pangan Indonesia di kancah internasional. Misalnya, keunikan produk nusantara seperti jagung, beras, dan variasi rempah dapat menjadi peluang yang baik untuk Indonesia. Peran strategis ini kemudian dituangkan pemerintah ke dalam beberapa program terintegrasi seperti pembangunan pertanian ‘Maju, Mandiri, dan Modern 2020-2024’, Peningkatan Kapasitas Produksi, Diversifikasi Pangan Lokal, GRATIEKS (Gerakan Tiga Kali Ekspor), dan program lainnya. Adapun target-target yang ditetapkan secara riil untuk dicapai seperti pemanfaatan secara masif pada ubi kayu sebanyak 35.000 ha dan jagung sebanyak 50.000 ha. 

Penggiat usaha (Intervensi Tengah)

BIOPS Agrotekno Indonesia adalah sebuah startup di bidang pertanian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Selaku Business Director BIOPS, Dally Chaerul Shaffar, berpendapat bahwa teknologi bisa menjadi solusi dari permasalahan pertanian di Indonesia tetapi juga bisa sebaliknya apabila kegunaannya tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Indonesia bisa belajar dari negara Belanda yang merupakan eksportir agri-food terbesar di Uni Eropa dan ke-2 di dunia. Faktanya, pada tahun 2017, produk ekspor terbesar yang dilakukan Belanda adalah material dan teknologi yang dimiliki, kemudian bunga, susu dan telur, daging, lalu sayur-sayuran. Menurutnya, walaupun Belanda merupakan negara yang kecil, mereka mampu menjadi sebuah eksportir besar di bidang pertanian karena teknologi greenhouse dimana produksinya terlepas dari musim apapun dan pemanfaatan sumber energi seperti geothermal yang mereka kembangkan. 

Lebih lanjut, Dally menyampaikan bahwa pertanian di Indonesia sangat bergantung dengan manusia (petani) tetapi sayangnya regenerasi petani yang ada saat ini sangatlah minim. Di sisi lain, untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya seperti air menjadi penting. Maka dari itu, ia bersama BIOPS telah mengembangkan sebuah solusi machine-to-machine IoT (Internet of Things), yang diberi nama ‘ECONOMOTION’, untuk mengoptimalkan proses irigasi secara otomatis dan presisi. Teknologi ini telah terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian hingga 40%, menurunkan biaya operasional sebesar 50%, dan menghemat penggunaan air dan pupuk sampai 40%. Penggunaan ECONOMOTION sudah mulai diadopsi di pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur dengan total 14 pengguna dan 29 alat yang telah tersebar. BIOPS menawarkan beberapa opsi bisnis ECONOMOTION sehingga pelanggan dapat langsung membeli, menyewa atau dengan sistem profit sharing

Akademisi 

Dari sudut pandang riset dan akademik, Nur Alim Bahmid pertama-tama menjelaskan tentang perbedaan jenis pangan yang terdiri dari pangan etnik, pangan tradisional, pangan lokal, dan heritage food. Heritage food seperti coto makassar merupakan pangan yang sudah dibuat dan dikembangkan secara turun-temurun sedangkan pangan lokal adalah pangan dari segi wilayah dimana pangan tersebut dibudidayakan, misalnya, kopi toraja. Tidak hanya itu, karena kandungan gizinya yang cukup tinggi, porang, telah menjadi pangan lokal yang cukup diminati di Jepang. Adapun, produk olahan lokal seperti Indomie sudah cukup mengglobal saat ini. Kekayaan pangan lokal yang dimiliki Indonesia tentu saja memiliki potensi besar untuk mampu bersaing secara global. 

Dengan melihat kembali kesuksesan Belanda, teknologi dan riset menjadi faktor penting bagi negara ini sehingga mampu melakukan ekspor secara masif. Kita bisa belajar bagaimana Belanda mengekspor pisang ke negara-negara di Eropa. Hal Ini menjadi sangat menarik karena sebenarnya Belanda tidak memproduksi pisang secara mandiri. Belanda memilih fokus mengembangkan teknologi pematangan buah pisang dengan tujuan agar menjadi lebih menarik untuk diekspor. Kunci kesuksesan yang mereka terapkan adalah meningkatkan ketahanan dan kualitas pangan serta mengerti pasar pangan yang dihadapi. Untuk dapat mencapai kedua hal tersebut perlu adanya food system yang terintegrasi dan pemenuhan standar kualitas yang diinginkan oleh pasar.    

Apabila berkaca kepada Indonesia, pemahaman akan kebutuhan pasar masih harus ditingkatkan. Sebagai contoh kasus, Indonesia merupakan negara produsen terbesar kedua kakao setelah Pantai Gading. Namun faktanya, kurangnya pemenuhan kualitas menjadi penyebab utama mengapa banyak produksi kakao Indonesia belum dapat diterima secara global. Indonesia perlu untuk lebih memperhatikan kandungan maksimum cadmium yang terdapat pada kokoa produksi lokal agar sesuai dengan kandungan yang diizinkan. Pangan yang tidak memenuhi kualitas akhirnya hanya menimbulkan food waste maupun turunan produk dengan kualitas yang rendah. Salah satu teknologi yang dapat dikembangkan sebagai solusi adalah teknologi Postharvest. Teknologi ini digunakan untuk proses pematangan dan penyimpanan pangan dengan berfokus pada kontrol etilen dan suhu pangan tersebut. Untuk mempertahankan kematangan pada pangan, adapun teknologi lain yang dapat diterapkan seperti Controlled Atmosphere Storage and Modified Atmosphere Packages, Edible Coatings, 1-MCP, dan Calcium Chloride Treatments, dimana telah digunakan pada produksi mangga. Maka dari itu, dalam konteks persaingan global, Indonesia juga harus memiliki pemahaman pasar pangan global yang baik karena setiap negara memiliki preferensi kualitas masing-masing. 

Menurut Alim, riset dalam rantai produksi pangan bersifat dinamis bukanlah sebuah proses yang linier. Oleh karena itu, kita harus mampu menghadapi tantangan-tantangan sekaligus melihat peluang yang dapat dimaksimalkan dari kekayaan pangan lokal di Indonesia. Tantangan-tantangan yang dimaksud adalah terkait dengan perubahan perilaku konsumen, bentuk kerjasama antar lembaga/instansi, informasi dan teknologi, dan dukungan terhadap penelitian baik dalam bentuk pendanaan maupun fasilitas riset. Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan penentu kualitas dari produk/pangan lokal dimana riset mampu berkontribusi dalam pengembangannya serta memberikan informasi potensi dari pangan lokal yang ada.

Foto bersama

KOPI Delft – Digitalisasi Pendidikan di Indonesia

Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) kembali diadakan oleh PPI Delft (PPID) pada 14 November 2020. KOPI merupakan event diskusi rutin PPID mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan di tanah air. Ada yang menarik pada KOPI edisi November 2020 ini, yaitu KOPI kali ini diadakan secara daring dengan melibatkan narasumber dan peserta yang tersebar di Belanda dan Indonesia. Pada edisi kali ini, KOPI membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan fenomena COVID-19, yaitu “Digitalisasi Pendidikan di Indonesia”. Sebagaimana telah diketahui, fenomena COVID-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 memaksa kita untuk menjalani kehidupan “baru”, tak terkecuali dengan kehidupan di dunia pendidikan terutama perguruan tinggi (PT). Seperti apa kehidupan “baru” ini? Bagaimana para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia dalam menghadapinya?

KOPI kali ini menghadirkan beberapa tokoh seperti Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D. selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), Shahnaz Safitri, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia, dan Agung Wahyudi selaku kandidat PhD Fakultas Technology, Policy, and Management TU Delft (Technische Universiteit Delft). Kegiatan yang berlangsung secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom ini dipandu oleh Albert Santoso selaku kandidat PhD dari Fakultas Applied Science TU Delft. Pemaparan dan diskusi membahas kebijakan pemerintah terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terpaksa dilakukan di tengah pandemi COVID-19, proses PJJ yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia, serta kesiapan infrastruktur Indonesia dalam menunjang PJJ tersebut.

Sudut Pandang Pemerintah

Presentasi 1 SPADA: Digitalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

PJJ merupakan sistem pembelajaran yang tidak mengharuskan pengajar dan pelajar untuk berada di tempat yang sama, dimana hal ini dilakukan melalui media daring yang didukung oleh aplikasi maupun program pihak ketiga. Regulasi mengenai PJJ telah diatur di dalam Permendikbud no. 7 tahun 2020. Sebenarnya pemerintah (melalui Kemendikbud) telah mencanangkan program SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia) sejak tahun 2014 yang juga memuat pedoman PJJ atau online learning. SPADA menjalankan berbagai program seperti memberikan pelatihan hybrid learning (campuran pembelajaran daring dan langsung) kepada 180.000 guru, menyediakan layanan Massive Online Open Course (MOOCs), program IPD (Inovasi Pembelajaran Digital), Program Kampus Merdeka, dan lain-lain. Menurut Aris Junaidi, penerapan PJJ dan SPADA masih terkendala oleh beberapa tantangan seperti kurangnya modul baru yang tersedia (dari kebutuhan PT sekitar 4000-an baru tersedia sejumlah 1000-an), tidak semua dosen menguasai PJJ, belum meratanya akses jaringan internet terutama di remote area, biaya yang sangat tinggi bagi daerah tertinggal.

Pemateri 1: Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D

Namun demikian, Aris juga lanjut menerangkan bahwa DIKTI telah melakukan berbagai dukungan untuk mewujudkan SPADA dan PJJ dengan baik. Bentuk dukungan tersebut antara lain adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga penyedia layanan platform dan IT (seperti Google Classroom, AWS, Cisco, Huawei), bekerjasama dengan MenKominfo dengan memberikan paket data internet kepada mahasiswa dan dosen selama beberapa bulan, memberikan pelatihan PJJ (terkait IT, modul, dan online assessment)  secara gratis kepada ratusan ribu dosen dan mahasiswa, memberlakukan Credit Transfer kepada mahasiswa yang mengambil subject dari PT terkemuka dunia di luar negeri melalui international MOOCs (seperti Coursera, edX, dsb.), serta membantu biaya kuliah kepada 400.000 mahasiswa.

Mengenai pelaksanaan SPADA, Aris menuturkan bahwa 98% PT sudah menerapkan PJJ secara daring berdasarkan survey DIKTI pada bulan Juli 2020. Hasil evaluasi DIKTI juga menunjukkan respon beragam dari mahasiswa terkait PJJ meskipun secara garis besar interaksi antara dosen dan mahasiswa sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

Dukungan DIKTI untuk PJJ

Sudut Pandang Akademik Universitas

Melalui sudut pandang akademik universitas, Shahnaz Safitri menyampaikan sebuah hal yang menarik, dimana sebenarnya pemanfaatan teknologi PJJ sudah dicanangkan sejak 20 tahun silam meskipun prosesnya berjalan dengan perlahan. Namun demikian, pandemi COVID-19 membuat 98% PT di Indonesia berhasil mewujudkan rencana 20 tahun silam tersebut hanya dalam waktu kurang dari satu bulan!. Shahnaz juga menuturkan bahwa proses PJJ berlangsung dengan 2 metode, yaitu sinkronus (tatap muka) dan asinkronus (penugasan tanpa tatap muka). Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa transisi pembelajaran terhadap PJJ telah melewati proses transisi yang terbilang cukup monoton di awal, dimana para dosen mengalami kebingungan sehingga membutuhkan pembekalan digital (tidak hanya untuk pencapaian belajar, namun juga terhadap faktor lain seperti kondisi psikologis mahasiswa yang kurang mendukung maupun permasalahan teknis). Penerapan PJJ juga sangat tergantung dari kesiapan LMS (Learning Management System) universitas terkait.

Presentasi 2: Digitalisasi Pendidikan menurut Sudut Pandang Pengajar

Berdasarkan sebuah penelitian dari Universitas Indonesia, mahasiswa tetap mengalami berbagai kesulitan meskipun sebagian besar bersikap positif dalam menghadapi PJJ. Salah satu kesulitan tersebut adalah efikasi diri (senang belajar online namun tidak selalu yakin apakah mereka mengetahui dan mampu untuk belajar secara mandiri), kesulitan mengakses teknologi (seperti telat mengumpulkan tugas karena terdapat jadwal pemadaman listrik), sulitnya memantau capaian pembelajaran (demotivasi terhadap mahasiswa), dan sulitnya berkonsentrasi akibat lingkungan sekitar (termasuk akibat adanya anggota keluarga yang terkena dampak COVID-19). Hal ini mengakibatkan gangguan psikologis bagi mahasiswa seperti gangguan kecemasan, gejala depresi, dan kualitas tidur yang buruk. Sedangkan bagi para dosen, masih banyak yang memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi dengan teknologi (bahkan untuk sekedar memahami berbagai program dasar seperti Microsoft Office).

Pemateri 2: Shahnaz Safitri, S.Psi., M.Psi

Sementara itu dalam dunia riset, bidang sains dan teknologi (sainstek) merupakan bidang yang paling terpengaruh akibat pandemi COVID-19 dimana kegiatan praktik yang umumnya berjalan di laboratorium menjadi terhambat. Namun demikian, beberapa universitas memberikan prioritas kepada mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi untuk menggunakan laboratorium selama masa pandemi meski dengan jumlah pengunjung yang dibatasi.

Pada bidang sosiohumaniora, berbagai adaptasi dilakukan dalam menjalani riset di tengah pandemi, seperti menggunakan metode pengambilan data melalui kuesioner online dan data sekunder. Shahnaz memaparkan beberapa langkah dalam proses beradaptasi dengan PJJ, yaitu Subtitusi (penggunaan teknologi sebagai pengganti proses tatap muka), Augmentasi (pemberdayaan alih fungsi), Modifikasi (merubah model tugas), dan Redefinisi (munculnya tugas dengan jenis yang sama sekali baru).

Dampak pandemi COVID-19 pada pihak terkait di Pendidikan Tinggi

Sudut Pandang Infrastruktur Penunjang Teknologi

Melalui sudut pandang infrastruktur penunjang teknologi dalam menerapkan digitalisasi pendidikan, Agung Wahyudi menjelaskan bahwa ketersediaan jaringan internet ke rumah-rumah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 14% dari seluruh rumah yang ada (setara dengan hanya 2% dari seluruh pengguna broadband!). Perkembangan mobile broadband berlangsung dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan fixed broadband, sehingga penerapan PJJ lebih banyak melalui telepon seluler (padahal di luar negeri umumnya menggunakan fixed broadband). Hal ini menjadi kendala yang sangat nyata untuk menerapkan PJJ dengan skala nasional. Agung juga melanjutkan bahwa pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia merupakan sebuah pekerjaan yang sangat sulit dan penuh tantangan. Bahkan Agung juga mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan internet ke seluruh pelosok benua Eropa masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan membangun jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Kesulitan ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah pulau di Indonesia (ebih dari 17.000 pulau) sehingga pembangunan jaringan internet tersebut membutuhkan konstruksi kabel bawah laut yang sangat banyak dan nilai investasi yang sangat luar biasa besar.

Presentasi 3: Digitalisasi Pendidikan – Perkembangan Infrastruktur Penyokong Digital Pendidikan di Indonesia

Lebih jauh, Agung juga memaparkan bahwa proses pemerataan pembangunan jaringan internet ke seluruh Indonesia sangat terkendala oleh kesenjangan pendapatan per kapita antar daerah. Sebagai conoh, in-land connectivity di Pulau Jawa sudah over-crowded, sedangkan jaringan kabel optik di Papua atau Sulawesi masih kurang peminat. Hal ini disebabkan karena operator/provider jaringan internet tidak melihat adanya demand yang cukup agar menjadikan investasi menjadi feasible pada daerah-daerah tersebut. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya “Prisoner’s Dilemma”, dimana operator/provider sudah cukup puas dan profitable dengan jaringan yang tersedia di kota-kota besar sementara itu kepuasan ini mengakibatkan ketidakmerataannya pembangunan jaringan internet di seluruh pelosok negeri. Namun demikian, terdapat sebuah opportunity atau peluang dibalik segala keterbatasan dan kendala yang ada. Salah satu peluang tersebut adalah telah dibangunnya data center Google di Indonesia, sehingga hal ini diharapkan mampu membantu kemajuan teknologi informasi dan PJJ di Indonesia.

Situasi Terkini teknologi pendidikan digital

Sebagai perbandingan terhadap perkembangan infrastruktur teknologi di negara lain, Agung memberikan beberapa contoh. Korea Selatan menyadari bahwa hampir tidak mungkin terwujudnya pembangunan jaringan internet untuk seluruh populasi hanya dengan mengandalkan perusahaan swasta yang ada, hal ini mendorong adanya skema PPP (Public Private Partnership) dimana pembangunan infrastruktur teknologi terdiri atas kontribusi operator/swasta (50%), pemerintah lokal (30%), dan pemerintah pusat (20%). Sementara di Belanda, digunakannya Cartesius (supercomputer grid) untuk melakukan komputasi di level nasional.

Demikian ringkasan KOPI pada edisi November 2020 ini, semoga diskusi dan obrolan ini menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para peserta dan generasi muda yang akan melanjutakan tongkat estafet pembangunan negeri di masa yang akan datang (yang sebenarnya sudah tidak lama lagi).(MR).


Demikian ringkasan KOPI pada edisi November 2020 ini, semoga diskusi dan obrolan ini menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para peserta dan generasi muda yang akan melanjutakan tongkat estafet pembangunan negeri di masa yang akan datang (yang sebenarnya sudah tidak lama lagi).(MR).

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

INDELFTNESIA 2020 – Exquisite Kalimantan

InDelftnesia, started in 2009 with the name of Indonesia night, is the biggest annual art and culture event held by the Indonesian Student Association in Delft, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft (PPI Delft). Throughout the years, InDelftnesia always took multicultural Indonesia as the main theme. This year InDelftnesia comes up with a new approach, we choose to focus and unite on one main topic and wish to show the magnificent culture of that chosen area. Eventually, we chose the island Kalimantan as the main topic of our event.

Kalimantan is the biggest island in Indonesia. Inside the island stood 3 countries, Indonesia, Malaysia, and Brunei. Kalimantan is also known as Earth’s second lung. It is also the upcoming destination for our new Capital City. Therefore, Exquisite Kalimantan is chosen as our theme. With this theme, we wish to show the Exquisiteness of Kalimantan to the visitor that came to our event. Other than the theme we also thrive to change the atmosphere of the event which is often presented formally to semi-formal. We wanted to make InDelftnesia dynamics, where visitors can see, taste, and experience it as a flow of exquisite experience.

The day of the event was on Saturday, 22 of March 2020. The event was held in the Freetown area of X TU Delft. PPI Delft had a collaboration with X TU Delft organizing this event. The support and contribution from X TU Delft made this event run smoothly as planned. The event opened from 15.30 to 20.30 CET and more than 300 visitors came to enjoy the event.

InDelftnesia 2020 offered 3 main events, Exhibition, Workshops, and Stage Performances. The Exhibition started from the opening of the event until the end of the event. The Exhibition offered 5 booths for visitors to enjoy and learn from. The 5 booths are Flora & Fauna, Demography of Kalimantan, Fashion, Culinary Experience, and Architecture and Urbanism of Kalimantan. The Flora & Fauna booth is designed to be a photo booth corner for the visitors, decorated with forest vibe, stuff animals, and tourism books. The Demography of Kalimantan shows the timeline of important events that have happened from the years BC until the current situation of Kalimantan. The Fashion booth shows the beautiful traditional fashion, jewelry, accessories, and fabrics of Kalimantan. The visitors can try the clothing in this booth. Furthermore, the Culinary Experience booth offers a few delicious traditional snacks and drinks of Kalimantan. The visitors can taste these amazing snacks and drink to refresh themselves. The last booth, The Architecture and Urbanism booth. Here the visitors will learn about the traditional house of Utik River and the urbanism plan of our new capital city in East Kalimantan, showing the video of the winner of the Ministry Urban Design for Indonesia New Capital City Contest, Nagara Rimba Nusa.


Next to the Exhibition, InDelftnesia 2020 provided Cooking Worksop and Sasirangan Workshop. Each workshop opens 2 batch or classes for the visitors, batch 1 starts from 16.00CET and batch 2 at 17.00CET. Each batch of the Cooking workshop offered each a special traditional dish for the visitors. The first batch was thought to cook Paliat Patin, a dish originated from the area around Banjarmasin. Paliat Patin is a deep-fried Pangasius served with turmeric and coconut sauce, with jasmine rice and Kaffir Lime. People from Banjarmasin usually travel 6 to 7 hours just to taste this dish. The second batch of the Cooking workshop serves Soto Banjar, a traditional South Kalimantan Soto (soup) served with rice cake, pulled chicken, veggies and Kaffir Lime. The Sasirangan workshop taught the participants to make a Sasirangan cloth. Sasirangan is a fabric made traditionally in South Kalimantan. First, they draw the pattern on the fabric, each pattern has its specific meaning, then they sew the pattern and pull the tread. The sewed cloth is then dipped in dye with a colour of the participants’ preference, also every colour has its meaning, and it’s hanged and dried. The Sasirangan has a long history in East Kalimantan and the people believe that it’s a sacred fabric that has certain power based on its pattern and colour.

The stage Performances consist of 3 main acts to entertain the visitors of InDelftnesia 2020, Seafood 88 Band, Angklung, and Dances. All performances are presented in the foyer of the Freetown area, the centre of our venue. The stage performances are not only just Kalimantan but also cultural performances from all over Indonesia. The stage started at 18.00CET with Seafood 88 band performance act as the opening. They performed various Indonesia pop songs that spanned throughout the years. The second performance is the Angklung performance by Indonesian Student Association in Wageningen, PPI Wageningen. First, they performed 3 songs and afterwards, they put up an interactive performance with the audiences. Angklung was then given to the audiences and the Angklung conductor then taught the audiences hand-note signal. There are 2 songs prepared for the audience to learn and to play along. Afterwards, the last performances were the dances by PPI Delft students. There are 3 dances prepared to entertain the audience, Tari Perang, Tari Enggang, and Tari Maumere. Tari Perang (Dance of War), also known as “Kancet Papatai ” in Dayaknese language, is a traditional dance that symbolizes the courage and heroism of the Dayak Tribe in defending their territory and family. It is performed before the inauguration of a hero/knight or as a celebration after a triumph in a war. Next is Tari Enggang, Enggang or hornbill is a native bird of Kalimantan that symbolizes peace and unity. Dayak (a traditional tribe of Kalimantan) believes that their ancestors came from heaven and came down to earth graciously like a hornbill. Dayak people give respect to hornbills, as they respect their ancestors. This dance is a way to show their respect. The last performance of the Stage Performance is Tari Maumere. Maumere (Gemu Famire) dance, originated from East Nusa Tenggara. In our closing performance, we invited everyone in the venue to dance along with the Gemu Famire song and that ended our event. Other than these 3 main events InDelftnesia 2020 also provided a food bazaar consisting of 2 vendors, Lapek Jo (Padangnese food) and Waroeng Maya (various Indonesian food), where visitors can enjoy the rich taste of Indonesian cuisine.

Behind the scene of these three main events, the InDelftnesia 2020 Committee is divided into five divisions, Design & Exhibition, Event Division, Marketing & Fundraising, and Logistics. We also receive massive help from our fellow volunteer friends. There are 76 committees, volunteers and dancers in total that gave their dedication and hard work for this event. Their effort paid off with the comfort shown on everyone’s face that came to the event.


The event could not happen without the substantial support both financially and morally from the Embassy of the Republic of Indonesia for the Netherlands, X TU Delft, Indomie, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Bank Negara Indonesia, CNN Indonesia, and Kompasiana. The InDelftnesia 2020 Committee would like to give massive gratitude to all the sponsors and media partners that we, InDelftnesia 2020 Committee, can organize the event for free.

Indonesia is the Kingdom of Diversity, a home to numerous tribes, culture, and languages. InDelftnesia 2020 through its theme, Exquisite Kalimantan, unite this magnificent diversity here in the Netherlands, 11.000 kilometres away from mother land. Here we build a second home, where students and the indonesian society can come too. It’s not only any event, it’s also the process that made this event, the joy of unity that shared during the process, during the event, and the relation between everyone that’s involved. Our main success this year is to unite these differences and share the happiness we build into an exquisite InDelftnesia 2020.

KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

KOPI Delft – Banjir Awal Tahun: Situasi, Kondisi, dan Intervensi

Delft – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) merupakan diskusi rutin yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft. Pada 13 Februari 2020, KOPI kembali diselenggarakan dengan mengangkat topik yang sebenarnya tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, sebuah fenomena yang hampir terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang ini, yaitu banjir di Ibukota. Di awal tahun 2020, Jakarta mendapat “hadiah” berupa banjir bandang, yang ikut menghadang beberapa kota penyangga seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. Masyarakat yang terdampak pada umumnya sudah tau apa yang menjadi penyebab banjir: kurangnya daerah resapan karena masifnya pembangunan dan pemukiman, tersumbatnya saluran air, sampah yang menumpuk di sungai, pengelolaan limbah yang buruk, curah hujan tinggi, dan masih banyak lagi. Walaupun sudah sadar akan penyebab dan dampak banjir, mengapa masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya belum mampu untuk menyelesaikan fenomena yang sudah terjadi selama ratusan tahun ini?

KOPI menghadirkan tiga pakar utama yaitu Suryadi yang merupakan dosen senior di Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, Aries yang sedang menempuh program PhD di IHE Delft, dan Daniel selaku kandidat PhD di bidang water management di Delft University of Technology (TU Delft). Kegiatan yang berlokasi di TPM Building kampus TU Delft dilaksanakan dengan presentasi dari masing-masing narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ingrid Sitorus, selaku moderator yang merupakan lulusan master dari TU Delft di bidang transportasi, infrastruktur, dan logistik. Pemaparan dan diskusi membahas banjir yang terjadi di wilayah Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Banjir merupakan peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (UU 24/2007). Tidak dapat dipungkiri bahwa banjir merupakan fenomena yang kompleks dan sistemik meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, kebijakan, dan lain-lain. Namun, secara mengerucut, faktor-faktor tersebut dapat digeneralisasikan menjadi dua faktor yaitu faktor alam dan manusia, papar Aries. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, topografi dan morfologi sungai, dan kenaikan air laut. Ketidakmampuan suatu daratan untuk menampung volume limpasan air akan menyebabkan air mencari jalan keluar, sesuai dengan sifat air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke rendah. Faktor manusia terdiri dari penggunaan lahan yang tidak tepat. Dengan kata lain, tata guna lahan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, misalnya, suatu kawasan yang telah direncanakan sebagai daerah resapan atau penghijauan disalahgunakan sebagai kawasan pembangunan pemukiman, gedung perkantoran, dan bangunan industri. Ledakan populasi akibat fenomena urbanisasi juga menyebabkan banyaknya penduduk di Ibukota. Selain itu, masih terjadi fenomena penduduk meninggalkan sampah di daerah aliran sungai (DAS) yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan kesiapan pemerintah dalam menangani tumpukan sampah yang kian menggunung.

Berdasarkan pemaparan dari Daniel, pertumbuhan sampah lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan penduduk. Dengan kata lain, lebih banyak volume sampah yang bertambah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Ibukota. Pertumbuhan penduduk di Jakarta pada 2011-2018 relatif rendah dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 10-15 cm/tahun juga terjadi akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan sebagian daerah utara Jakarta terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir yang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan aspek materil.  Tidak dapat dipungkuri bahwa banyak daerah bantaran sungai yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar padahal seharusnya menjadi kawasan penyangga jika air sungai meluap. Penduduk yang bermukin di kawasan tersebut secara langsung membahayakan diri mereka dan meningkatkan risiko terjadinya banjir. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, salah satunya dengan melakukan penggusuran. Berbicara tentang aspek psikologis masyarakat yang terkena dampak penggusuran, Daniel memaparkan bahwa manusia secara psikologis tidak ada keinginan, tidak ada preferensi, dan tidak ada kemampuan (terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah) untuk pindah. Pemerintah yang meliputi Pemprov, Pemkot, Kementerian, serta badan penelitian terkait perlu melakukan peningkatan pada berbagai aspek, seperti koordinasi antar institusi, operation and maintenance, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian penggunaan lahan. Badan-badan penelitian dibawah kementerian, institusi pemerintah, dan universitas perlu berkolaborasi sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar formalitas namun dapat diterapkan dan dibiayai untuk keberlanjutannya.

Walaupun investasi cukup banyak diberikan untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, kolam retensi, kanal, dan pompa, namun kurangnya kegiatan operation and maintenance menyebabkan keberjalanannya kurang optimal, pompa rusak, dan tersumbatnya saluran. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan dan implementasi asset management yang memadai sehingga semangat untuk membangun tidak sama dengan semangat untuk merawat. Hal ini tercermin dari banyaknya sedimentasi pada saluran gorong-gorong, rusaknya pompa, rusaknya pintu air, rusaknya sistem peringatan banjir, serta tumpukan sedimentasi di kanal dan sungai yang mengurangi kapasitas daya tampung air. Suryadi mengatakan perlu dilakukan pemantauan pada normalisasi dan naturalisasi, yang merupakan tindakan untuk mengembalikan daerah aliran air pada kondisi awal dan berusaha bekerjasama dengan alam untuk mengendalikan banjir. Misalnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang semakin menyempit akibat bangunan liar disekitar bantaran kali, dapat dikembalikan seperti kondisi awal dengan tanaman penampung luapan air di sekitarnya. Jika kegiatan operation dan maintenance di daerah aliran sungai dan sistem drainase di Jakarta dilakukan dengan baik, hal ini dapat mengurangi potensi banjir hingga 40%. Kurangnya konsistensi kebijakan serta masalah pembagian kewenangan dan sistem politik juga memicu terjadinya banjir. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan “law enforcement” secara ketat untuk menghindari eksploitasi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Suryadi juga memaparkan Belanda sebagai contoh, bahwa normalisasi dilakukan dengan aktivitas perawatan secara berkala yang dipantau secara ketat dan naturalisasi diterapkan dengan menjaga kondisi sungai dan sekitarnya serta dengan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Fenomena banjir merupakan hal yang sangat kompleks dan sistemik, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan perlu solusi dari aspek teknis maupun non-teknis. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi perlu melakukan usaha lebih untuk menyediakan solusi berupa infrastruktur pengendali banjir yang dilengkapi dengan kemampuan operation dan maintenance yang memadai. Selain itu, isu sosial yang terjadi di masyarakat juga perlu diselesaikan, karena banyak solusi teknis yang sudah berjalan tidak dibarengi dengan solusi sosial yang memadai, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam penanggulangan banjir masih minim.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI-Delft-Aries-Purwanto

Direct Link

KOPI-DELFT-Daniel-Sihombing

Direct Link

KOPI-Delft-F.X.-Suryadi

Direct Link

Indelftnesia 2020 : Exquisite Kalimantan

Registration for InDelftnesia event & workshops are now OPEN! Grab it fast guys!!!

#InDelftnesia2020 will bring the spirit of the fascinating cultural heritage of Kalimantan to Delft. Register yourself here, bit.ly/inDelft2020, and enjoy the exhibition, workshop, food bazaar, as well as the performances.

Come and enjoy the event at X TU Delft 22 February 2020 from 15.30 to 22.00!

For further information, you can contact us by visiting our Facebook Page and Instagram @indelftnesia.2020

#Delft #ppidelft #exquisitekalimantan #archipelagowonder #IndonesiArchipelago #diversity
#culture #experiencetropicalfun #tudelft#culturedelft #whatsondelft #events#netherlands #xtudelft #ppidenhaag #ppirotterdam #ppibelanda #ppileiden #ppiamsterdam #wonderfulindonesia #indonesia #pesonaindonesia #exploringtheglobe #sportandculture

KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

KOPI Delft – Pemindahan Ibukota Republik Indonesia: Peluang atau Tantangan?

Delft, 18 November 2019 – Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft merupakan kolokium yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di kota Delft, Belanda, untuk menjadi wahana diskusi rutin terkait isu-isu tertentu. Kegiatan kali ini mengangkat isu yang sedang hangat di Indonesia yaitu mengenai rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Pada hari Jumat, 15 November 2019, KOPI menghadirkan empat orang narasumber yang akan membahas visi pemerintah dalam pemindahan ibukota serta mengkajinya dari berbagai sudut pandang keilmuan, yaitu lingkungan, pengembangan wilayah atau geospasial, dan ekonomi. Narasumber kami adalah James Zulfan (James) yang merupakan peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga lulusan S2 dari IHE Delft Institute for Water Education, Agung Indrajit (Agung) yang sedang menempuh PhD di bidang Architecture and Built Environment di Delft University of Technology, Aldy Gustinara (Aldy) yang sedang menempuh PhD di bidang Economics of Technology and Innovation di Delft University of Technology, dan Floriana Ayumurti (Ayu) yang merupakan lulusan S2 Water Management di Delft University of Technology. Berlokasi di TPM Building Hall A, Delft University of Technology, para narasumber memberikan pemaparan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Bramka Arga Jafino, seorang kandidat PhD di bidang Policy Analysis di Delft University of Technology.

Alasan pemindahan ibukota seringkali dikaitkan dengan masalah populasi dan ruang gerak di Jakarta yang semakin padat sehingga menyebabkan macet, permasalahan udara, permasalahan lingkungan, dan tidak meratanya ekonomi (Bappenas, 2019). Hal ini membuat pemerintah merasa perlu mencari solusi untuk mengurangi beban kota Jakarta dengan memindahkan ibukota ke lokasi yang lebih layak untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Link youtube pemaparan 01 Opening :
https://www.youtube.com/watch?v=3RCtDvueJd0

Melirik permasalahan ibukota dari aspek lingkungan, Ayu mengatakan bahwa Jakarta menempati posisi ke-7 untuk kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index (AQI) dimana sudah melebihi ambang batas toleransi. Bahkan, pada Oktober 2019, kualitas udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan AirVisual. 61% sungai tercemar berat (DLH DKI Jakarta) dan hampir 90% air tanah tercemar bakteri yang berbahaya bagi manusia menurut Sekretaris Dijten CK Kementerian PUPR. Jakarta mengalami penurunan tanah (land subsidence) sebesar rata-rata 15 cm/tahun (Abidin, H.Z., et al., 2011) akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta, khususnya bagian utara, terendam ketika gelombang rob menerjang. Mengingat kepadatan penduduk sebesar 15.924 jiwa/km2, buruknya lingkungan hidup dan minimnya daerah resapan air menyebabkan Jakarta semakin berisiko terhadap bencana banjir. Pulau Kalimantan menjadi alternatif pemerintah untuk memindahkan Ibukota, tepatnya di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai yang terletak di wilayah pemanfaatan hasil hutan kayu dan merupakan habitat hewan-hewan endemik mengingat lokasinya yang terletak di daerah aliran sungai Jembayan. Total area untuk rancangan ibukota baru diperkirakan sebesar 180.000 Ha, dimana 51% dari area ini akan dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (Kementerian PUPR, 2019). Artinya, 49% lahan hijau akan dirombak menjadi pemukiman, perkantoran, dan infrastruktur pendukung yang dapat berimplikasi pada berkurangnya lahan hijau sebagai “carbon sink” (kemampuan suatu wilayah untuk menyerap CO2), infiltrasi air,peningkatan emisi karbon, dan berkurangnya populasi satwa akibat konversi habitat yang dapat mengancam jalur migrasi (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, 2019).

Link youtube pemaparan 02 Floriana Ayumurti :
https://www.youtube.com/watch?v=bNvIwvcgzgc 

Dari kacamata geospasial, Agung mengatakan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan dapat mengalami berbagai tantangan walaupun lokasinya terletak di tengah dan relatif aman terhadap gempa dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tantangan yang perlu menjadi pertimbangan adalah mengenai peran pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, juga terdapat kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pertimbangan dari aspek urban planning yang menjadi tantangan adalah standar layanan urban, finansial, aturan-aturan sektor, kepemerintahan, feasibility, dan kemampuan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan/sustainability. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045, pemerintah mengharapkan ibukota baru dapat diproyeksikan sebagai “smart capital city – sustainable and competitive” dimana segala aspek seperti livable, safe, green, smart, dan competitive harus terpenuhi (Bappenas). Aspek-aspek tersebut harus ditopang oleh kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, dan sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip technology, policy, and organization (Chourabi et al, 2012). Agung juga menegaskan bahwa kunci kota yang berkelanjutan bukan ditentukan oleh seberapa canggihnya teknologi, namun terletak pada kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing.

Link youtube pemaparan 03 Agung Indrajit :
https://www.youtube.com/watch?v=KFp-1wt2JYc

Aldy memberikan pemaparan dari sudut pandang ekonomi. Konsentrasi penduduk Indonesia terpusat di pulau Jawa, dimana perbandingan persentase antara jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) hampir sama, yaitu sekitar 58% (Badan Pusat Statistik), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional tersentralisasi di Pulau Jawa. Menurut BAPPENAS, pemindahan ibukota tidak akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Namun, berdasarkan penelitian dari INDEF, dapat terjadi shock pada pendanaan pemerintah karena additional government spending. Berdasarkan penelitian tersebut, Aldy memaparkan bahwa dampaknya adalah tidak adanya perubahan sektoral secara signifikan, real investment tidak berubah, dan meningkatnya pengeluaran pemerintah karena pemindahan ibukota baru. Terdapat dua skenario pembiayaan pemindahan ibukota, yaitu Rp 1466 T dan Rp 2323 T yang bersumber dari APBN, SBSN, dan swasta (Bappenas). Hal ini disinyalir dapat berdampak pada defisitnya APBN dikarenakan trend menunjukkan pendapatan lebih kecil dari belanja negara yang dikeluarkan setiap tahunnya. Untuk Kalimantan sendiri, kegiatan ekonomi juga tersentralisasi di Kalimantan Timur, yaitu sekitar 53% dari total PDB di pulau Kalimantan (Sumber: Pribadi – Diolah berdasarkan data dari World Input-Output Table dan BPS). Melihat trend kontribusi sektor jasa terhadap pendapatan negara dan laju produktivitas yang meningkat, ke depannya struktur ekonomi dapat ditopang dari sektor jasa. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai peningkatan hutang negara, perdagangan global, resesi global, dan hal-hal lainnya yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.

Link youtube pemaparan 04 Aldy Gustinara :
https://www.youtube.com/watch?v=uuGz57wa9TI

James Zulfan, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan pemaparan terkait rencana dan visi pemerintah dalam pemindahan ibukota. Pengembangan infrastruktur yang memadai tentunya diperlukan untuk mengakomodir ibukota baru seperti jalan, jalan tol, lajur sepeda, dan transportasi berbasis rel. Pada 2019-2021, pemerintah akan melakukan tahap perencanaan. Tahap sayembara sedang berjalan untuk dipilih desain terbaik dan hasilnya akan diintegrasikan dengan desain dari konsultan PUPR. Ibukota direncanakan pindah per tahun 2024. Menurut James, salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah ketersediaan air. Kebutuhan air baku adalah sebanyak 6900 lt/s, sedangkan kemampuan lokasi tersebut hanya bisa menopang sebanyak 3000 lt/s. Di sekitar kota Balikpapan dan Samarinda sudah terdapat 6 bendungan yang dimanfaatkan oleh warga lokal untuk keperluan rumah tangga dan irigasi. Jika disambungkan dengan pipa air akan mahal sekali biayanya, maka diperlukan adanya bendungan air khusus untuk wilayah ibukota baru yang diimbangi dengan adanya pengendalian banjir dan infrastruktur drainase yang handal. Rencananya akan dibangun 8 bendungan baru dengan memakai sistem smart control.

Link youtube pemaparan 05 James Zulfan :
https://www.youtube.com/watch?v=Si7FxsTbj2A

Pada sesi diskusi, pemindahan ibukota menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya terkait dampak pemerataan ekonomi. Penentuan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota, yang sudah menjadi pusat ekonomi di Pulau Kalimantan, dikhawatirkan tidak bisa mewakili visi pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi. Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan, juga dikhawatirkan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, kecuali jika ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa menarik banyak investor. Namun, di sisi lain, pemindahan pusat pemerintahan juga dapat membuka peluang untuk mengawali pengembangan sektor bisnis dan ekonomi sehingga nantinya dapat menjadi pusat ekonomi dan mendukung pemerataan ekonomi secara perlahan-lahan. Hal lain yang didiskusikan adalah terkait isu lingkungan, seperti pentingnya AMDAL untuk memperoleh izin tata ruang. AMDAL bersifat dinamis dan dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan jika ada urgensi dan kebutuhan demikian. Pemindahan ibukota dan peningkatan penduduk juga dikhawatirkan dapat memacu risiko lingkungan seperti kebakaran hutan, karena walaupun terbilang aman, risiko kebakaran masih ada. Pemindahan ibukota juga akan memiliki kontribusi yang kecil terhadap revitalisasi sungai di Jakarta karena penyebab pencemaran mayoritas berasal dari perumahan warga. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan merupakan salah satu strategi mitigasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, namun terdapat prioritas-prioritas proyek nasional lain untuk mencabut akar permasalahan yang ada, sehingga IKN dan proyek-proyek lainnya harus dapat berjalan beriringan.

Pemindahan ibukota adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan revolusioner, sehingga perlu dikaji dari berbagai disiplin keilmuan guna mewujudkan kota yang pintar dan berkelanjutan. Jangan sampai lingkungan menjadi aspek yang selalu dikorbankan untuk menyokong aspek-aspek lainnya. Harapannya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan dengan matang potensi dampak yang bisa timbul dari pemindahan ibukota, misalnya dengan mempertimbangkan mitigasi bencana kebakaran. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat perlu bekerjasama menyumbangkan kompetensinya serta mengedepankan pentingnya aksesibilitas data dan keterbukaan dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, eksekusi, dan pemantauan calon ibukota baru ini.

Materi presentasi dari pembicara pada KOPI kali ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

KOPI Delft-Agung-Geospatial

Direct Link

KOPI Delft-Aldy-Ekonomi

Direct Link

KOPI Delft-Ayu-Lingkungan

Direct Link

KOPI Delft-James-PUPR

Direct Link

KOPI Delft – Social Media Buzzers: The Influence on Public Perspective and Decision Making

KOPI Delft – Social Media Buzzers: The Influence on Public Perspective and Decision Making

Jumat, 18 Oktober 2019, PPI Delft kembali mengadakan diskusi rutin melalui Kolokium Pelajar Indonesia (KOPI) Delft, yang dilaksanakan di gedung Technology, Policy, and Management (TPM) pukul 18.00-20.00. Berbeda dengan diskusi-diskusi sebelumnya, kali ini KOPI dikemas untuk membahas suatu isu yang sedang hangat di Indonesia dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang keilmuan. Pada sesi kali ini, tema yang diangkat adalah tentang fenomena buzzers di media sosial dan pengaruhnya dalam pembentukan perspektif, opini, dan pengambilan keputusan publik di dunia nyata. Sebagaimana kita ketahui, saat ini, pengaruh media sosial sangat besar dalam hidup kita, sehingga fabrikasi informasi yang tersebar memberikan pesan bawah sadar untuk membuat publik semakin terpolarisasi. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan kedua narasumber yang membahas persoalan ini dari dua sudut pandang yang berbeda, menyeimbangkan aspek teknis dan sosial.

Narasumber pertama adalah Wirawan Agahari yang merupakan mahasiswa PhD di bagian ICT, TPM, TU Delft. Beliau sempat bekerja sebagai Senior Research Associate pada Center of Innovation Policy and Governance (CIPG) yang menerbitkan penelitian tentang fenomena buzzers pada 2017 lalu, berjudul “Di balik fenomena buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia”. Penelitian ini menjadi patokan dari pemaparan yang diberikan. Terdapat perbedaan antara influencers dan buzzers yang terletak pada expertise kedua kelompok tersebut, sebagaimana influencers didengar karena merupakan expert pada suatu bidang tertentu. Sedangkan, tujuan buzzers lebih untuk membangun awareness daripada engagement. Melalui media sosial, kita semua digiring untuk terlibat secara tidak sadar pada apa yang dinamakan filter bubble, algoritma yang bertujuan untuk membuat seseorang adiktif dan terjebak pada satu topik berita atau informasi tertentu saja. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi semakin ekstrim terhadap suatu tendensi tertentu, yang membuatnya merasa semakin benar. Lebih lanjut, ia akan mencoba mencari sekelompok orang yang memiliki satu kecenderungan dan pemikiran, untuk kemudian sampai pada tempat yang bernama echo chamber, dimana semua orang berkumpul untuk berbagi pandangan yang sama dan menyepakati suatu hal tersebut.

Narasumber kedua kita, Eri Sidharta, merupakan mahasiswa Master dari ISS Erasmus University Rotterdam dalam bidang keilmuan Econometrics. Beliau sedang mengerjakan penelitian yang berkaitan dengan fenomena buzzers ini. Atas nama viralitas, kebenaran (post-truth) sudah tidak penting lagi. Publik dibuat semakin terpolarisasi. Para pendengung (buzzers) di Indonesia sengaja memainkan emosi sekelompok orang di spektrum seberang (trolling). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, dimana berita tentang “Pope mendukung Trump” banyak diklik oleh pendukung partai Demokrat dan bukan orang-orang yang pro Republikan. Bentuk negara juga mempengaruhi hal ini, misalnya negara otoriter cenderung mempunyai “mesin” buzzers yang dibiayai oleh pemerintah. Baru-baru ini, terdapat penelitian tentang buzzers di seluruh dunia, yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak buzzers, terutama dalam hal politik. Fenomena ini dapat berdampak pada demokrasi, dimana hal ini dapat mendorong populisme: gerakan untuk mengajak dari liberal demokrasi (dimana kaum minoritas dihargai) ke iliberal demokrasi (dimana orang-orang menjadi anti perbedaan atau anti diversitas). Tidak hanya sampai situ, hal ini dapat memberikan konsekuensi ekonomi pada suatu negara akibat tendensi deglobalisasi. Oleh karena itu, sudah saatnya berpindah dari esse est percipi (to exist is to be perceived) menjadi cogito ergo sum (to think therefore I am).

Paparan oleh kedua narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang dipandu oleh moderator kita, Kusnandar, yang merupakan mahasiswa PhD di TU Delft dalam bidang Multi-Actor Systems. Para peserta yang hadir sangat antusias dalam bertanya dan berdiskusi, sehingga diskusi berjalan dengan lancar dan seru. Beberapa hal menarik yang didapat dari diskusi ini adalah bahwa buzzers politik masih ada di area abu-abu, yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kuat. Parameter etikanya pun masih abu-abu, mana yang melanggar norma mana yang tidak. Yang dapat menjadi acuan adalah bagaimana penyebaran suatu berita tidak melanggar hak asasi manusia, tidak mengandung unsur SARA, dan bukan merupakan kebohongan. Yang paling penting adalah bagaimana dapat mengedukasi masyarakat untuk memilah secara bijaksana informasi yang beredar dan tidak mudah percaya dengan berita hoax. Selain itu, literasi data diperlukan sebagai dasar yang paling kuat untuk memerangi hoax. Sampai saat ini belum ada peraturan yang cukup kuat dan tepat guna untuk menanggulangi perkara ini, hanya ada UU ITE. Oleh karena itu, regulasi yang tepat dibutuhkan, tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan peran media sosial sebagai platform untuk berpendapat.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft dibentuk dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Delft dan mendorong terbentuknya jaringan sains dan teknologi untuk bangsa Indonesia.

KOPI Delft

KOPI Delft (Kolokium Pelajar Indonesia di Delft) adalah kolokium rutin yang diselenggarakan oleh PPI Delft, bertujuan sebagai wadah sharing ilmu pengetahuan antar mahasiswa Indonesia di Delft, serta masyarakat secara luas. read more